OPINI: Marwah Pesantren Akhir Zaman

Hari Santri Nasional (HSN) merupakan momen istimewa bagi seluruh keluarga besar pesantren. Mereka antara lain adalah para santri, kiai, pesantren berikut lembaga pendidikan agama nonformal (Lembaga Pendidikan Al-Qur’an/LPQ dan Madrasah Diniyah/Madin), dan seluruh unsur yang berkaitan langsung dengannya.

Semenjak HSN ditetapkan (pada 2015), keberadaan keluarga besar pesantren semakin kentara. Jangankan pada momentum peringatan HSN, dalam beragam kesempatan, keluarga besar pesantren selalu bisa mewarnai berbagai kegiatan. Bahkan, tidak sedikit dari keluarga besar pesantren menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan atau swasta.

UU Pesantren pun tak luput menjadi produk pemerintah. Pertanyaannya, ketika pesantren sedang mengalami “naik daun” seperti yang terjadi saat ini, bagaimanakah keluarga besar pesantren harus bersikap? Apakah kenyataan ini merupakan kesuksesan hakiki atau sejatinya ujian bagi keluarga besar pesantren? Tentu pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus selalu menjadi bahan perenungan seluruh keluarga besar pesantren. Jangan sampai hanya karena merasa puas dengan yang sedang dialami sehingga petaka menghadang tidak pernah dihiraukan.

Keluarga besar pesantren juga harus sadar bahwa gemerlap yang sedang dialami tidak selamanya keberhasilan. Banyak kegemerlapan yang sejatinya mendikte keluarga besar pesantren untuk menanggalkan jati diri pesantren. Keluarga besar pesantren merupakan ‘makhluk’ mandiri yang memiliki habitat khusus. Karena ‘ampuh’, keluarga pesantren mampu hidup meski dalam habitat yang berbeda-beda.

Bahkan, keluarga pesantren bukan saja mampu bertahan hidup di berbagai jenis habitat namun memiliki semangat untuk bisa memberi manfaat kepada sesama. Keluarga pesantren pantang memiliki jiwa benalu ketika berada di tempat lain, namun harus memberi kontribusi positif sehingga mampu menjadikan orang lain mendapat untung dan senang.

Dan saat-saat seperti sekarang inilah keluarga pesantren mendapat ujian. Mereka mendapat tantangan untuk bisa mempertahankan jati diri di tengah iming-iming gemerlap dunia yang berada di pelupuk mata. Dengan keberadaannya yang diperhitungkan, keluarga besar pesantren dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu yang diharapkan.

Apalagi saat ini tidak sedikit keluarga pesantren yang duduk di bangku pemerintahan dan sukses di bidang usaha. Dengannya, keluarga besar pesantren dapat dengan mudah mendapatkan gemerlap dunia dengan mengikuti aturan main yang ditetapkan.

Sampai saat ini, pesantren ‘terlihat’ ketinggalan zaman karena asrama dan sarana-prasarana belajar masih tradisional. Di samping itu, para guru juga tidak mendapatkan gaji sebagaimana para guru sekolah.

Jika guru sekolah bisa mendapatkan gaji jutaan rupiah setiap bulan, maka guru di pesantren banyak yang tidak mendapatkan sama sekali. Padahal, beban pelajaran dan durasi waktu yang diberikan jauh lebih besar dibandingkan dengan guru nonpesantren yang bergaji.

Di saat seperti inilah, pemerintah ataupun swasta memiliki program sehingga pesantren dapat mengambil dana untuk pembangunan/pengadaan sarana-prasarana belajar serta gaji para guru pesantren. Pesantren dituntut untuk mengikuti seluruh rangkaian administratif sehingga lolos, dan apabila beruntung akan mendapatkan rupiah. Proposal elektronik langsung ke Kemenag bukan barang asing lagi. Dan, keluarga besar pesantren didorong untuk aktif meng-update-nya. Adanya “emis” pesantren merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap dunia pesantren. Hal ini perlu disyukuri oleh seluruh keluarga besar pesantren.

Meskipun demikian, cara-cara seperti ini bukan berarti harus diikuti tanpa menelaah habitat pesantren terlebih dahulu. Pesantren berikut lembaga pendidikan agama nonformal TPQ dan Madin tidaklah dapat disamakan dengan lembaga pendidikan lain. Lembaga ini bukan hanya memiliki corak tersendiri namun juga memiliki pendirian sendiri. Dan pendirian ini adalah marwah yang mesti dilestarikan.

Bukan Kepentingan Bisnis
Lembaga pendidikan pesantren berikut TPQ dan Madin didirikan bukan dalam rangka bisnis mencari untuk material para pendiri dan guru. Justru para pendiri dan guru merupakan orang-orang yang berani rugi material dengan menyumbangkan harta benda, tenaga, serta waktu untuk dimanfaatkan orang banyak. Para pendiri dan guru lembaga pendidikan ini memiliki semangat perjuangan, ikhlas murni karena Allah SWT (lilahi ta’ala). Mereka tidak memikirkan gaji atau upah di dunia.
Para pendiri dan guru pesantren berikut TPQ dan Madin tidak selayaknya mengharapkan gaji dari pengabdiannya. Sehingga tidak mengherankan manakala lembaga-lembaga pendidikan agama ini tidak mau mendapatkan pemberian uang dari orang yang tidak dikenal ataupun pemerintah.

Apa yang ditunjukkan lembaga-lembaga pendidikan agama ini bukan berarti takabur (sombong) melainkan menjaga diri agar keikhlasan tidak goyah. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan agama ini juga menjaga diri agar tidak bercampur dengan dana syubhat.

Melihat kondisi semacam ini, pemerintah mesti bisa memahami dunia pesantren. Jangan sampai pemerintah yang casing-nya memberi dukungan kepada pesantren namun ternyata berusaha menggadaikan jati diri pesantren dengan aturan ‘memaksa’ pesantren menyodorkan proposal kepada pihak lain.

Pemerintah melalui Kementerian Agama bisa memanfaatkan SDM yang ada untuk validasi dan verifikasi keberadaan lembaga-lembaga pendidikan agama yang ada. Bagaimanapun SDM Kemenag yang ada digaji untuk bekerja maksimal. Para guru agama sudah sibuk dengan mengajar santri, jangan lagi dituntut untuk memikirkan administrasi yang notabene kebutuhan pemerintah.
Wallahu a’lam.

Anton Prasetyo
Pendiri Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ) Baitul Hikmah, Alumnus Ponpes Nurul Ummah Yogyakarta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.