OPINI: Inflasi Beras Bikin Waswas

Harga beras di pasar kembali ‘mendidih’. Pada September 2023, BPS mencatat harga rerata beras secara nasional di tingkat penggilingan Rp12.708/kg, grosir Rp13.037/kg, dan eceran Rp13.799/kg.

Kenaikan harga beras tertinggi terjadi di tingkat penggilingan, yakni sebesar 10,33% secara bulanan dan 27,43% secara tahunan. Adapun di tingkat konsumen, harga beras naik 5,61% secara bulanan dan 18,44% secara tahunan. Di tingkat grosir, harga beras naik 6,29% secara bulanan dan 21,02% secara tahunan.

Kenaikan harga itu membuat beras menjadi penyumbang utama inflasi September 2023 yang sebesar 0,19% secara bulanan dan 2,28% secara tahunan. Andil beras terhadap inflasi bulanan dan tahunan masing-masing 0,18% dan 0,55%. Hal ini mengerek andil beras pada inflasi: 5,61% secara bulanan dan 18,44% secara tahunan.

Ini andil inflasi beras tertinggi sejak 2014 dan menandai babakan baru: kembalinya beras sebagai biang inflasi.

Pada 2020-2021 beras lebih sering jadi penyumbang deflasi ketimbang inflasi. Sejak Agustus 2022, beras kembali ke posisi semula: lebih sering jadi penyebab inflasi. Perubahan ini mesti jadi perhatian serius otoritas pengendali inflasi. Bahwa target inflasi 2%-4% tahun ini bisa saja tercapai. Kalau pun meleset tak terlalu jauh. Tapi di balik pencapaian itu ada catatan merah.

Pertama, pengendalian inflasi harga pangan (volatile foods) masih jadi pekerjaan rumah yang jauh dari selesai. Terutama inflasi yang didorong kenaikan harga beras. Menuju akhir 2023 dan awal 2024 adalah periode paceklik. Produksi beras bulanan tak mampu mencukupi kebutuhan konsumsi bulanan. Harga beras masih potensial terus naik. Jika harga beras tak terkendali, target inflasi bisa terlampaui.

Kedua, BPS menyebutkan kenaikan harga beras yang tajam terjadi di sentra-sentra produksi padi nasional, seperti Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Ini indikasi kuat terjadi penurunan pasokan beras akibat penurunan produksi padi di sentra produsen beras. Merujuk Kerangka Sampel Area BPS, produksi beras pada Januari-November 2023 turun 0,97 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, konsumsi beras Januari-November 2023 naik 0,33 juta ton ketimbang periode yang sama pada 2022.

Ini membuat surplus beras menurun: dari 2,76 juta ton pada Januari-November 2022 tinggal 1,46 juta ton pada Januari-November 2023. Surplus produksi yang menurun merupakan sinyal produksi padi tahun ini lebih rendah dari 2022. Tahun lalu, surplus tahunan hanya 1,34 juta ton beras. Jika produksi beras Desember 2023 ini sama dengan tahun lalu, bisa dipastikan tahun ini tidak akan ada surplus beras.

Sementara akibat El Nino, awal panen raya yang biasanya dimulai Februari atau awal Maret hampir dipastikan mundur. Berapal lama? Tergantung berapa lama hari tanpa hujan berlangsung di sentra-sentra produksi padi nasional. Kian lama hari tanpa hujan berarti periode paceklik makin lama. Pengendalian inflasi beras kian menantang. Ketiga, inflasi pangan, terutama inflasi beras, adalah mimpi buruk bagi warga miskin. Warga miskin, juga mereka yang masuk 40% berpenghasilan terbawah dan terkategori hampir/rentan miskin, mayoritas pengeluaran untuk pangan. Ini terpotret dari sumbangan garis kemiskinan makanan, yang per Maret 2023, porsinya sebesar 74,54% dari pengeluaran rumah tangga. Hanya 25,46% pengeluan nonmakanan.

Implikasi kondisi ini, stabilitas harga pangan menjadi kebutuhan mutlak agar akses terjaga. Harga pangan naik atau turun bakal berpengaruh langsung pada jumlah warga miskin.

Beras Superior
Dari seluruh komoditas penyumbang garis kemiskinan makanan, posisi beras masih superior: beras menyedot belanja warga miskin sebesar 19,35% di perkotaan dan 23,73% di perdesaan. Kala harga beras naik tinggi, hampir pasti kemiskinan akan naik juga.

Ketika itu terjadi, warga miskin dan mereka hampir/rentan miskin dipaksa untuk merealokasikan pengeluaran nonmakanan untuk digeser ke pengeluaran makanan. Bisa dibayangkan apabila pada saat bersamaan juga terjadi kenaikan ongkos pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Pengeluaran apa yang mau direalokasi?

Warga miskin dan hampir/rentan miskin tak punya pilihan. Ini mesti jadi perhatian serius. Fluktuasi harga pangan, harga pangan yang stabil tinggi, dan inflasi yang tinggi akan menekan daya beli konsumen. Bagi rakyat, terutama yang miskin dan rentan, inflasi akan menggerogoti daya beli mereka. Inflasi akibat instabilitas harga pangan, terutama beras, akan mengekspose mereka pada posisi rentan. Karena itu para ekonom menyebut inflasi “perampok uang rakyat”.

Jumlah warga miskin tak kunjung turun secara signifikan lebih dari satu dekade terakhir karena instabilitas harga pangan dan inflasi yang tinggi masih jadi rutinitas berulang. Tatkala efek ekonomi dari pandemi belum sepenunya pulih, inflasi dan instabilitas harga beras kian memperdalam luka warga. 

Khudori
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia