OPINI: Tafsir Orba tentang G30S dan Generasi Zaman Old

Bagaimana tafsir Orde Baru (Orba) tentang G30S? Bagi yang berusia 35 tahun ke atas, tentu ini bukanlah hal yang asing lagi. Karena Orba sudah membuat film tentang itu dan semua orang pernah wajib menontonnya. Konon kabarnya, awalnya film karya Arifin C Noer ini kalah saingan dengan salah satu film Warkop DKI. Akan tetapi, setelah pemerintah Orba menjadikannya sebagai film yang wajib ditonton, film ini berhasil merajai berbagai bioskop di era tersebut.

Tafsir hitam putih ala Orde Baru tentang G30S sebenarnya cukup sederhana sekali, sehingga sebenarnya tak layak untuk menjelaskan kompleksitas yang melatarbelakangi peristiwa G30S tersebut. Ada dua otoritas yang mendasari klaim Orba tersebut. Pertama, pendapat Soeharto, Presiden Indonesia pada era itu. Kedua, pendapat dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Dalam buku yang saya tulis, yang terbit pada 2015, dengan judul Materialisme Sejarah Peristiwa Gerakan 30 September 1965, (halaman 22-23), saya jelaskan bahwa sebenarnya Soeharto dan TNI berbeda pendapat terkait dengan siapa pemimpin G30S. Soeharto berpandangan bahwa Letnan Kolonel (Letkol) Untung yang memimpin gerakan tersebut. Bagi Soeharto, Untung adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dididik oleh tokoh PKI, Alimin. Sementara, menurut versi TNI, yang memimpin G30S adalah D. N. Aidit, Ketua PKI. Akan tetapi, pada dasarnya, Soeharto dan TNI sama-sama menuduh bahwa PKI secara organisasi, adalah dalang G30S. Karena itu mereka menamai gerakan tersebut sebagai G30S/PKI.

Inilah versi Orba yang dikunyah-kunyah oleh generasi zaman old sampai sekarang. Hanya sedikit sekali, dari generasi zaman old yang bisa keluar dari tafsir versi Orba yang cacat secara ilmiah ini. Mengapa saya bilang cacat? Karena tidak berbasis fakta sejarah, tetapi pada keterangan atau pendapat yang manipulatif. Bahkan di antara dua pendapat yang mendasari tafsir Orba tersebut, juga terdapat inkoherensi alias ketidakkoherenan.

Mempertanyakan Sejarah

Sederhana saja, pertama, apakah ada bukti konkret bahwa Letkol Untung adalah anggota PKI? Memang Untung berhubungan dengan Sjam Kamaruzaman (Sjam), Ketua Biro Chusus, sel Aidit di tubuh TNI. Akan tetapi, hal tersebut belumlah bisa membuktikan status keanggotaan Untung dalam PKI. Biro Chusus ini, mengapa saya bilang sel Aidit dan bukan sel PKI, karena Sjam hanya berkoordinasi dengan Aidit. Tak ada anggota Politbiro PKI yang tahu siapa Sjam. Sebagian bahkan mungkin menyangka Sjam adalah intel tentara.

Kedua, ini sebenarnya logika sederhana sekali, yang sudah sering dipakai para intelektual, terakhir bahkan dijadikan meme di media sosial, yaitu jika memang PKI yang mau kudeta Soekarno, mengapa kemudian ketika Soekarno lengser dari kekuasaan, PKI dibubarkan, dan Jenderal Soeharto beserta kroni-kroninya berkuasa puluhan tahun di Indonesia? Secara nalar, ketika pihak yang akan dikudeta berhasil dijungkalkan dari kekuasaan, pengkudeta sudah pasti mengambil alih kekuasaan. Jika PKI yang mengambil alih kekuasaan, mengapa organisasi mereka dibubarkan? Serta jutaan kader dan simpatisan mereka harus dipersekusi dan kehilangan nyawa?

Ketiga, mengapa Jenderal Soeharto dan teman-temannya, yang juga rata-rata berpangkat jenderal, tidak diambil pada malam jahanam, saat operasi militer yang bernama G30S itu dilancarkan? Untuk hal ini, sebenarnya sudah ada kesaksian dari Kolonel Latief, Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Pandam Jaya) kala itu. Ia adalah salah satu pelaku utama G30S, kesaksian ini tertuang dalam buku yang ditulis Soebandrio, Menteri Luar Negeri dan Kepala Badan Pusat Intelijen pada masa Soekarno, yang berjudul Kesaksianku tentang G30S. Dalam buku itu (halaman 23-25), disebutkan bahwa Kolonel Latief telah melaporkan rencana penculikan para jenderal tersebut kepada Soeharto pada pukul 23.00 WIB, tanggal 30 September 1965. sementara G30S ini baru beroperasi pada tanggal 1 Oktober, pukul 04.00 WIB subuh.

Dengan demikian, Soeharto sudah tahu bahwa akan ada sebuah operasi militer yang akan menculik para jenderal, yang dicurigai sebagai bagian dari Dewan Jenderal tersebut. Dalam buku tersebut juga disebutkan, bahwa setelah bertemu Soeharto, Kolonel Latief melaporkan Soeharto berada di belakang mereka, kepada Letkol Untung dan Brigjend Supardjo, dengan wajah sumringah (halaman 25).

Membaca Ulang

Kembali pada fokus awal. Jika mereka para penerima tafsir Orba ini adalah muslim, maka ada baiknya mereka ingat ayat pertama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra', atau bacalah. Maknanya apa? Dari awal umat Islam sudah diperintahkan oleh Allah SWT untuk membaca, bukan untuk taklid buta (mengikuti tanpa berpikir) pada tafsir Orba atas G30S.

Berbagai pemerintah pasca-Orba (kecuali pemerintahan Gus Dur), yaitu institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, mulai Era Habibie sampai Jokowi, tidak menolak dan tidak mencabut TAP MPRS XXV/1966 tentang pembubaran dan pelarangan PKI yang juga berisikan larangan untuk menyebarkan dan mengembangkan ajaran Marxisme-Leninisme.

Bahkan melalui Ketetapan MPR No.I/MPR/2003, TAP MPRS yang kontroversial tersebut, tetap dinyatakan berlaku (Materialisme Sejarah Peristiwa Gerakan 30 September 1965, halaman 2). Terakhir, pemerintah Jokowi, pada 1 Oktober 2018, tetap memeringati totem yang diciptakan Orba, bernama Hari Kesaktian Pancasila tersebut. Entah karena tidak ingin dituduh PKI, atau karena benar-benar paham kebenaran terkait peristiwa itu. Saya yakin yang kedua bukanlah jawabannya, karena bagi yang paham, peringatan terhadap Hari Kesaktian Pancasila, hanya melanggengkan manipulasi yang diciptakan oleh Rezim Orde Baru.

Akhir kata, dalam pandangan saya, satu-satunya yang agak progresif, pada upacara Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 1965 tersebut, adalah doa yang dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin. Dalam doa tersebut, beliau meminta kepada Allah SWT supaya bangsa Indonesia tidak tersandera dendam sejarah kelam di masa lalu.

Saya harapkan Allah SWT mengabulkannya, dengan menggerakkan hati nurani pemerintah Republik Indonesia untuk mencabut dan menghentikan semua hal-hal yang melanggengkan dendam sejarah masa lal. Karena hanya dengan inilah orang-orang generasi zaman old, meninggalkan tafsir manipulatif tentang G30S oleh Orba dan berhenti memaksa generasi zaman now untuk mengikuti keyakinan tersebut.

*Penulis adalah dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila Universitas Sanata Dharma dan dosen mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Islam Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News