OPINI: Meluruskan Arah Kebijakan Penanganan Krisis Iklim

Pemilihan presiden di Indonesia sudah usai, pemenangnya pun sudah mulai kelihatan meskipun belum muncul pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Prabowo Subianto, yang berpasangan dengan anak Presiden Jokowi, hampir bisa dipastikan akan menjadi presiden pengganti Jokowi. Banyak pihak mengkhawatirkan wajah demokrasi Indonesia ke depan di bawah kepemimpinan Prabowo. Rekam jejak Prabowo dalam Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu sebabnya. 

Namun, media massa dan pengamat lebih fokus menyorot isu HAM dari sisi hak sipil dan politik. Belum banyak yang menyoroti masa depan Indonesia dalam kaca mata hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). Salah satu hak ekosob itu adalah hak atas lingkungan hidup. Sementara itu, isu lingkungan hidup yang sekarang menjadi perhatian masyarakat dunia adalah krisis iklim.Untuk mengetahui arah kebijakan krisis iklim rezim Prabowo-Gibran, paling tidak kita harus memperhatikan tiga hal. Pertama, dari sisi rekam jejak. Menurut penelitian Jaringan Advoskasi Tambang (Jatam), Prabowo Subianto memiliki bisnis di sektor tambang batu bara dan perkebunan sawit. Bukan hanya memiliki pertambangan batu bara. Prabowo juga mendapat dukungan dari para pemilik modal di sektor energi fosil termasuk batu bara. 

Kedua, agenda Prabowo Subianto terkait krisis iklim yang ada di dokumen visi dan misinya. Dalam dokumen visi dan misinya, pasangan Prabowo-Gibran mengemukakan akan memprioritaskan energi hijau yang berasal dari sawit. Energi hijau berbasis sawit ini sangat problematik. Agenda ini akan berpotensi mendorong ekspansi sawit dalam hutan. Angka deforestasi pun dipastikan akan meningkat. 

Ketiga, pernyataan-pernyataan politik Prabowo Subianto terkait model pembangunan ke depan. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo mengungkapkan akan melanjutkan model pembangunan Presiden Jokowi. Model Pembangunan Jokowi, atau bisa disebut Jokowisme, adalah model pembangunan tanpa memperhatikan etika lingkungan hidup. Model pembangunan Jokowi didasarkan pada paradigma antroposentrisme. Paradigma ini memandang bahwa manusia pusat dari segalanya. Kelestarian alam bisa dikorbankan bila berlawanan dengan kepentingan manusia.Hal itu tampak dari proyek-proyek besar di era rezim Jokowi yang membahayakan alam. Salah satunya proyek itu adalah food estate. Proyek ini telah membuka hutan untuk ditanami singkong. Celakanya, proyek itu gagal, sementara hutan sudah telanjur rusak. 

Dalam beberapa kesempatan, Prabowo dan Gibran secara terang-terangan justru akan melanjutkan proyek food estate yang merusak alam ini. Bukan hanya food estate, proyek warisan Jokowi, yang akan dilanjutkan Prabowo Subianto. Proyek solusi palsu transisi energi berupa Carbon Capture Storage (CCS) hampir pasti juga akan dilanjutkan. Padahal dari sisi lingkungan hidup, CCS justru akan memperpanjang penggunaan energi fosil. 

Akibatnya, penggunaan teknologi CCS ini akan menghalangi pengembangan energi terbarukan. Laporan Panel Antar-Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), juga mengungkapkan bahwa kemampuan CCS untuk memberikan pengurangan emisi yang berarti dalam dekade berikutnya sangatlah rendah, sementara biayanya akan sangat tinggi.

Dengan biaya yang tinggi itu, harusnya investasinya langsung diarahkan ke pengembangan energi terbarukan. Hampir dapat dipastikan dalam lima tahun ke depan arah kebijakan krisis iklim rezim Prabowo-Gibran tidak berada dalam jalan yang benar. Berbagai solusi palsu transisi energi akan terus bermunculan ketika mereka berkuasa. Tujuannya sederhana, untuk mempertahankan penggunaan energi fosil, utamanya yang berbasis batu bara. Konflik kepentingan Prabowo dengan dirinya sendiri dan orang-orang di lingkaran mereka yang memiliki bisnis batu bara sangat sulit dihindarkan.

Jangan Diam

Publik, sebagai pembayar pajak, tentu tidak boleh tinggal diam atas situasi seperti ini. Bila dilihat dari rekam jejaknya, program-program lingkungan hidupnya dan juga pernyataan politiknya, publik tidak bisa menunggu niat baik Prabowo untuk meluruskan arah kebijakan krisis iklimnya. 

Publik harus begerak bersama mendesak pemerintah di bawah Prabowo untuk tidak melanjutkan model pembangunan Jokowisme dan juga mengendalikan kepentingan diri dan lingkaran terdekatnya terkait akumulasi laba dari industri kotor energi fosil dan perkebunan sawit yang berpotensi menghancurkan alam. Tanpa desakan publik, Indonesia akan menjadi negara dengan penyumbang emisi GRK terbesar di dunia. Jika itu yang terjadi berbagai bencana ekologi akibat krisis iklim akan lebih sering menghampiri umat manusia di dunia, termasuk Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah publik masih mempunyai keberanian untuk meluruskan kebijakan penanganan krisis iklimnya Prabowo Subianto di saat kualitas demokrasi jutsru terus anjlok di Indonesia? Perlu ada orang yang menyalakan lilin kecil di tengah kegelapan masa depan Indonesia dalam lima tahun ke depan. Beranikah salah satu dari kita menyalakan lilin itu? 

Firdaus Cahyadi

Indonesia Team Lead Interim, 350.org

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia