OPINI: Ekonomi Prorakyat dan Probisnis

Memasuki awal 2024, sejumlah ekonom sibuk melempar statement, asumsi dan prediksi dalam meneropong ekonomi di 2024. Pernyataan mereka ada yang bersifat optimistis dan ada yang bersifat pesimistis. Bahkan, pakar ekonomi memprediksi arah ekonomi 2024 menjadi dua cerita yaitu berat di awal dan ringan di akhir. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global akan berada di angka 2,4% secara rata-rata.

Angka pertumbuhan ekonomi misalnya Bank Dunia menyebut PDB global akan naik 21,1% per tahun, walaupun Bank Dunia memangkas perkiraan menjadi 2,4% menjadi 2,7%. Namun, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan global pulih menjadi 3,0% di 2025. International Monetary Fund (IMF) menjelaskan ekonomi China akan melambat dengan pertumbuhan hanya 4,5 % pada 2024. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) juga akan mengalami perlambatan ekonomi. Suku bunga yang tinggi akan menjadi penghambat ekspansi aktivitas ekonomi AS. Seharusnya AS berupaya mengarahkan kebijakan fiskal yang akomodatif tetapi tetap berhati-hati. Adapun, pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa di tahun 2024 diperkirakan mampu bertahan di level positif meskipun lemah. Pertumbuhan ekonomi meningkat di kawasan ini didukung oleh inflasi yang sudah lebih terkendali dan efektifnya kebijakan moneter dari European Central Bank (ECB). Negara-negara Eropa juga berupaya menyeimbangkan ketatnya kondisi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal yang lebih akomodatif. Kesulitan perekonomian dunia pada 2024 dipicu oleh perang Rusia versus Ukraina, juga Israel versus Hamas yang memicu kegaduhan geopolitik global dan memangkas mata rantai pertumbuhan ekonomi negara-negara yang bergantung pada ekonomi negara-negara yang sedang berkonflik.

Situasi negara-negara pemodal (investor) dalam kondisi limbung karena mereka kebanyakan melakukan aktivitas transaksi derivatif. Beberapa narasi terkenal dikembangkan oleh penganjur gagasan globalisasi, seperti Keinichi Ohmae, yang menganalogikan sebagai dinosaurus yang menunggu mati dengan kegagalan negara dalam mengontrol dan melindungi nilai mata uang sehingga tidak melakukan aktivitas ekonomi riil.

Inflasi dan Investasi

Bagaimana dengan kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2024 ke depan, khususnya tentang inflasi dan investasi? Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi selalu dikaitkan dengan penanaman modal asing (PMA). Bagaimana prospek investasi? Apakah memiliki peluang yang siginifikan? Para ekonom menjelaskan bahwa Indonesia pada 2024 masih memiliki potensi pertumbuhan investasi sebesar 30% secara tahunan (YoY) pada kuartal ini atau hampir Rp400 triliun.

Proyeksi tersebut lebih rendah dari realisasi kuartal III/2022 yang tumbuh hingga 42,1% (YoY) senilai Rp307,8 triliun. Bersanding lurus dengan realisasi semester I/2023 baru mencapai Rp678,7 triliun atau 48,5% dari target. Dengan demikian, nantinya realisasi investasi pada kuartal III/2023 masih akan bertumpu pada komoditas olahan primer yang berorientasi ekspor.

Sementara itu, pada 2024, tingkat inflasi dalam negeri diperkirakan oleh para bankir akan meningkat menjadi sebesar 3,2% dalam rencana anggaran tahunan BI (RATBI). Proyeksi tersebut lebih tinggi dari proyeksi inflasi 2023. Sedangkan inflasi global akan mencapai di angka 3,8 %. Namun, angka pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup fenomenal (walau pada tahun politik) belum dapat menjawab tantangan sosial berupa angka kemiskinan dan penganguran yang cukup tinggi. Disinyalir, ketimpangan pendapatan masyarakat makin melebar seperti tergambar dalam rasio gini.

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan menggunakan rasio gini adalah sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2022 yang sebe-sar 0,384. Data ini menjelaskan ketimpangan pendapatan jaraknya kian melebar bukan kian mengecil.

Dapat dikatakan juga bahwa pertumbuhan ekonomi belum menjadikan pembangunan sebuah bangsa yang produktif berdikari secara ekonomi. Bahkan, Eric Maskin dan Kaushik Basu, dua guru besar ekonomi Universitas Cornell, Amerika Serikat sekaligus penerima penghargaan Nobel Ekonomi 2007, bependapat, jika hanya mengandalkan angka PDB, pemerintah tidak akan menyelesaikan ketimpangan, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi. Maskin dan Basu menyebutkan globalisasi menjadi salah satu penyebab ketimpangan kesejahteraan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Diharapkan pada 2024 pemerintah akan memperkuat perekonomian domestik dengan konsep pembangunan pro-growth, pro-job, pro- poor, dan pro-environment. Sesungguhnya perekonomian Indonesia memerlukan keberpihakan pada rakyat kecil yang jumlahnya mendominasi secara nasional. Dengan peningkatan perekonomian rakyat kecil, maka daya beli akan naik dan ini akan menguntungkan pelaku bisnis.

Irwan Wisanggeni
Dosen Magister Akuntansi Universitas Trisakti

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia