40 Penumpang Masih di KM Mutiara Sentosa II, Menunggu Evakuasi
Kebakaran KM Mutiara Sentosa II di perairan utara Sumenep menyisakan 40 penumpang di kapal. Sebanyak 218 orang selamat dan 4 meninggal dunia.
Sudiyanto, Kepala Subbagian Keuangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit KKP dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.
Dasar Hukum :
Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan Kartu Kredit Corporate (Corporate Card) yang diterbitkan oleh bank penerbit KKP. Bank penerbit KPP merupakan bank yang sama dengan rekening Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pembantu Pengeluaran dibuka dan kantor pusat bank tersebut melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
Sistem Pembayaran pada APBN semakin modern dengan hadirnya KKP. Satuan Kerja dapat memanfaatkan KKP untuk keperluan transaksi belanja pemerintah, baik berupa belanja barang, belanja modal, maupun belanja keperluan perjalanan dinas.
Adapun detil rincian transaksi KKP pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2019 sampai dengan Oktober 2022 sebagai berikut :
Tahun 2019
Bulan Transaksi Nilai Rupiah
Agustus 4 27.734.898
September 6 18.556.504
November 6 32.123.377
Desember 6 28.412.769
Jumlah 22 106.827.548
Tahun 2020
Bulan Transaksi Nilai Rupiah
Januari 1 213.673
Februari 4 4.182.392
Maret 4 9.185.843
Bulan Transaksi Nilai Rupiah
Juli 3 6.101.141
Agustus 3 9.734.214
September 3 6.969.082
Oktober 3 10.499.728
Jumlah 27 57.464.088
Manfaat yang diperoleh dengan penggunaan KKP antara lain :
Mudah digunakan, jangkauan pemakaian lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchant melalui mesin EDC / media daring.
Aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan dan penipuan (fraud) dari transaksi tunai.
Efektif mengurangi Uang Persediaan (UP) yang idle dan biaya dana (cost of fund) Pemerintah dari transaksi UP.
Akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan UP KKP.
Disamping 4 (empat) manfaat dimaksud, penggunaan KKP dapat mengurangi risiko transaksi secara tunai, meminimalisasi adanya idle cash di Bendahara Pengeluaran karena uang pada transaksi KKP belum membebani kas negara, sehingga Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta semakin baik dalam pengelolaan keuangan negara.
Hal tersebut terbukti dengan adanya kondisi pandemi COVID-19, KKP sangat bermanfaat bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dalam pembelanjaan anggaran negara karena terbatasnya aktivitas tatap muka.
Dengan adanya dinamika pengelolaan keuangan negara, KKP dapat digunakan untuk pembelanjaan melalui Digipay dan Marketplace.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan penggunaan KKP mulai tahun anggaran 2019. Berdasarkan data dari Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) transaksi dari tahun 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 sebanyak 114 dengan rincian sebagai berikut :
Tahun Transaksi Nilai Rupiah
2019 22 106.827.548,-
2020 40 66.446.104,-
2021 25 38.544.328,-
2022 27 57.464.088,-
Jumlah 114 269.282.068,-
Seluruh transaksi KKP tersebut diatas dipergunakan untuk keperluan :
Bulan Transaksi Nilai Rupiah
April 4 12.109.839
Mei 3 3.510.600
Juni 3 3.206.587
Juli 3 3.983.348
Agustus 3 9.579.761
September 4 3.739.894
Oktober 3 11.469.428
November 4 3.768.000
Desember 4 1.496.739
Jumlah 40 66.446.104
Tahun 2021
Bulan Transaksi Nilai Rupiah
Februari 1 756.810
Maret 3 4.169.120
April 3 5.226.199
Mei 3 9.925.745
Juni 2 3.032.189
Juli 1 240.493
Oktober 3 3.557.299
November 3 4.644.237
Desember 6 6.992.236
Jumlah 25 38.544.328
Tahun 2022
Bulan Transaksi Nilai Rupiah
Februari 3 2.444.054
Maret 3 3.427.266
April 3 9.578.244
Mei 3 4.778.387
Juni 3 3.931.972
Digipay merupakan sistem aplikasi pembayaran digital menggunakan KKP dan/atau CMS Virtual Account yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Bank Himbara. Ekosistem Digipay tersebut terbentuk dari Satker pengelola Uang Persediaan (UP) APBN dan vendor / toko / warung (UMKM) dengan berbasis rekening pada suatu bank yang sama.
Digital Payment – Marketplace mengintegrasikan satker pengguna APBN, UMKM sebagai penyedia barang/jasa, dan perbankan dalam satu ekosistem.
Saat ini perkembangan sistem digital semakin meningkat dan terus mengalami penyempurnaan dengan penggunaan big data yang semakin banyak, hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan khususnya untuk kemudahan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Sehingga pengelolaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan dan akuntabilitas.
Demikian sekelumit informasi pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk pembayaran APBN yang telah berjalan dari bulan Agustus 2019 sampai dengan 27 Oktober 2022. Semoga bermaaf untuk menambah pengetahuan kita bersama.
Terima kasih. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kebakaran KM Mutiara Sentosa II di perairan utara Sumenep menyisakan 40 penumpang di kapal. Sebanyak 218 orang selamat dan 4 meninggal dunia.
Pendapatan retribusi Pantai Parangtritis dan Depok mencapai Rp2,4 miliar pada Juli 2026. Pemkal Parangtritis mengevaluasi layanan dan optimistis target PAD wisa
The Shawshank Redemption masih memimpin rating IMDb tertinggi sepanjang masa. Simak daftar 25 film terbaik versi jutaan pengguna IMDb.
Servis motor rutin membantu menjaga performa kendaraan. Simak komponen yang wajib dicek dan estimasi biaya servis bulanan.
Pemkab Gunungkidul menegaskan tidak berwenang memberi sanksi kepada SPPG dalam program MBG karena seluruh pengelolaan berada di BGN.
Timnas Vietnam mendapat bonus Rp686 juta dari VFF usai menang 3-0 atas Indonesia dan semakin dekat ke semifinal Piala AFF 2026.