OPINI: Mengembangkan Industri Khas DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Secara teoretis, dan berdasarkan pengalaman banyak negara maju, salah satu sektor yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi adalah industri karena menghasilkan nilai tambah yang tinggi.

Keterbatasan lahan, kepadatan penduduk, dan sumber daya alam menuntut strategi industrialisasi yang berbeda dari provinsi lain. Di sisi lain, DIY memiliki modal penting berupa sumber daya manusia (SDM) berkualitas, banyak perguruan tinggi unggulan, kreativitas dan inovasi, serta ekosistem pendidikan dan budaya yang kuat.

Selama ini, keberhasilan industrialisasi sering diukur berdasarkan luas kawasan, jumlah pabrik, dan banyaknya tenaga kerja yang terserap. Sementara itu, bagi DIY yang memiliki keterbatasan lahan, tetapi ditopang SDM berkualitas, pendekatan tersebut belum tentu menjadi pilihan terbaik.

DIY memerlukan strategi yang lebih tepat dengan mengubah cara pandang terhadap industrialisasi, yakni mengembangkan industri khas Yogyakarta yang bernilai tambah tinggi, hemat lahan, serta berbasis keterampilan dan pengetahuan (high value added, low land intensity, high skill and knowledge-based industry).

Menjadi Pusat Inovasi

Tantangannya adalah mengubah keunggulan DIY sebagai pusat pendidikan menjadi kekuatan ekonomi produktif berbasis inovasi. Selain itu, perlu diantisipasi terjadinya brain drain, yakni kondisi ketika DIY menjadi tempat lahirnya talenta-talenta unggul, tetapi kemudian mereka terserap oleh daerah lain yang menikmati pertumbuhan inovasi, perkembangan perusahaan, dan manfaat ekonominya.

Talenta unggul yang dihasilkan DIY memang tidak dapat dan tidak harus seluruhnya terserap di daerah ini. Namun, DIY perlu mampu menyerap talenta-talenta tersebut dalam jumlah yang memadai melalui penyediaan lapangan kerja dan pengembangan industri yang sesuai.

Jongpyo Lee dan Sanghoon Jung (2020), dalam Land Use Policy, mengkaji bagaimana perencanaan penggunaan lahan memengaruhi perkembangan industri berbasis pengetahuan di kawasan metropolitan Seoul.

Hal senada disampaikan Siqi Yan, Jianchao Peng, dan Qun Wu (2020) dalam jurnal yang sama. Mereka menunjukkan bahwa hubungan antara ukuran kota dan efisiensi penggunaan lahan industri tidak selalu bersifat linier. Artinya, perluasan kawasan tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Hal yang lebih penting adalah bagaimana lahan dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah.

Melihat kondisi tersebut, DIY perlu mempertimbangkan pengembangan kawasan industri yang bergerak di bidang industri digital, perangkat lunak, animasi, gim, desain, teknologi kesehatan, teknologi pangan premium dan organik, rekayasa elektronik, serta kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Jenis-jenis industri tersebut relatif hemat lahan, tetapi membutuhkan SDM berkualitas dan terampil, dukungan riset, serta ekosistem inovasi yang kuat.

Secara spasial, pengembangan industri tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik setiap kabupaten/kota di DIY. Misalnya, Sleman dan Kota Jogja dapat menjadi pusat inovasi, teknologi digital, riset, dan perusahaan rintisan (start-up).

Bantul berpotensi dikembangkan untuk memperkuat industri kreatif dan manufaktur bernilai tambah, seperti furnitur, fesyen, kerajinan, dan pangan premium. Kulon Progo dapat menjadi simpul logistik ekspor dengan memanfaatkan konektivitas Yogyakarta International Airport (YIA), didukung infrastruktur yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Sementara itu, Gunungkidul dapat memperkuat agroindustri, pengolahan pangan, dan ekonomi hijau.

Pembagian tersebut juga harus mempertimbangkan pembangunan ekosistem yang saling terhubung. Perguruan tinggi memasok pengetahuan dan talenta, dunia usaha mengembangkan produk, pemerintah menyediakan kepastian regulasi, infrastruktur, dan insentif, sedangkan lembaga keuangan mendukung pembiayaan.

Mengubah Ukuran Keberhasilan

Keberhasilan industrialisasi DIY tidak dapat diukur hanya dari luas kawasan atau jumlah perusahaan. Indikator yang lebih relevan antara lain nilai tambah per hektare, produktivitas pekerja, tingkat upah, belanja riset, nilai ekspor, serta jumlah UMKM yang mampu menembus pasar global.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kemitraan antara industri, perguruan tinggi, dan UMKM, sekaligus mengarahkan insentif investasi pada kegiatan produktif yang meningkatkan kemampuan teknologi dan menciptakan pekerjaan berketerampilan tinggi.

Dengan mengoptimalkan kualitas SDM, inovasi, dan kreativitas, DIY berpeluang menjadi pusat industri berbasis pengetahuan dan teknologi digital di Indonesia. Kuncinya adalah mengubah keunggulan intelektual dan inovasi menjadi produktivitas, investasi, dan ekspor yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, DIY perlu menerjemahkan visi industrialisasinya ke dalam peta jalan yang terukur. Pertama, menetapkan klaster industri prioritas berdasarkan keunggulan SDM dan wilayah, potensi pasar, serta daya dukung lingkungan.

Kedua, menyediakan ruang bagi industri berbasis pengetahuan dan teknologi digital melalui pengembangan innovation hub, laboratorium bersama, inkubator bisnis, serta kemitraan riset antara perguruan tinggi dan dunia usaha.

Ketiga, mengarahkan insentif investasi, pembiayaan, dan fasilitasi perizinan kepada industri yang menghasilkan nilai tambah tinggi, memperluas ekspor, dan menciptakan pekerjaan berkualitas.

Keempat, membangun rantai pasok yang menghubungkan industri besar dan menengah dengan usaha mikro dan kecil (UMK) lokal agar manfaat investasi dapat tersebar lebih luas. Kelima, mengukur keberhasilan setiap klaster industri melalui indikator-indikator tersebut di atas.

Bukan luas kawasan yang menentukan masa depan industri DIY, melainkan besarnya nilai tambah yang diciptakan dari setiap jengkal lahan dan setiap talenta yang dimiliki.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.