OPINI: Terbelenggu Miskomunikasi di Tahun Politik

Persiapan pemilu. - Antara/Muhammad Ayudha
08 Juni 2018 08:25 WIB Sumbo Tinarbuko Aspirasi Share :

Nyinyirisme warganet perihal kontroversi gaji Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebesar Rp 112 juta dan anggota Dewan Pengarah sebesar Rp 100 juta menjadi buah bibir di jagat maya. Kontroversi itu bermula ketika Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2018 menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.42/2018. Dalam Peraturan Presiden tersebut juga disertakan lampiran yang terkait dengan hak keuangan serta fasilitas lain bagi pejabat BPIP.

Diksi Gaji

Begitu bola berwujud perpres dikumandangkan di ruang publik, mendadak bola perpres menjadi berputar liar melingkar ke segala penjuru. Ujungnya memantik kecemburuan sosial. Di ujung lainnya, diksi gaji yang termaktub dalam Perpres No.42/2018 ternyata menebar jerat belenggu miskomunikasi politik. Kelompok oposisi dan para pengamat lintas disiplin ilmu bersuara lantang melempar kritik atas diksi gaji yang menjadi hak pejabat BPIP. Dampak komunikasi sosial yang mengemuka akibat munculnya diksi gaji, jagad raya medsos menjadi gaduh. Warganet beramai-ramai memerundung fenomena diksi gaji pejabat BPIP lewat unggahan meme dan status nyinyirisme.

Munculnya diksi gaji pejabat BPIP menyebabkan kegaduhan di jagat medsos. Gaung kegaduhan tersebut juga mendarat mulus di ruang patembayatan sosial. Dampak sosialnya, kegaduhan yang melingkar-lingkar itu acapkali membuat bingung rakyat jelata. Kebingungan tersebut disebabkan terjadinya perang wacana antara pemerintah, elite politik dan, pejabat penyelenggara negara. Hasilnya tentu dapat ditebak. Muaranya pun dapat diraba dengan kasatmata: kesalahpahaman dan miskomunikasi. Keduanya menjadi lingkaran setan yang sulit dihentikan.

Miskomunikasi dan kesalahpahaman selalu membelenggu sebuah proses komunikasi yang tidak sejalan pada peruntukannya. Pendeknya, miskomunikasi senantiasa menjadi musuh utama manusia yang menghirup napasnya di tengah pergaulan sosialnya di abad budaya layar ini.

Atas perang wacana diksi gaji pejabat BPIP memunculkan perbedaan pemahaman makna pesan verbal dan pesan visual yang dilontarkan kedua pihak. Kesalahpahaman dan kecemburuan sosial menjadi menu sajian yang tidak membahagiakan dalam kehidupan patembayatan sosial. Ironisnya masyarakat luas terpaksa menelan pil pahit tersebut.

Bangun Kesepahaman

Aspek kesepahaman ini perlu dibangun sedemikian rupa untuk selanjutnya segera ditarik ke ranah publik. Hal itu penting dijalankan guna menggairahkan konsep hidup yang mengedepankan solidaritas dan gotong royong. Sebab dengan menjalankan kehidupan yang mengedepankan aspek kesepahaman, sama artinya dengan meniatkan diri untuk saling menghormati sesama insan manusia dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci dan hakim garis yang mampu menyelesaikan silang sengkarut miskomunikasi adalah membangun kesepahaman bersama antarpihak yang sedang terjangkiti wabah penyakit miskomunikasi. Selanjutnya menyiangi hati mereka sembari menyelaraskan nalar perasaan dan akal pikiran di antara kedua pihak yang sedang dirundung miskomunikasi.

Pertanyaannya kemudian, kenapa kita suka mencederai sesama umat manusia lewat jalan miskomunikasi dan menyalahpahami apa pun yang ada di depan mata? Kenapa pula seakan kita berbahagia dan seolah menjadi manusia perkasa manakala berhasil menjebakkan diri dan kemudian memenjarakan diri dalam belitan belenggu miskomunikasi?

Untuk itu, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri agar senantiasa mampu membangun kesepahaman yang berkeadilan sosial. Lewat bangunan kesepahaman yang berkeadilan sosial, pemerintah, pejabat penyelengara negara, anggota dewan dan elit politik harus mau dan mampu memahami aspirasi rakyatnya. Mereka harus bersedia menyamakan gerak langkah masyarakat yang diayominya.

Komunikasi Dialogis

Terpenting, mereka seyogianya membangun kesepahaman kepada rakyat melalui komunikasi dialogis. Proses komunikasi semacam ini akan sangat kuat pengaruh kesepahamannya. Mengapa demikian? Karena semuanya digerakkan lewat nalar perasaan yang realitas sosialnya sangat rasional. Hasilnya, senantiasa berorientasi untuk membangun peradaban manusia yang memuliakan semua pihak yang ada di dalamnya. Berbeda dengan komunikasi sepihak yang didasarkan pada akal pikiran. Hasilnya cenderung memproduksi sebentuk proses komunikasi yang sangat individual searah dan bersifat emosional.

Berdasar jejak budaya komunikasi dialogis tersebut di atas, diharapkan pemerintah dan pejabat penyelenggara negara memiliki kewibawaan dan kemampuan yang mumpuni. Mereka mampu menengahi beragam konflik kepentingan. Mereka memiliki kepiawaian menghadapi bermacam masalah yang mengemuka di ruang publik. Mereka mampu menciptakan suasana yang aman serta nyaman demi meningkatkan produktivitas kinerja kreatif masyarakat pendukungnya. Untuk itu, kerja sama dan komunikasi dialogis yang baik antarpihak, diyakini mampu mengurai lilitan belenggu miskomunikasi di tahun politik ini.

*Penulis adalah doktor Ilmu Humaniora FIB UGM dan dosen Komunikasi Visual FSR ISI Jogja.