OPINI: Pemilu Malaysia dan Ganti Presiden 

Belum lama inipemilihan umum di Malaysia berlangsung dan membuat kaget publik seantero jagat karena koalisi partai politik penguasa, United Malays National Organization (UMNO) dan Barisan Nasional, yang telah berkuasa 61 tahun sejak Malaysia merdeka dari jajahan Inggris, ternyata kalah.

Koalisi UMNO dan Barisan Nasional ini dipaksa takluk oleh koalisi partai oposisi Pakatan Harapan di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad dan Wan Azizah Wan Ismail (istri Anwar Ibrahim). Koalisi Pakatan Harapan berhasil merebut 113 kursi parlemen dari 222 kursi. UMNO hanya mendapatkan 79 kursi parlemen.

Dalam konstitusi Malaysia syarat mengusai pemerintahan adalah apabila partai politik atau koalisi partai politik menguasai kursi parlemen 50% plus. Itulah sebabnya otomatis Pakatan Harapan berhasil mempatkan Mahathir Mohamad yang berusia 93 tahun sebagai Perdana Menteri baru Malaysia menggantikan Najib Razak.

Mahatir Mohamad yang dikenal sebagai Little Soekarno kini merupakan perdana menteri tertua di dunia. Ia pernah menjabat Perdana Menteri Malaysia selama 22 tahun, yaitu tahun 1981-2003 melalui kendaran UMNO yang kini ia kalahkan.

Sejumah elite politik di Indonesia memprediksi bahwa hasil pemilihan umum di Malaysia ini adalah inspirasi bagi gerakan mengganti Presiden Joko Widodo melalui pemilihan presiden tahun 2019. Benarkah demikan dan pelajaran apa yang dapat dipetik dari pemilihan umum di Malaysia itu?

Pelajaran

Pertama, tak ada kekuasaan yang abadi bahkan penguasa yang lama cenderung akan korupsi. Begitulah fakta dari pemilihan umum di Malaysia itu. Lord Action mengatakan power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.

Nasib itu dialami UMNO dan Barisan Nasional yang terlalu lama berkuasa di Malaysia, 61 tahun, yang menghasilkan pemerintahan yang cenderung korup. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak diduga kuat mengorupsi  dana perusahaan investasi negara, 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).

Pada 2013 perusahaan pendanaan 1MDB dibentuk oleh Najib untuk mempromosikan pembangunan ekonomi Malaysia. Kisah raibnya dana di 1MDB terjadi pada 2015 yang dilaporkan oleh The Wall Street Jounal yang memberitakan sebuah dokumen.

Dokumen itu diduga merupakan bukti Perdana Menteri Najib Razak menerima dana 681 juta dolar Amerika Serikat ke rekening pribadinya. Kasus dugaan korupsi ini diyakini hanyalah puncak gunung es karena perilaku serupa dilakukan oleh para elite dan politikus UMNO dan Batisan Nasional.

Korupsi yang dilakukan elite UMNO dan Barisan Nasional menjadi isu negatif bagi pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Najib Razak dan berakibat menurunkan legitimasi kekuasaan UMNO dan Barisan Nasional di mata rakyat.

Tak aneh isu korupsi dijadikan sebagai ikon dan alat kampanye negatif partai oposisi. Rakyat Malaysia juga merasa jenuh dengan kepemimpinan politik UMNO dan Barisan Nasional yang tak banyak melakukan inovasi dan pembaruan di sektor politik dan ekonomi.

Wajar rakyat Malaysia merasa memerlukan figur baru dan jalan baru dalam politik malaysia. Perilaku korup elite UMNO dan Barisan Nasional telah membuat politikus gaek Mahathir Mohamad alias Dr. M turut mengkritik keras pemerintah Najib Razak.

Mahathir bahkan turun ke jalan berdemonstrasi dan kemudian menyatakan keluar dari UMNO dan Barisan Nasional yang dulu menyokong kekuasaan dia kala menjabat Perdana Menteri Malaysia.

Atas dasar desakan publik dan nasionalisme Dr. M mendirikan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPMB) untuk dijadikan kendaran politik di panggung politik Malaysai dan berhasil menjadi peserta pemilihan umum pada 2018 ini, berkoalisi dalam Pakatan Harapan.

Kedua, tak ada kawan abadi dalam politik. Begitulah pemilihan umum Malaysia kali ini. Dr. M yang telah pensiun dari politik lebih dari 15 tahun dan merupakan elite UMNO dan Barisan Nasional memilih keluar dari partai politik yang membesarkan dirinya dan memilih mendirikan partai politik baru.

Ia bersama partai politik baru yang ia dirikan lalu berkoalisi dengan seterunya, politikus senior Anwar Ibrahim, yang dulu pernah menjabat Wakil Perdana Menteri saat Dr. M menjadi perdana Menteri.

Perbedaan paham politik membuat Anwar Ibrahim dipenjarakan dengan tudingan korupsi dan sodomi. Tahun ini sejarah berbicara lain. Dr. M malah mengajak Anwar Ibrahim berkoalisi untuk menggulingkan kekuasaan Najib Razak melalui pemilihan umum yang demokratis.

