Mendagri Tito Usul Kepala Daerah Dapat Insentif dari PAD
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kepala daerah mendapat insentif dari PAD jika berhasil meningkatkannya. Aturan masih perlu dikaji bersama.
Ilustrasi. /Antara
Perkenalkan nama saya Gina, saya seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Usia saya saat ini 19 tahun dan saya menjalin hubungan dengan laki-laki yang berusia 23 tahun. Saya dan pacar saya sudah menjalin hubungan selama tiga tahun.
Setengah tahun terakhir sikapnya berubah menjadi kasar. Awalnya hanya melarang saya untuk berkomunikasi dengan teman laki-laki saya, lalu dia meminta saya untuk menjauhi teman-teman perempuan saya. Dua pekan lalu dia marah besar karena dia membaca obrolan dari salah satu teman kuliah saya yang menanyakan kelas daring kami.
Dia memukul saya dan menampar saya sampai ada bekas biru di pipi saya. Saya merasa takut dan bingung. Saya juga tidak bisa menceritakan hal ini pada keluarga karena mereka di luar Jogja dan keadaan ekonomi keluarga juga sedang tidak stabil dengan adanya pandemi Covid-19.
Lalu saya mencari tahu di Internet dan menemukan akun Rifka Annisa. Saya mengikuti Instagram Rifka Annisa @rifkaannisa dan saya membaca konten tentang kekerasan dalam pacaran (KDP). Dalam konten yang saya baca tersebut, kekerasan fisik dalam KDP bisa dilaporkan ke kepolisian, apakah hal itu benar? Kalau benar, bagaimana prosesnya?
Jawaban
Terima kasih Gina sudah bercerita kepada kami. Hal yang tidak mudah untuk menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan yang Gina alami dan kami turut prihatin atas kejadian tersebut.
Benar sekali Gina KDP secara fisik dapat diproses secara hukum.
Pertama, karena usia Gina sudah 19 tahun, maka hukum yang bisa diterapkan adalah pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penganiayaan. Dalam Pasal 351 KUHP memang tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiyaan, namun hanya mengatur tentang hukuman yang diberikan pada tindak pidana penganiayaan tersebut.
R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal menyatakan menurut yurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, dan sengaja merusak kesehatan orang.
Tindakan itu juga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, misalnya ketika seorang dokter gigi mengobati pasiennya dan menyebabkan rasa sakit atau luka tidak berat, yang dilakukan adalah penganiyaan.
Kedua, segera setelah terjadinya kekerasan fisik, sebaiknya korban langsung memeriksakan luka di rumah sakit/puskesmas/dokter, dan ceritakan apa yang baru saja dialami. Hasil pemeriksaaan kesehatan inilah yang akan dianalisa sebagai bukti visum oleh aparat penegak hukum jika korban melaporkan ke kepolisian. Setelah melakukan pemeriksaan, korban bisa langsung melaporkan peristiwa yang terjadi ke kepolisan terdekat di tempat peristiwa itu terjadi.
Bisa di Polsek, Polres, maupun Polda, atau bisa mengunjungi lembaga layanan seperti Rifka Annisa untuk berkonsultasi dengan konselor hukum maupun konseling dengan konselor psikologi jika memang dibutuhkan. Tujuan dari konsultasi maupun konseling tersebut adalah untuk menguatkan korban dalam menghadapi proses hukum dan pemulihan psikis korban. Demikian Gina yang bisa kami informasikan. Semoga membantu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kepala daerah mendapat insentif dari PAD jika berhasil meningkatkannya. Aturan masih perlu dikaji bersama.
Jadwal lengkap KRL Solo-Jogja hari ini dari Stasiun Palur mulai pukul 05.00 WIB hingga Stasiun Tugu Yogyakarta.
Jadwal lengkap KRL Jogja-Solo Senin 27 Juli 2026 dengan 15 perjalanan dan tarif tetap Rp8.000 dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur.
Imigrasi Manado menunda 24 keberangkatan PMI terindikasi TPPO hingga Juli 2026 sebagai upaya mencegah pekerja migran nonprosedural.
Rusia mengklaim menyerang pusat logistik dan fasilitas produksi drone Ukraina, sementara Iran memprotes serangan Ukraina di Laut Kaspia.
Pemkot Semarang menginstruksikan OPD dan warga siaga penuh menghadapi kemarau ekstrem 2026 untuk mencegah kebakaran dan gangguan kesehatan.