WAWANCARA: Kesimpulan Sementara dari Hasil Pilkada

Salam Perspektif Baru,

Tamu kali ini adalah pollster (ahli poling) dan juga analis politik Djayadi Hanan. Dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center (SMRC), sebuah organisasi yang sangat kredibel. 

Djayadi Hanan mengatakan untuk sementara kalau melihat untuk tingkat provinsi, berdasarkan hasil-hasil quick count atau real count sementara KPU, kebanyakan calon-calon yang berafiliasi kepada pertahana atau yang dianggap berafiliasi kepada petahana seperti di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa daerah lain cenderung menang. Karena itu kalau dihubungkan dengan Pilpers 2019 misalnya, petahana tampaknya berada pada posisi psikologis yang lebih diuntungkan dari hasil Pilkada 2018. 

Seperti kita tahu, tiga provinsi besar di Pulau Jawa dimenangkan bukan oleh orang-orang yang dikhawatirkan menjalankan politik identitas, radikal, dan korup. Rata-rata semua orang baik. Apakah itu di luar dugaan atau sudah bisa ketahuan dari polling dan observasi sebelumnya, terutama Jawa Barat yang dikhawatirkan sangat kuat aliran garis kerasnya?

Betul yang Anda sampaikan. Secara umum, untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur sebetulnya tidak mengejutkan karena beberapa alasan. Kalau Jawa Tengah memang basisnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kita tahu mereka merupakan partai yang berafiliasi dengan presiden petahana sekarang. 

Kalau di Jawa Timur, dari segi pengelompokkan kekuatan politik, ada PKB - Nahdlatul Ulama (NU) dan PDI-P. Keduanya juga dikenal lebih berafiliasi dengan presiden sekarang. Jadi kekhawatiran untuk menggunakan politik identitas tidak terjadi. 

Di Jawa Barat, pemenangnya adalah Ridwan Kamil yang dipersepsikan sebagai orang yang memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Kemudian juga dianggap cenderung lebih moderat dan lebih lunak, dalam arti penggunaan simbol-simbol agama dan etnisitas. Namun yang agak surprise di Jawa Barat adalah sampai dengan sekitar sebulan menjelang Pilkada berlangsung, artinya sebulan sebelum tanggal 27 Juni, kekuatan dari pasangan “Asyik” yang didukung oleh kekuatan oposisi, yaitu Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditambah Partai Amanat Nasional (PAN), dengan calonnya yang bukan figur  populer dan terkenal di Jawa Barat, suaranya cenderung stagnan. Tetapi dalam sebulan terakhir tampak mengalami penguatan. 

Apakah ini berarti kampanyenya efektif?

Iya, itu berarti bahwa ada dua faktor yang bekerja di situ. Kalau hanya mengandalkan kandidatnya saja, yaitu Sudrajat dan Syaikhu, sepertinya tidak terangkat dan tidak bisa cukup kompetitif. Namun dengan gerakan yang masif dari dua kekuatan, yaitu PKS yang memiliki basis kuat di Jawa Barat ditambah dengan kekuatan figur Prabowo sebagai calon presiden yang menang di Jawa Barat pada 2014 serta ditambah Gerindra, mampu memanggil pulang para pemilih yang tadinya berafiliasi ke Prabowo tapi ke kandidat lain. 

Menjelang tiga minggu terakhir itu mereka kemudian direkrut kembali, sehingga suara untuk pasangan “Asyik” melonjak tiga kali lipat daripada yang diperkirakan sebelumnya. 

Jadi dengan kata lain, di Pilkada ini ada dua fenomena yang bisa kita simpulkan. Pertama, calon-calon yang dianggap berafiliasi kepada Presiden Jokowi kebanyakan memenangkan pertarungan. Tapi pada saat yang sama, terjadi penguatan kekuatan oposisi, kalau boleh dikatakan begitu, terutama terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara. 

Di Sumatra Utara, calon yang dianggap berafiliasi dengan kubu oposisi itu menang telak yaitu Edy Rahmayadi berhadapan dengan calon yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Presiden Jokowi, bahkan menjadi wakil dari partainya Presiden Jokowi yaitu PDI-P.

Kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa hasil sementara karena ini belum formal dan sudah mendapatkan penjelasan yang sangat mencerahkan dari Djayadi Hanan, yaitu kemenangan Jawa Tengah dan Jawa Timur logis karena memang ada dasar-dasarnya. Sedangkan Jawa Barat dramatis karena ada permainan politiknya. 

Saya memang memilih tiga provinsi tersebut karena mewakili persentase dari jumlah suara di Indonesia yaitu 47%. Jadi barangkali kita bisa menggunakan cara ceroboh untuk mengekstrapolasikan. Tapi tadi sudah dibilang bahwa Sumatra Utara saja melawan tren pro petahana.  Apakah memang hasilnya itu lebih ke arah perimbangan antara petahana dan challenger-nya?

