OPINI: Financial Model Menghadapi Covid-19

Foto Ilustrasi. - Ist/Freepik
13 April 2020 05:02 WIB M. Manar Barmawi Aspirasi Share :

“Kita mesti tabah menjalani”, demikian senandung Ebiet G. Ade dalam menyikapi datangnya bencana. Penggalan syair lagu itu mengingatkan kita agar tetap bertahan di tengah serangan pandemi Covid-19 yang penuh dengan ketidakpastian: kapankah pandemi ini akan berakhir, bilakah keadaan akan normal kembali dan apakah cukup bekal kita untuk sekedar bertahan dalam keterbatasan?

Covid-19 memanglah baru seumur jagung namun jelajahnya sudah teramat luas. Bermula dari sebuah kota bernama Wuhan, sampai hari ini Covid-19 telah menjangkau hampir seluruh dunia tanpa memandang suku bangsa, umur, kelas sosial dan agama. Ukuran virus ini memanglah teramat kecil tetapi mampu menyebabkan dampak yang luar biasa. Seorang profesor sejarah ekonomi dan pengajar di London School of Economics sampai-sampai mengatakan dampak yang terjadi bisa seburuk Great Depression.

Dalam konteks pemerintahan, Covid-19 menjadi fokus baru di berbagai negara yang mengharuskan dilakukannya revisi sebagian besar rencana yang telah disusun sebelumnya. Virus itu menganulir berbagai asumsi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Ketika asumsi penerimaan tidak dapat dicapai, kebutuhan pengeluaran justru bergejolak secara dinamis, terutama untuk mendanai tindakan pencegahan, penanganan dan pengendalian laju penyebaran Covid-19.

Negara defisit karena harus mengatasi dampak dari kondisi ini. Untuk menutup defisit, pemerintah harus merelokasi anggaran, termasuk mencari pinjaman jika sumber dana internal sudah tidak mampu mengatasi celah defisit yang masih terbuka. Demikian pula pemerintah daerah, yang tentunya tidak sama kapasitas fiskal antar daerah untuk menutup defisit tersebut.

Pemerintah pusat sudah terlatih mengalami defisit. Hal ini tampak dari data realisasi APBN dimana defisit pada tahun 2016-2018 masing-masing mencapai Rp308 triliun, Rp340 triliun dan Rp269 triliun. Sebaliknya, berdasarkan data realisasi APBD (agregat), pada kurun waktu yang sama pemerintah daerah mengalami surplus sebesar Rp84 miliar, Rp19 triliun dan Rp16 trilun. Jadi pada masa normal, pemerintah daerah cenderung mengalami surplus anggaran. Namun, bagaimana kondisinya ketika Covid-19 tengah menyerang?

Sebelumnya, mari kita lihat struktur APBD. Pada 2016-2018, sekitar 60% pendapatan APBD berasal dari Dana Perimbangan dan PAD berkontribusi sekitar 25%. Dari sisi belanja, komponen belanja APBD terbesar adalah belanja pegawai (34%), belanja barang/jasa (23%) dan belanja modal (20%). Ketika pandemi Covid-19 ketika kontraksi ekonomi terjadi, capaian pendapatan APBD akan berkurang karena Dana Perimbangan dan PAD kemungkinan tidak dapat direalisasikan sebesar asumsi awal.

Realisasi belanja cenderung akan meningkat dari asumsi awal, dengan komposisi belanja yang kemungkinan sama sekali berbeda, karena adanya pengeluaran untuk mengatasi Covid-19. Maka surplus APBD dapat saja menjadi kenangan pada tahun ini. Sebagai konsekuensinya jika surplus berubah menjadi defisit, maka akan diperlukan sumber pembiayaan yang lebih besar.

Pemerintah daerah dapat mengatasi defisit tersebut menggunakan sumber pembiayaan internal, antara lain dengan: 1) penggeseran fokus dan realokasi anggaran belanja, 2) penggunaan Silpa, dan 3) pencairan dana cadangan. Namun, permasalahannya adalah seberapa besar defisit yang akan terjadi dan akankah sumber internal tersebut mencukupi? Sampai sekarang kita belum dapat mengetahuinya dengan pasti karena berkaitan langsung dengan berapa luas cakupan dan lama serangan Covid-19 di suatu daerah yang terus berubah dari waktu ke waktu. Dalam perjalanannya akan terjadi berbagai skenario yang dinamis. Dalam keadaan luar biasa, pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam waktu yang terbatas akan sangat menentukan kondisi berikutnya. Maka sebelum diambil suatu keputusan perlu diukur secara sungguh-sungguh dampak dari skenario-skenario tersebut.

Sektor Publik
Financial modeling merupakan sebuah seni merumuskan berbagai permasalahan keuangan suatu organisasi yang kompleks ke dalam sebuah model (financial model) yang sederhana namun komprehensif. Financial model memberikan ruang bagi pengambil keputusan untuk mengeksplorasi dampak keuangan dari berbagai skenario keputusan (Pricewaterhouse Cooper) dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik dengan dukungan analisis keuangan yang robust (Deloitte). Oleh karena itu, di tengah serba ketidakpastian seperti saat ini, kehadiran financial model dapat membantu pemerintah daerah dalam mengatur langkah pertahanan di bidang keuangan dari serangan Covid-19.

Financial model dapat mengukur berbagai dampak akibat perubahan satu atau lebih variabel asumsi melalui sensitivity dan scenario analysis. Misalnya perubahan asumsi berikut ini, pada Maret diasumsikan pajak hotel dan restoran hanya tercapai 30% sedangkan belanja langsung meningkat 50%, kemudian bulan berikutnya diasumsikan dana transfer pusat baru cair 50% tetapi belanja barang meningkat 100% dikarenakan kondisi semakin parah, maka: 1) berapa defisit terjadi, 2) bagaimana kombinasi sumber pembiayaan yang optimal, dan 3) jika harus meminjam, berapa lama tenor dan besarnya bunga sehingga kondisi keuangan pemerintah daerah tetap optimal. Financial model dapat memberikan informasi tersebut secara cepat dan relatif akurat.

Dewasa ini financial model lebih banyak digunakan pada sektor privat, terutama oleh pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan bisnis/investasi dengan fokus pada penyusunan proyeksi dan valuasi bisnis. Lantas, bagaimanakah cara untuk menerapkannnya di sektor publik? Salah satu caranya adalah dengan mereplikasi proses adaptasi dari sektor privat yang telah dilakukan sebelumnya, misalnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Sun Tzu pernah menuliskan attack is the secret of defense; defense is the planning of an attack. Untuk dapat bertahan di tengah serangan diperlukan sebuah perencanaan. Di tengah keadaan genting disertai terbatasnya sumber dana, penyusunan financial model pemerintah daerah untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih baik menjadi sangat penting untuk dilakukan. Akhir kata, stay home, stay safe.


*Penulis merupakan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta dan Praktisi Financial Modeling