OPINI: Pentingnya Pendidikan Warga Digital

Ilustrasi internet - Bisnis.com
01 November 2018 08:25 WIB A. Farid Aulia Aspirasi Share :

Siap atau tidak, setiap orang telah dipaksa oleh sejarah untuk memasuki suatu ekosistem baru, yakni ekosistem digital tanpa harus meninggalkan ekosistem dunia nyata. Hampir semua orang sekarang sudah menjadi warga dunia digital dengan berbagai cara: berdiskusi, berburu infomasi, bersosialisi, belajar, berbisnis, hingga berurusan dengan pemerintah melalui jejaring internet.

Statusnya sebagai warga dunia digital semakin dikokohkan dengan identitas digital, yang sekarang semakin mudah untuk diakses dengan cepat oleh banyak orang.

Yang menjadi masalah adalah, orang memasuki ekosistem ini tanpa kesadaran penuh bahwa dia tengah memasuki dunia baru yang sangat kompleks, bahkan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan dunia nyata. Hampir semua sisi dalam kehidupan nyata, dari yang paling baik sampai yang paling jahat, bisa ditemukan dalam dunia maya, sering dengan skala dan intensitas yang lebih besar.

Namun, orang memasuki ekosistem baru itu dengan bebas tanpa beban dan kecemasan yang berarti, misalnya dibandingkan dengan berjalan-jalan seorang diri di desa, kota, atau negara yang belum pernah dikunjungi.

Rasa bebas dan percaya diri itu, bahkan sering berlebihan. Sudah menjadi fenomena umum, bahwa ada orang yang tampak tenang dalam dunia nyata tetapi bisa menjadi garang di media sosial. Atau sebaliknya, orang yang tampak gagah berani mencaci maki presiden, tetapi mendadak pucat pasi ketika ditangkap polisi.

Situasi seperti itu muncul karena alasan psikologis, bahwa perjumpaan langsung (social interface) berbeda dengan perjumpaan digital (digital interface). Dalam perjumpaan digital, orang yang riil menghadapi pihak lain semata-mata hanya data biner, sehingga dia bisa memperlakukannya tanpa emosi sama sekali. Sederhananya, dia bisa mengepalkan tinju tanpa berpikir panjang. Bahkan mencaci maki pun menjadi lebih mudah dilakukan di dunia maya, ketimbang dalam perjumpaan langsung di dunia nyata.

Pada umumnya kita memasuki ekosistem digital tanpa pemandu, yakni melalui praktik langsung. Segala hal terkait dengan manfaat, risiko, kepantasan, sisi hukum dan sebagainya, kita temukan di lapangan tanpa ada yang memandu dan menjelaskan secara komprehensif. Karena itu tidak mengherankan kalau di luar ada orang yang sejahtera dengan memanfaatkan dunia maya. Di sana-sini kita menemukan begitu banyak korban ketidakpantasan atau bahkan kejahatan di sana. Mungkin di antara kita ada yang mengalami atau setidaknya mendengar satu dari kejahatan ini: berita bohong, pelecehan, cyber bullying, pencurian data, penipuan, plagiasi, terorisme, pornografi, dan sebagainya.

Ke depan, persoalannya akan semakin kompleks karena dunia maya itu sendiri juga terus berkembang dengan ruang lingkup jejaring yang semakin luas dan makin interconnected. Sebagian dari kita mungkin masih berada di jejaring informasi (internet of information). Namun, siap atau tidak, kita tengah memasuki era jejaring benda (internet of things-IoT), bahkan jejaring nilai ekonomi (internet of value-IoV atau internet of economy-IoE), yang semuanya memiliki potensi dan risikonya sendiri-sendiri.

Ekosistem Digital

Terkait dengan persoalan di atas, di berbagai negara terutama Amerika dan Eropa, sekarang muncul keprihatinan tentang perlunya pendidikan warga digital atau digital citizenship. Pemikiran dasarnya mirip dengan pelajaran civic di masa lalu. Jika civic adalah pelajaran tentang tata negara dan bagaimana menjadi warga negara, maka digital citizenship adalah soal yang sama, yakni soal what, why dan how untuk hidup dalam peradaban dan ekosistem digital.

Digital citizenship adalah pelajaran yang menyangkut pengetahuan menyeluruh tentang jejaring digital dan etika serta tanggung jawab warga digital. Nasihat etis yang hendak disampaikan juga sama-sama platonik: seperti negara, ekosistem digital adalah milik bersama. Hitam atau putihnya masyarakat digital ditentukan oleh setiap warganya.

Mike Ribble yang pertama kali menjabarkan konsep pendidikan digital citizenship secara komprehensif. Dia merumuskan sembilan elemen pendidikan digital citizenship, yang merupakan turunan dari tiga prinsip dasar etika: respect, connect, dan protect.

Dia mengakui bahwa ketiga prinsip itu bukan hal baru, tetapi semakin mendesak di era teknologi dan digital ini. Di masa silam, perilaku yang bertentangan dengan ketiga prinsip itu hanya akan berdampak terbatas.

Namun teknologi, terlebih teknologi digital, mampu mengamplifikasi dan memultiplikasi baik intensitas tindakan maupun efeknya. Pencurian, pornografi, bullying, atau terorisme menggunakan teknologi, termasuk digital, bisa berdampak jauh lebih massif ketimbang kejahatan yang sama sebelum ada teknologi itu.

Namun demikian, memang ada sejumlah ketidakpantasan dan kejahatan yang khas dunia digital, seperti tata-kelola digital, perang siber, terorisme siber, high frequency trading, dan berbagai kasus tersembunyi di zona deep and dark.

Karena itu dalam konsep Ribble, pendidikan warga digital menggabungkan unsur (1) etika umum, (2) penerapannya dalam etika siber, (3) pengenalan tentang dunia siber, (4) optimasi pemanfaatan dunia siber, (5) pengenalan potensi kejahatan siber, (6) pertahanan dan kedaulatan digital, serta (7) eksplorasi skill digital yang relevan.

Di beberapa negara, pendidikan digital citizenship dengan berbagai istilahnya, sudah banyak masuk ke dalam kurikulum, utamanya untuk pendidikan dasar. Fokusnya pada anak-anak karena mereka paling rentan menjadi korban. Sementara konsep menghargai orang lain, memperlakukan orang sebagaimana dia ingin diperlakukan, dan bertindak secara bertanggung jawab adalah bagian dari etika umum yang sudah harus melekat dalam perilaku setiap orang, termasuk dalam aktivitas siber-nya.

Pertanyaannya, apakah di Indonesia diperlukan langkah serupa? Bukankah persoalan kita lebih besar dari itu? Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, pendidikan digital citizenship jelas diperlukan. Namun, bukankah yang lebih mendesak sebenarnya justru pendidikan di kalangan masyarakat dewasa?

*Penulis adalah Akademi Leadership dan General Management BI Institute.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia