OPINI: Memperkuat Ekosistem Asuransi Kesehatan

Menurut hasil survei Indonesia’s Perceptions and Attitude Towards Health & Life Insurance Products yang dikeluarkan Lembaga Riset Populix pada 2023, 80% responden memilih asuransi kesehatan sebagai jenis asuransi yang paling banyak diminati dengan alasan asuransi tersebut dapat menanggung biaya rumah sakit hingga tindakan operasi.

Data OJK pada 2023 menunjukkan bahwa premi asuransi kesehatan berkontribusi senilai Rp19,48 triliun atau sekitar 11% dari premi perusahaan asuransi jiwa. Asuransi kesehatan merupakan salah satu produk unggulan pada industri asuransi jiwa, walaupun produk ini juga dijual oleh industri asuransi umum. Meskipun demikian, klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi untuk produk ini pada 2023 telah mencapai Rp19,14 triliun (98% dari pendapatan premi), dan jumlah ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu penyebab klaim asuransi kesehatan yang tinggi adalah inflasi kesehatan. Menurut survei Global Medical Trends yang diselenggarakan oleh lembaga Willis Towers Watson (2023), inflasi kesehatan di Indonesia berada pada level 12,7%, angka ini sedikit di atas rata-rata Asia Pasifik sebesar 9,9%. Sebagai perbandingan, negara-negara ASEAN relatif mempunyai inflasi kesehatan yang juga tinggi, misalnya Singapura 10,7%, Malaysia 13,3%, dan Filipina 13,9%.

Jika inflasi kesehatan ini tidak diatasi segera oleh perusahaan asuransi, maka akan mengakibatkan perusahaan asuransi menaikkan premi kepada nasabah secara berkala. Dampak inflasi ini sudah terasa, di mana telah banyak keluhan nasabah asuransi kesehatan yang polisnya mengalami kenaikan harga, baik pada nasabah yang pernah melakukan klaim, maupun nasabah yang belum pernah mengalami klaim.

Ekosistem
Kenaikan harga premi yang terlalu cepat yang disebabkan oleh inflasi yang tinggi dapat berdampak pada tidak terjangkaunya asuransi kesehatan pada masyarakat. Untuk mengatasi efek inflasi pada industri asuransi kesehatan, perlu dibangun ekosistem yang efisien melalui beberapa cara. Pertama, penguatan rumah sakit sebagai institusi medis. Pada Desember 2023, OJK telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan Kementerian Kesehatan yang salah satu tujuannya adalah memperkuat ekosistem kesehatan. Hal ini akan berdampak pada wajarnya pembayaran klaim yang selama ini dianggap terlalu besar (over charge) oleh perusahaan asuransi. Inefisiensi ini terjadi karena beberapa sebab, antara lain tindakan medis berlebih, pemberian obat yang tidak perlu, penggunaan alat rumah sakit yang sebenarnya tidak diperlukan, serta tindakan berlebihan untuk penyakit yang sederhana.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibentuk medical advisory board yang terdiri dari dokter, manajemen rumah sakit, tim ahli, dan perusahaan asuransi yang berfungsi menentukan standar pelayanan dari sebuah tindakan perawatan. Implementasi MOU ini perlu diperluas untuk memperbaiki sinergi antara industri asuransi kesehatan dengan lembaga medis.

Kedua, penguatan tata kelola perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi harus memperbaiki proses tata kelola underwriting dan klaim di dalam perusahaan. Misalnya, perusahaan harus memiliki alat untuk mendeteksi lebih dini riwayat medis dari calon nasabah. Salah satu alat tersebut adalah melalui database yang kuat sebagai dasar dalam menyeleksi risiko (under writing). Di samping adanya database yang andal, perusahaan asuransi dapat mengembangkan teknologi informasi dengan menggunakan Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning untuk mendeteksi adanya fraud oleh nasabah asuransi.

Perlu diketahui, bahwa fraud asuransi merupakan kejahatan ‘kerah putih’ kedua terbesar di Amerika Serikat, dan hal ini dapat juga terjadi di Indonesia apabila tidak di antisipasi dengan baik. Ketiga, kampanye hidup sehat. Budaya hidup sehat dapat mendorong turunnya biaya kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi terus menerus kepada masyarakat mengenai gaya hidup sehat.

Misalnya anjuran untuk rutin berolahraga, mengonsumsi makanan sehat, dan tidur yang teratur. Jika masyarakat sehat, maka penurunan frekuensi kunjungan ke rumah sakit akan menurunkan biaya kesehatan. Data National Health Account tahun 2022 mengatakan bahwa total belanja kesehatan mencapai Rp539 triliun (tanpa Covid-19), yang 53,2% di antaranya ditanggung pemerintah melalui APBN dan APBD. Apabila asuransi kesehatan diefisienkan, maka akan terjadi efisiensi belanja negara pada sektor ini, sehingga APBN dan APBD dapat digunakan untuk kebutuhan lain oleh pemerintah. Ekosistem asuransi kesehatan yang efisien akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Djonieri (Kepala Departemen Pengatur-an dan Pengembangan Perasu-ransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, OJK) & Muhamad Anugrah (Deputi Direktur Direktorat Pengembangan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, OJK)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia