Opini: Moral Hazard

Mudah dipahami jika sampai saat ini masih banyak orang terheran-heran melihat keberhasilan PT. KAI (Persero) mengubah dirinya. Betapa tidak, layanan semakin prima, gerbong penumpang bersih, perjalanan tepat waktu, serta stasiun yang nyaman dan aman. Karenanya tidak berlebihan jika disebut dari entitas yang serba kumuh di lingkungan yang kumuh, PT. KAI (Persero) menjelma menjadi korporasi yang berkilau.

Totalitas

Lihat saja, dulu, penumpang selalu berjubel tanpa tempat duduk, bahkan sambungan gerbong dekat kamar kecil yang bau pesing pun digunakan untuk tempat duduk penumpang. Gerbong penuh dimasuki pedagang, bahkan orang-orang dengan maksud tidak baik. Demikian juga dengan stasiunnya, fasilitas umum sangat minim. Sementara jumlah penumpang dan pedagang sama banyaknya. Belum lagi jadwal perjalanannya yang bisa membuat orang senewen. 

Berbekal totalitaslah PT. KAI (Persero) membenahi dirinya dalam semua aspek aktivitasnya yang membuat BUMN satu ini menjadi salah satu penyedia moda transportasi pilihan saat ini. Anggaran cukup besar harus digelontorkan untuk membenahi layanan, operasional, SDM, dan keuangannya karena semua itu tidak bisa diperoleh secara cuma-cuma. Harus dengan totalitas.

Totalitas ini juga yang semestinya menjadi semangat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di DIY dalam membenahi pendidikan, khususnya kebijakan zonasi. Yang membagi wilayah kelurahan atau kecamatan menjadi zona berdasarkan keberadaan SMP atau SMA Negeri terdekat.

Harus diakui jika spirit zonasi sebenarnya sangat bagus karena “memaksa” anak menempuh pendidikan di sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga anak bisa lebih fresh ketika mengikuti pelajaran di sekolah. Zonasi diharapkan juga mendorong kualitas pendidikan di seluruh kabupaten/kota di DIY menjadi semakin merata. Zonasi bahkan juga bisa menjadi alternatif solusi permasalahan lalu lintas yang semakin ruwet dan kompleks.

Namun yang terjadi di lapangan tidak seindah rencana di atas kertas. Image sekolah favorit yang melekat di beberapa SMP dan SMA Negeri tertentu mendorong moral hazard para orang tua. Upaya memegang Kartu Keluarga (KK) dengan alamat yang berdekatan dengan sekolah favorit pun dilakukan agar tetap mempunyai kesempatan mendaftar di sekolah itu, padahal tempat tinggal sebenarnya relatif jauh.

Mungkin semua tidak bisa dikatakan salah. Namun, dalam konteks zonasi, sangat tidak tepat dilakukan karena target kebijakan zonasi menjadi mustahil untuk diwujudkan. Bahkan, yang ironis, data demografi kabupaten/kota pun menjadi tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Satu kawasan seolah-olah padat penduduknya padahal hanya di atas kertas, sebaliknya kawasan lain seakan-akan sepi penduduk padahal penghuninya berdesakan.

Kondisi itu tentu tidak bisa diabaikan karena data kependudukan merupakan salah satu dasar pemerintah menyusun berbagai program pembangunan. Alasan inilah yang membuat mengapa seringkali ada pihak-pihak tertentu yang merasa kebijakan yang dibuat pemerintah menjadi kurang tepat sasaran.

 Catatan Penutup

Lantas, mesti bagaimana? Memang tidak bisa dihindari jika kebijakan zonasi semestinya dibarengi dengan evaluasi terhadap regulasi di bidang kependudukan dan penerapannya di lapangan untuk memastikan setiap orang memegang KK sesuai dengan alamat tempat tinggalnya. Termasuk penegakan hukumnya (law enforcement) seperti yang pernah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan operasi yustisia kependudukan. Totalitas semacam itu tentu diharapkan bukan hanya akan mendorong keberhasilan pendidikan menengah di Jogja. Namun juga kebijakan pembangunan di sektor-sektor lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News