OPINI: Kapasitas Versus Elektabilitas

Ilustrasi Prabowo-Joko Widodo - Harian Jogja
10 Agustus 2018 23:55 WIB Binti Nikmatul Afdila Aspirasi Share :
Ad Tokopedia

Hari pertama pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden berlalu tanpa pendaftar. Hiruk pikuk penentuan calon wakil presiden tidak kunjung usai.

Partai politik menyebar banyak nama calon wakil presiden yang sebenarnya hanya sebentuk uji publik atas tokoh yang bisa diterima rakyat. Jika calon presiden petahana dan penantang percaya diri dengan pilihan calon wakil presiden seharusnya pada 4 Agustus 2018 kita sudah memiliki gambaran calon presiden dan calon wakil presiden yang harus dipilih dalam pemilihan umum 2019.

Mungkinkah sekian banyak figur yang disebut ”pantas” jadi calon wakil presiden itu tidak ada yang memenuhi kualifikasi? Seorang konsultan bisnis di Amerika Serikat, Jim Collins, dalam buku Good to Great menulis tentang hierarki kepemimpinan.

Level pertama atau level paling bawah seorang pemimpin adalah individu yang kompeten, individu yang memiliki kompetensi, pengetahuan, serta kebiasaan kerja yang baik. Level kedua adalah individu yang memiliki kontribusi kemampuan ke dalam tim.

Level ketiga adalah manajer yang kompeten, orang yang mampu mengelola manusia dan sumber daya alam. Level keempat adalah pemimpin efektif, tokoh yang mampu menggembleng unit kerja atau organisasi untuk memenuhi visi serta mencapai suatu tujuan dan kinerja.

Level berikutnya adalah pemimpin eksekutif, yaitu sosok yang memiliki kemampuan dari empat level kepemimpinan sebelumnya serta pribadi yang memiliki kebesaran dan kerendahan hati.

Negeri yang besar seperti Indonesia tentu membutuhkan tipe pemimpin eksekutif, level kepemimpinan tertinggi. Kualifikasi presiden atau wakil presiden tentu tidak bisa hanya ahli dalam bidang tertentu.

Ia juga harus punya visi ke depan, mampu mengorganisasi seluruh sumber daya manusia terutama para pejabat pemerintahan, serta punya keahlian manajerial yang baik.

Masyarakat harus mulai mendapatkan pendidikan politik bahwa yang harus dilihat bukan sekadar elektabilitas, tapi kualifikasi kapabilitas dan integritas. Selain keahlian bidang tertentu, pemimpin harus memiliki kemampuan manajerial dan harus didukung integritas yang kuat.

Banyaknya kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi evaluasi kepemimpinan secara nasional. Bupati terpilih Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Syahri Mulyo, saat ini menjadi tahanan KPK. Hal ini menunjukkan pentingnya integritas calon pemimpin.

Demokrasi yang mahal cenderung membatasi tokoh-tokoh baik untuk berjuang di kancah perpolitikan. Ada dari mahar politik atau dana konsumsi saksi yang merepotkan politikus, bahkan politikus sering direpotkan dengan dana-dana kampanye.

Orang yang berintegritas memilih berada di pinggir meskipun sangat berkualitas. Kita juga berkali-kali mendapatkan berita kepala daerah terpilih kemudian ditangkap dan ditahan KPK karena menerima suap dadi kanan dan kiri.

Pada Februari 2018, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengungkapkan kasus korupsi yang menjerat Bupati Jombang, Jawa Timur. Sebagian uang suap yang diterima kepala daerah tersebut digunakan sebagai dana kampanye dalam pemilihan kepala daerah 2018.

Ini adalah ironi di tengah masyarakat akibat demokrasi yang mahal. Wajar yang masuk dalam kompetisi demokrasi electoral adalah para pemilik modal. Saat ini drama yang disajikan partai politik juga sangat menjemukan masyarakat.

Isu pemilihan calon wakil presiden hingga strategi pemenangan koalisi sangat menjemukan, padahal ada agenda nasional yang juga penting daripada sekadar isu calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu kesenjangan ekonomi, badan usaha milik negara yang sedang goyang, masalah kesehatan seperti kasus tuberkulosis atau TBC yang tidak pernah menurun di Indonesia, atau isu sosial misalnya kebijakan zonasi sekolah.

Pada 20 Juli 2018 lalu ada berita harga cabai naik. PT Pertamina yang sedang mengalami kerugian perlu dikatrol. Pada Maret lalu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Siswanto, menjelaskan bahwa tuberkulosis merupakan penyebab kematian kedua di dunia berdasarkan studi Global Burden Disease.

Kolam Bakat

Sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan adalah faktor utama dalam pembangunan manusia. Pemimpin yang terpilih seharusnya pemimpin yang mampu menjawab beberapa permasalahan di atas. Informasi tentang elektabilitas politikus disebarkan ke masyarakat tanpa penjelasan penguat mengenai kapasitas dan kapabilitas mereka.

Salah satu yang memiliki peran menyebarkan adalah lembaga survei. Rata-rata lembaga survei menilai seorang politikus dari aspek keterpilihan. Tidak ada penyebaran informasi kapasitas dan kapabilitas calon pemimpin.

Jika ini aspek kapasitas dan kapabilitas itu disebarkan tentu menjadi edukasi politik yang penting bagi masyarakat. Sudah saatnya Indonesia mendorong banyak tokoh yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dengan dua cara.

Pertama, membuat talent pool atau kolam bakat yang berisi nama-nama figur yang memiliki kapasitas manajerial dan integritas. Pada masa depan publik tidak lagi dipusingkan dengan berita memilih calon wakil presiden yang berlarut-larut dan sangat menjemukan.

Kedua, pendewasaan partai politik. Makna pendewasaan partai adalah partai politik mulai menyadari tugas mendasar sebagai mesin politik dan mampu menyiapkan kader sebagai pemimpin.

Partai politik dapat membuka perekrutan politik yang terbuka. Ini supaya membuka keran politik bagi tokoh-tokoh yang kompeten. Partai politik juga harus memberikan pelatihan terbaik bagi kader-kader serta mulai mengenalkan tokoh-tokoh baik kepada masyarakat meskipun bukan masa pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum.

Ini akan meringankan biaya demokrasi yang berupa kampanye. Kedua ikhtiar itu akan berdampak positif dalam menormalkan kanal demokrasi sehingga kepemimpinan nasional memang dipegang oleh tokoh yang mumpuni untuk mewujudkan Indonesia yang makmur, adil, dan sejahtera.

*Penulis adalah peneliti di Institut Harkat Negeri Jakarta.

Sumber : JIBI/Solopos

Ad Tokopedia