OPINI: Di Balik Kemewahan Kantor Desa

04 November 2018 08:25 WIB Riza Multazam Luthfy Aspirasi Share :

Beberapa waktu lalu, warganet mengapresiasi foto-foto infrastruktur lokal yang kemudian menjadi viral. Mereka mengapresiasi dengan aneka opini dan ekspresi kala melihat foto Balai Desa Kemuningsari Kidul di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang didesain mirip Istana Merdeka.

Pendirian balai desa tersebut bermula dari inisiatif warga desa itu pada 2013 yang menginginkan balai desa representatif. Sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat, kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, serta kaum pemuda berembuk dan sepakat merealisasikan aspirasi itu.

Balai desa yang menelan biaya pembangunan sekitar Rp1,8 miliar tersebut memancing perhatian publik. Banyak warga yang berasal dari luar desa itu berdatangan ke sana sekadar untuk berswafoto di depan gedung megah tersebut.

Upaya merespons beragam atensi dan apresiasi publik dilakukan oleh pemerintah desa dengan menggagas rencana pengembangan bangunan.

Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul akan membangun taman bermain dan warung makan di sekitar balai desa sebagai ikhtiar memanjakan siapa saja yang ”berwisata” ke tempat tersebut.

Local Genius

Bila ditelusuri, penampilan balai desa yang megah tidak hanya ditemukan belakangan ini. Pada masa silam ada banyak balai desa yang menunjukkan kemewahan.

Berdasarkan pemberitaan Koran Kuang Po edisi 31 Oktober 1955, Kepala Desa Giripurwo di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, bersama tokoh masyarakat membangun balai desa berdimensi raksasa dengan anggaran yang cukup besar.

Uniknya, kegiatan renovasi gedung di tanah seluas 700 meter persegi tersebut disokong iuran masyarakat. Fakta ini menggambarkan bahwa di balik kemewahan balai desa tersimpan kekompakan, kebersamaan, serta gotong royong.

Urgensi dan fungsi balai desa bagi pemerintahan desa memang tak bisa dinihilkan. Pelayanan administrasi dan kepentingan masyarakat setiap hari berlangsung di sana. Boleh jadi alasan inilah yang membuat masyarakat di negeri ini berlomba-lomba membangun balai desa yang megah.

Usaha mewujudkan balai desa yang representatif dan enak dipandang juga didasari pertimbangan bahwa balai desa terbukti berperan memelihara adat istiadat dan kearifan lokal (local genius) yang diwariskan lintas generasi.

Di Desa Sukamarto di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, balai desa menjadi pendukung kirab budaya. Mengenakan busana adat Jawa dan membawa nampan berisi ingkung bebek dan tumpeng, warga setempat berkumpul di halaman balai desa.

Saat tiba waktu kirab, ratusan orang berjalan kaki diiringi tetabuhan tradisional oleh kelompok kesenian lokal menuju makam sesepuh desa. Lokasi peristirahatan terakhir leluhur yang biasa disapa Mbah Habib tersebut berjarak 600 meter dari balai desa.

Kegiatan mendatangi makam leluhur serta berdoa bersama di sana menyimpan harapan agar warga setempat senantiasa mengingat jasa leluhur yang telah tiada.

Dilema

Kesan megah yang telanjur melekat pada Balai Desa Kemuningsari Kidul tentu berdampak positif. Boleh jadi motivasi dan semangat kerja pamong desa berlipat ganda setelah beberapa fasilitas diperbaiki.

Seiring dengan semakin meningkatnya kondisi fisik balai desa, mereka dapat menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh. Terciptanya good governance di level lokal salah satunya tergantung pada kedisiplinan dan kerja keras pamong desa.

Harapan atas terwujudnya kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas juga semakin besar. Bagaimanapun, mereka adalah aktor lokal yang dipercaya menciptakan nilai-nilai demokratis di level akar rumput.

Dalam konteks ini, bangunan balai desa memengaruhi cara berpikir pamong desa. Aspek material dalam taraf tertentu turut membentuk sekaligus mewarnai aspek psikis manusia.

Terdongkraknya citra balai desa juga mengakibatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa meningkat. Baik individu, swasta, maupun lembaga pemerintahan dapat menjadikan Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul sebagai mitra kerja.

Selain menyediakan lapangan kerja, memunculkan bermacam alternatif sumber ekonomi, serta mendirikan sentra produksi bertaraf lokal, keuntungan finansial yang diperoleh dari berbagai bentuk hubungan dan kerja sama bisa digunakan untuk memberdayakan sumber daya manusia warga setempat.

Ikhtiar membekali berbagai lapisan masyarakat dengan soft skill merupakan modal berharga sekaligus merepresentasikan kepentingan jangka panjang, namun tentu ada dampak negatif yang sukar dihindari.

Pembangunan gedung balai desa yang semestinya mendekatkan pamong desa dengan masyarakat justru rentan menjauhkan keduanya. Dalam konteks demikian ini pembangunan tidak menghasilkan harmonisasi, melainkan ketimpangan dan jarak sosial.

Selama ini kesan formal balai desa sering kali membuat pemenuhan urusan masyarakat kurang optimal. Minimnya kepuasan publik terhadap peran dan tugas pamong desa antara lain dikarenakan sebagian lapisan masyarakat, terutama orang-orang berstatus sosial rendah, merasa segan untuk pergi ke sana.

Renovasi balai desa seyogianya menjadikan kinerja pemerintah desa lebih efektif dan maksimal. Mereka yang duduk di jajaran pemerintahan lokal mampu memanfaatkan keamanan dan kenyamanan balai desa demi terwujudnya kepentingan publik.

Dilema inilah yang seharusnya disikapi dengan bijak oleh pemerintah desa. Tata kelola balai desa atau kantor desa yang baik tentu mengundang ekses positif. Begitu pula sebaliknya.

*Penulis adalah peneliti desa & mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UII.

 

Sumber : JIBI/Solopos