Untuk sementara kalau kita melihat untuk tingkat provinsi, berdasarkan hasil-hasil quick count atau real count sementara KPU, kebanyakan calon-calon yang berafiliasi kepada pertahana atau yang dianggap berafiliasi kepada petahana seperti di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa daerah lain cenderung menang. Karena itu kalau kita menghubungkan dengan Pilpers 2019 misalnya, petahana tampaknya berada pada posisi psikologis yang lebih diuntungkan dari hasil Pilkada 2018. 

Kalau kita melihat peta kemenangan di tingkat provinsi, ada 17 provinsi yang bertarung, tapi jangan lupa ada 154 daerah kabupaten kota yang juga bertarung dan kita belum begitu tahu persis peta detailnya. Kita akan tahu setelah tanggal 14 kalau tidak salah, ketika KPU secara resmi menetapkan siapa yang menjadi pemenang Pemilu pilkada di berbagai daerah tersebut. 

Namun sekali lagi saya kira petahana tidak bisa berleha-leha dan jumawa karena ada fenomena yang saya sebut penguatan kekuatan oposisi. Artinya, kekuatan yang ingin menggantikan petahana, yang boleh disebut kekuatan 2019 ganti presiden. Itu dengan jelas ditunjukkan oleh fenomena Pilkada di Jawa Barat dan sebagian di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah tadinya calon dari PDIP diperkirakan sangat dominan bisa memperoleh suara sampai sekitar 70%, tetapi ternyata hanya memperoleh sekitar 59%. Artinya terjadi penguatan dari penantang pertahana di situ. Kemudian juga di Sumatra Utara.

Intinya, ada penguatan dari penantang Jokowi. Pertanyaannya adalah apakah penguatan yang dialami oleh oposisi ini hanya fenomena lokal artinya dia hanya berlangsung di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatra Utara saja, atau dia sebetulnya adalah simptom atau tanda bahwa kekuatan petahana kalau dia menggunakan mesinnya dan mobilisasi yang dia lakukan maka itu bisa direplikasi kekuatannya sampai ke daerah-daerah lain. Itu akan menjadi satu peringatan bagi petahana yang ingin bertarung atau ingin dipilih kembali. 

Apakah hasil di satu provinsi bisa dianggap mengindikasikan hasil yang ada di kota-kota dan kabupaten di provinsi tersebut?

Belum tentu karena di Indonesia ada koalisi di tingkat nasional, ada koalisi di tingkat provinsi, dan ada koalisi di tingkat kabupaten/kota yang semuanya mix-up dan tidak linier. Misalnya, PDI-P dan Gerindra merupakan dua pihak yang berhadapan di tingkat nasional, tapi di Jawa Timur PDI-P dan Gerindra bersatu. 

Kemudian PDI-P dan PKS merupakan dua pihak yang berhadap-hadapan di tingkat nasional, tapi di Sulawesi Selatan dalam Pilkada di tingkat provinsi, PDI-P dan PKS bersatu mendukung Nurdin Abdulah. Demikian juga di daerah kabupaten/kota terjadi mix-up.

Istilah para pengamat adalah koalisi yang sangat cair karena memang faktor paling pokok yang menentukan terbentuk atau tidaknya koalisi adalah faktor kandidat yang akan diajukan. Jadi kandidat yang diajukan itu bisa beyond atau di luar dari pengelompokkan koalisi di tingkat nasional. Kerena itu salah satu pelajaran penting juga dari Pilkada 2018 adalah peta pertarungan antarpartai di Pilkada 2018 tidak bisa kita gunakan untuk memprediksi peta pertarungan antar partai di Pemilu legislatif 2019. Itu karena tidak ada polanya yang terjadi kalau kita mau menggunakan pola oposisi dan koalisi pemerintahan.

Jadi kalau mau menyelidiki harus betul-betul teliti.

Teliti dan detail karena seringkali dinamika lokal menjadi penting. 

Belum lagi variabel waktunya dan tren yang kalah akan lebih semangat. Jadi sama sekali dalam kesempatan apapun kita belum bisa memperkirakan hasil Pilpres 2019. 

Betul, tetapi ada pola umum yang saya sebutkan tadi yaitu calon-calon di tingkat provinsi yang dianggap secara psikologis atau minimal berafiliasi kepada petahana yaitu kepada Presiden Jokowi pada umumnya menang. Sementara yang berafiliasi ke oposisi umumnya kalah, meskipun ada penguatan di beberapa daerah. Itu bisa juga dianggap, meskipun belum tentu karena nanti tergantung kepada sikap dari kepala daerah tersebut ketika dia betul-betul sudah running sebagai gubernur atau sebagai kepala daerah.

Mengapa orang tidak puas dengan presiden sekarang. Apakah ada isu besar yang memang menimbulkan ketidakpuasan karena kalau secara rasional tidak ada, semua baik-baik saja, sehingga yang ada adalah motifnya politik. Bagaimana selera politik itu bisa dihasut atau bisa disemangati oleh isu-isu lain?