Koalisi tersebut berhasil menang dalam pemilihan umum dan menguasai pemerintah. Setelah dilantik jadi Perdana Menteri Malaysia, Dr. M mengumumkan istri Anwar Ibrahim, yaitu Wan Azizah Wan Ismail, ditetapkan menjadi Wakil Perdana Menteri.

Dr. M berjanji akan membebaskan Anwar Ibrahim dari penjara dan membolehkan di terjun ke politik lagi. Mahathir bahkan berjanji kelak akan menyerahkan kursi Perdana Menteri Malaysia kepada Anwar Ibrahim setelah Anwar menjadi anggota parlemen.

Ketiga, nostalgia masa lalu menjadi ikon pemilih Malaysia. Pemilihan umum Malaysia kali ini berdasakan data Komisi Pemilihan Umum Malaysia diikuti oleh 14.940.624 pemilih yang terdiri atas 57% pemilih tua berusia 54 tahun ke atas yang pernah merasakan kejayaan dan kemakmuran Malaysia saat dipimpin Dr. M selama 22 tahun.

Politik nostalgia ini dikapitalisasi menjadi ikon perubahan politik sehingga janji-janji kampanye Dr. M dapat mudah diterima pemilih tua atau konservatif.

Keempat, berakhirnya politik berdasarkan identitas suku, ras, dan etnis. Kekalahan UMNO salah satu penyebab mendasar adalah karena selama 61 tahun politik identitas berdasarkan etnisitas Melayu menjadi jargon utama.

Semua kebijakan ekonomi dan politik pemeirntah Malaysia selalu mengistimewakan etnis Melayu dan melahirkan diskriminasi terhadap ras yang lain. Dr. M beserta partai koalisi oposisi Pakatan Harapan mampu mengubah haluan politik Malaysia menjadi berasaskan rasionalitas publik yang lebih cenderung pada upaya politik pluralitas dan penolakan identitas tertentu.

Pemilihan Presiden 2019

Sesungguhnya kalau pemilihan umum di Malaysia ini dikaitkan dengan isu pergantian Presiden Indonesia pada pemilihan presiden tahun 2019 terdapat sejumlah variabel yang dapat dianalisis secara kritis.

Dari aspek partai politik opisisi, di Indonesia nyaris tidak ada satu pun partai politik yang benar-benar menjadi kekuatan opisisi dan konsisten beroposisi seperti partai politik di Malaysia.

Partai-partai politik di Indonesia sejak 1999 hingga 2018 ini cenderung bersikap kompromistis dengan partai politik penguasa. Klaim sejumlah partai politik yang menyatakan sebagai opisisi tak benar-benar mampu memikat pemilih di Indonesia.

Dari aspek pemilih ada perbedaan karakter yang sangat signifikan. Pemilih di Indonesia 60% di antaranya adalah pemilih muda yang secara politik sulit untuk diprovokasi demi mengenang nostalgia pada era-era sebelumnya.

Pemilih muda cenderung independen, melek teknologi, dan berpikir rasional kritis. Mereka hanya akan memerhatikan tokoh-tokoh politik muda yang tak terkontaminasi dengan rezim sebelumnya.

Pemilih di Malaysia dalam pemilihan umum beberapa waktu lalu itu sebagian besar adalah pemilih tua. Mereka mudah diprovokasi pada nostalgia masa lalu. Dari aspek ketokohan, tak ada satu pun tokoh tua di Indonesia yang tampaknya akan kembali ke dunia politik.

Ruang-ruang politik di partai politik maupun media sosial di Indonesia lebih didominasi tokoh muda. Di Indonesia mustahil muncul politikus tua sekelas Dr. M. Dari aspek politik uang, pemilih Malaysia adalah pemilih yang melek politik dan independen.

Mereka tak mudah tergiur dengan praktik politik uang (money politic). Berbeda dengan pemilih di Indonesia yang cenderung tak independen dan mudah mengubah pilihan politik karena terpengaruh gencarnya politik uang.

Sistem pemilihan umum di Malaysia memberi kemudahan bagi pemilih. Mereka tidak harus datang ke tempat pemungutan suara pada saat hari pemungutan suara karena pemilih dapat menggunakan kartu pos.

Sistem pemilihan umum juga berbeda. Malaysia menggunakan sistem pemilihan umum mayoritas atau distrik yang menerapkan sistem the winner takes all yang tidak rumit dalam pemilihan maupun penghitungan suara.

Indonesia menggunakan sistem pluralitas atau proporsionalitas dengan suara terbanyak. Sistem ini rumit bagi pemilih dan berpotensi banyak pelanggaran serta sulit dalam penghitungan suara.

Sejumlah variabel tersebut memperlihatkan pemilihan umum di Malaysia beberapa waktu lalu tak signifikan pengaruhnya bagi pergantian presiden Indonesia dalam pemilihan presiden 2019 mendatang dalam konteks nostalgia masa lalu dan kembalinya politikus senior.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Solopos