OPINI: Hoaks & Pendukung yang Buruk

Ilustrasi - JIBI/Nicolous Irawan
03 November 2018 08:25 WIB Muhammad Syafiq Aspirasi Share :

Pemilu 2019 akan menjadi salah satu variabel kematangan berdemokrasi di Indonesia. Di tahun itu, calon presiden akan memperebutkan suara penduduk Indonesia. Tulisan ini tidak akan membahas dari sisi calon presiden, tetapi lebih banyak mengulas pengaruh hoaks terhadap pendukung atau followers.

Studi tentang kepemimpinan saat ini telah mengalami pergeseran, tidak hanya berfokus pada pemimpin, tetapi juga peran followers. Bahkan Barbara Kellerman (2008) mengungkapkan perilaku dan gaya kepemimpinan seseorang banyak terbentuk dari followers-nya. Kondisi tersebut tidak terlepas dari pergeseran kekuatan dari pemimpin dan pendukungnya yang semakin seimbang seiring dengan proses demokratisasi.

Dalam konteks tahun politik 2019, seorang calon presiden secara langsung atau melalui tim suksesnya akan memproduksi wacana-wacana yang disesuaikan dengan perilaku pendukung yang disasar. Kondisi tersebut akan menjadi masalah karena followers tidak semuanya berperilaku baik.  

Pertanyaannya kemudian adalah perilaku apa yang membedakan baik buruknya followers dalam Pemilu 2019?

Banyak studi menyebutkan bahwa seorang pendukung yang buruk (bad followers) akan tunduk dan patuh terhadap pemimpin yang buruk juga. Bahkan terkadang seorang followers jenis tersebut akan membenarkan perbuatan seorang pemimpin meskipun salah. Meminjam istilah Barbara Kellerman,  followers dengan karakteristik tersebut termasuk dalam tipe diehard. Sebaliknya, seorang good followers akan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang dianutnya.

Dalam kontestasi politik, meraka akan berusaha mencurahkan energi dan waktunya untuk mencari informasi yang kredibel untuk sampai pada kesimpulan bahwa seorang pemimpin baik dan layak untuk dipilih. Mereka tidak akan dengan mudahnya menyebarkan berita-berita yang belum jelas kebenarannya.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah maraknya hoaks yang sangat masif beredar di media sosial. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan 80.000 konten hoaks tiap tahunnya.

Beredarnya hoaks tersebut akan mempersulit upaya untuk menciptakan good followers dalam Pemilu 2019. Hoaks tersebut akan dengan cepat ditangkap oleh bad followers sebagai sebuah kebenaran tanpa didukung dengan upaya klarifikasi. Parahnya, hoaks akan dengan cepat tersebar di tangan bad followers melalui media sosial. Fenomena tersebut terlihat dari kasus hoaks yang melibatkan Ratna Sarumpaet saat ini yang dengan cepat mendominasi ruang media sosial di Indonesia.

Literasi Rendah

Fenomena hoaks dan bad followers tersebut menjadi noda di tengah proses menuju kematangan berdemokrasi Indonesia. Selain itu, hoaks juga akan berpotensi meningkatkan jumlah bad followers dan mengurangi kesempatan Indonesia untuk memilih calon pemimpin terbaiknya.      

Produksi hoaks secara terus-menerus apabila dibiarkan akan sangat berbahaya khususnya bagi bad followers yang memiliki budaya literasi rendah. Ironisnya, literasi mayoritas masyarakat Indonesia tergolong rendah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Programme for International Student Assessment (PISA), Indonesia di posisi 64 dari 65 negara yang disurvei (PISA, 2012). Tidak mengherankan apabila di Indonesia, bad followers akan dengan mudah mengekspresikan nilai, berinteraksi dengan yang lain, serta melakukan aksi-aksi untuk mempengaruhi satu sama lain melalui berita hoaks.

Memerangi hoaks kemudian menjadi agenda prioritas dalam menatap perhelatan politik 2019 yang lebih bermartabat. Terdapat empat langkah yang harus diambil pemerintah dan pihak terkait dalam merespons fenomena hoaks dan para pendukung yang buruk.

Pertama, menumbuhkan budaya literasi masyarakat Indonesia sehingga mampu menciptakan followers yang baik dan memiliki imunitas tinggi dalam menghadapi berita hoaks. Kedua, memproduksi berita-berita yang lebih kredibel dan berdasar pada bukti untuk mengurangi dominasi hoaks. Ketiga, membersihkan polusi media sosial yang berasal dari hoaks dan segera malakukan tindakan tegas bagi pelaku hoaks. Langkah kepolisian yang dengan cepat merespons kasus hoaks yang melibatkan Ratna Sarumpaet patut diapresiasi bersama. Keempat, memanfaatkan 4,5 juta aparatur sipil negara (ASN) sebagai agen antihoaks di Indonesia. Hal tersebut dilakukan  dengan mendorong ASN untuk memproduksi dan menyebarkan kebenaran-kebenaran berbasis bukti melalui media sosial. Apabila langkah-langkah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, diharapkan akan tercipta massa yang baik dan mampu memilih calon pemimpin yang baik.

*Penulis adalah peneliti di Lembaga Administrasi Negara.