Kalau dilihat dari berbagai jajak pendapat yang dilakukan, misalnya oleh SMRC, ada dua sumber ketidakpuasan masyarakat terhadap petahana. Pertama adalah ekonomi.

Bukankah ekonomi Indonesia tidak jelek?

Memang tidak jelek, tetapi ini masih menjadi keluhan utama di masyarakat secara umum. Memang ada evaluasi yaitu campuran antara positif dan negatif terhadap ekonomi. Di satu sisi masyarakat menghargai program ekonomi pemerintah terutama di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan semacam itu. Tapi di sisi lain ada keluhan masyarakat sejak tiga tahun terakhir yang masih sama. 

Satu, keluhannya adalah pada harga barang kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako). Kedua, masyarakat merasa sulit mencari pekerjaan terutama orang-orang yang baru masuk ke job market. Ketiga, keluhannya adalah masih terlihat banyak orang miskin. Tiga keluhan utama itu masih dan itu semua terkait dengan ekonomi. 

Saya kira dengan fakta bahwa ekonomi kita memang tumbuh di angka 5,1%-5,2%, menurut para ahli ekonomi, merupakan satu angka pertumbuhan yang tidak cukup kuat untuk mengadopsi semua perkembangan-perkembangan atau tuntutan-tuntutan baru akibat adanya tenaga kerja baru untuk mengurangi pengangguran dan sebagainya. 

Tetapi pemerintahan saat ini dari segi kinerja ekonomi masih tertolong oleh fakta bahwa inflasi kita rendah. Inflasi kita sampai dengan pertengahan 2018 masih ada di kisaran 4%. Akibat inflasi yang rendah itu, walaupun harga dikeluhkan masyarakat tetapi tetap stabil, tidak tiba-tiba membumbung tinggi. Karena itu memang tantangannya adalah pada ekonomi. Jadi masyarakat yang kecewa dengan pemerintah karena aspek ekonomi saya kira legitimate, itu satu hal yang masuk akal. 

Kecuali bahwa masyarakat memang tidak mempunyai referensi mengenai berapa tingkat pertumbuhan yang seharusnya ada. Bagaimana job market yang seharusnya ada karena tidak ada perbandingannya?

Kalau berdasarkan hasil jajak pendapat, katakanlah sejak dua tahun terakhir, total yang menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintah masih di bawah 50%, angkanya sekitar 25 -35%. Sisanya, menyatakan cukup puas dengan kinerja pemerintahan yang ada sekarang. Itulah alasan mengapa saya kira sampai sekarang sejumlah pollster menemukan bahwa angka elektabilitas petahana masih cukup tinggi, masih lebih tinggi dan cukup jauh mengungguli lawan utamanya yaitu Prabowo Subianto.

Kalau kita melihat Pilgub DKI 2017, waktu itu banyak sekali yang khawatir atau senang bahwa inilah kebangkitan kaum radikal. Namun hal itu sekarang tidak begitu terasa. Misalnya, Anies Baswedan tidak favorit untuk menjadi presiden. Apakah politik identitas yang dipakai dalam Pilgub itu memang tidak berkembang?

Memang kekhawatiran banyak orang adalah politik identitas seperti di Pilgub DKI 2017 itu akan marak terjadi dimana-mana pada 171 daerah di Pilkada 2018. Ternyata itu relatif tidak terjadi karena ada beberapa alasannya. Secara teori dan berdasarkan hasil penelitian empirik di banyak tempat, politik identitas hanya akan bisa laku kalau ada dua alasan yaitu kompetisinya sangat kompetitif, dan yang kedua kalau ada polarisasi yang sangat tajam. 

Dari segi emosi mungkin sangat kompetitif karena kalau secara prestasi tidak kompetitif sebetulnya, tapi barangkali secara emosi sangat kompetitif.

Yang dimaksud kompetitif di sini adalah tingkat perolehan suara yang diperoleh masing-masing kandidat. Kalau jaraknya dekat maka disebut kompetitif. Yang kedua adalah bila ada polarisasi tajam. Tingkat kompetisi yang tinggi ada di Pilkada 2018. Misalnya di 17 provinsi ada 12 provinsi yang tidak ada petahananya yang bertarung kembali. 

Biasanya kalau tidak ada petahana seperti di Jawa Barat, maka pertarungan menjadi kompetitif. Tapi itu tidak cukup untuk membuat politik identitas menjadi marak. Ada syarat kedua yang harus dimiliki yaitu polarisasi tajam antarkandidat dan antarpendukung kandidat. 

Misalnya, satu kandidat mewakili identitas A, kandidat yang lain mewakili identitas B. Demikian juga dengan partai-partainya, bisa dibelah menjadi dua partai yaitu penista agama dan partai pembela. 

Kalau kita perhatikan dua hal ini, konfigurasi kandidat di seluruh daerah relatif tidak terjadi polarisasi tajam seperti di Pilgub DKI. Karena itu syarat untuk politik identitas tidak terjadi. Demikian juga dengan keuntungan koalisi antar partai yang saya sebut cair, ada keuntungannya untuk meredam konflik horizontal tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News