OPINI: Raup Devisa Sembari Melestarikan Alam

Wisatawan menikmati suasana sore hari di Bukit Paralayang Watu Gupit, Pedukuhan Gabug, Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul belum lama ini. - Harian Jogja/Rahmat Jiwandono
10 Mei 2019 06:17 WIB Agus Rochiyardi Aspirasi Share :

Pariwisata merupakan salah satu industri yang menguntungkan di dunia. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang memudahkan wisatawan berwisata dengan biaya yang terjangkau.

Pesatnya pertumbuhan industri ternyata turut membebani sumber daya alam dan lingkungan. Sering dijumpai pengunjung tempat wisata kelebihan kapasitas, pantai dan sungai yang tercemar dan kotor, dan sebagainya. Dengan demikian, perlu diintegrasikan antara lingkungan, pembangunan dan pengelolaannya melalui konsep Bio-Tourism.

Bio-Tourism pertama kali diperkenalkan pada 1985 oleh Biopolitics International Organization yang bermarkas di Atena Yunani, sebuah organisasi yang didirikan oleh Professor Agni Vlavianos Arvanitis.
Agni menekankan pengembangan pariwisata berbasis lingkungan dan budaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia akan permasalahan lingkungan dan percepatan implementasi perlindungan bumi, guna melindungi generasi mendatang.

Pertumbuhan Pariwisata di Indonesia relatif pesat, adanya otonomi daerah dan tuntutan pendapatan asli daerah (PAD), membuat daerah berlomba-lomba untuk mempercantik kotanya sekaligus membuat tempat-tempat pariwisata baru agar perekonomian masyarakat sekitar menggeliat.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, potensi besar ini dilihat sebagai peluang yang besar pula untuk menggerakkan perekonomian nasional. Pariwisata kemudian dijadikan core ekonomi dan telah dicanangkan pembuatan 10 Bali Baru. Pembuatan 10 Bali Baru ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pariwisata di Indonesia agar tiap tahun jumlah wisatawan mancanegaranya meningkat sehingga terkerek pula devisa negara.

Bali Baru
Dari 10 Bali baru yang dikembangkan itu, sebagian besar diarahkan ke wisata alam dan wisata budaya. Fokus pengembangan kedua jenis wisata ini tentu harus memperhatikan sejumlah aspek. Pertama, aspek amenitas atau kenyamanan/senang-senang. Untuk mendukung hal ini, disiapkanlah sejumlah fasilitas seperti resor, homestay, glamours camping, homepod dan lain sebagainya.

Kedua, aspek atraksi. Kegiatan utama berupa wisata alam biasanya dikolaborasikan dengan wisata budaya berupa atraksi tradisi dan budaya. Dan ketiga, aspek aksesibilitas yaitu moda transportasi untuk kemudahan mengunjungi kawasan wisata, seperti tol, dermaga penyeberangan laut, bandar udara, keimigrasian, dan lain-lain.

Pertumbuhan sektor pariwisata tentu memunculkan efek negatif. Salah satu efek paling terasa bagi masyarakat adalah dampaknya pada lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan pariwisata berkelanjutan sebagai pilar pembangunan nasional. Komitmen tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pariwisata No.14/2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Beleid ini menjadi acuan bagi Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan destinasi pariwisata berkelanjutan.
Kendati demikian, tantangan terbesar dalam hal pengelolaan kepariwisataan berbasis lingkungan dan budaya adalah masalah sumber daya manusia, khususnya pemahaman tentang wisata berkelanjutan (sustainable tourism program).

Adapun isu utama dalam pariwisata berkelanjutan ini ada pada empat pilar yang menyangganya. Pertama, pilar pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan; kedua pilar pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal; pilar ketiga pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung dan terakhir pilar pelestarian lingkungan.

Dengan melihat konsentrasi kandungan CO2 di atmosfer, zat yang bikin suhu Bumi meninggi ini dari tahun-ketahun semakin meningkat (Maona Loa Observatory /Sripps –CO2- Earth, 2019). Perubahan temperatur global yang cepat meningkat telah berdampak terjadinya angin puting beliung, banjir dan tanah longsor. Untuk itu, perlu adanya monitoring untuk pengembangan destinasi wisata melalui Pusat Monitoring untuk Observatorium Pariwisata Berkelanjutan (Monitoring Centre for Sustainable Tourism Observatories/MCSTO).

Regulator
Pusat monitoring ini dimatangkan melalui kerja sama dengan sejumlah universitas yang juga telah bekerja sama dengan United Nations World Tourism Organization (UNWTO), seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Udayana, Institute Teknologi Bandung, Universitas Mataram dan Universitas Sumatra Utara. Universitas ini bertugas dalam pelaksanaan identifikasi, perencanaan, monitoring, dan mengevaluasi penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata.

Selanjutnya untuk berkomunikasi dan berbagi pengalaman dengan berbagai pusat monitoring lainnya, UNWTO membentuk media International Network for Sustainable Tourism Observatories (INSTO). Di dalam jaringan tersebut, terjadi diskusi seputar formulasi dan implementasi kebijakan, strategi, program, dan manajemen pariwisata berkelanjutan pada destinasi pariwisata.

Adapun isu utama yang menjadi perhatian INSTO yakni musim pariwisata, pekerjaan dan lapangan pekerjaan, membangun ekonomi destinasi pariwisata, tata kelola dan ekosistem pariwisata, kepuasan lokal terhadap pariwisata, pengelolaan energi, pengelolaan air, pengelolaan limbah cair, dan pengelolaan limbah padat.

Seperti diketahui, pemangku kepentingan untuk pariwisata meliputi pemerintah sebagai regulator, akademisi sebagai konseptor, komunitas sebagai akselerator, media massa sebagai katalisator dan bisnis atau swasta sebagai eksekutor (pentahelix). Masing-masing mempunyai peran yang saling terkait satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian, menurut penulis, agar tantangan bio-tourism dapat diubah menjadi peluang dan potensinya dapat dimaksimalkan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, pelibatan secara aktif atau partisipatif seluruh pemangku kepentingan; keterpaduan pengelolaan pariwisata dengan memperhatikan ekosistem di daerah pariwisata dan disinergikan dengan pembangunan berbagai sektor; kolaboratif untuk mengurangi atau menghilangkan konflik serta menampung berbagai aspirasi atau keinginan para pihak untuk ikut dalam berbagai peran, manfaat dan tanggung jawab dalam pengelolaan pariwisata; dan berkelanjutan diwujudkan dengan prinsip: layak secara ekonomi (economically feasible), lingkungan (environmentally viable), sosial (socially acceptable) dan tepat guna secara teknologi (technologically appropriate).

Dengan memenuhi persyaratan sustainability Bio-tourism, potensi keindahan alam, ragam budaya di Indonesia, dan kemudahan wisatawan melakukan perjalanannya, tentunya sangat menarik untuk meraup devisa sekaligus tetap menjaga kelestarian alam.

*Penulis merupakan Direktur Pemasaran Pariwisata Badan Otorita Borobudur