OPINI: Meneropong Arsitektur RAPBN 2024

Perekonomian bergerak sangat dinamis. Peta perdagangan dunia saat ini terus bergerak mengikuti tensi geopolitik yang masih tinggi. Hal ini tentu saja menjadi salah satu tantangan utama dalam perekonomian global. Di samping hal tersebut, dampak perubahan iklim menjadi isu tersendiri yang perlu terus ditangani demi kesinambungan pembangunan.

Tantangan lain yang siap mengadang adalah perkembangan teknologi digital yang membawa perubahan perilaku, baik dari sisi konsumsi maupun produksi. Perkembangan teknologi digital juga seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia mampu mempercepat aktivitas ekonomi. Namun, di sisi lain, risiko disrupsi yang ditimbulkan dapat membawa kerusakan pada perekonomian. Sebab, perkembangan risiko digital yang kelewat pesat membuka celah negatif yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Selanjutnya, tantangan lain yang tak kalah besar adalah transisi pandemi ke endemi. Agar transisi menuju living with endemic dapat berjalan smooth, sikap antisipatif dan waspada terus diperlukan. Tantangan-tantangan tersebut pada satu sisi menjadi ancaman yang perlu diwaspadai, tetapi pada sisi lain juga menjadi peluang besar bagi perekonomian nasional untuk dapat dimanfaatkan sebagai windows of opportunity munculnya sumber-sumber pertumbuhan baru dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

Di tengah tantangan yang datang dan pergi, RAPBN tahun 2024 mempunyai nilai strategis karena merupakan tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selama dua periode pemerintahan dari tahun 2014—2024, dinamika ekonomi global penuh dengan tantangan dan berbagai guncangan besar. Salah satu contohnya adalah pandemi Covid-19.

Berbagai guncangan yang mewarnai perjalanan ekonomi nasional dalam 10 tahun terakhir tersebut, berhasil diredam dengan sangat baik sehingga kinerja ekonomi tetap solid, mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, terutama pada masa pandemi. Di samping itu, bangsa Indonesia juga terus konsisten melaksanakan berbagai agenda reformasi struktural. Hal tersebut tentu saja merupakan buah kerja sama dan sinergi seluruh anak bangsa.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi perekonomian nasional, Pemerintah mengusulkan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2024 yang menjadi dasar penyusunan RAPBN 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,8%, nilai tukar rupiah Rp15.000 per US$, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,7%, harga minyak mentah Indonesia US$80 per barel dan lifting minyak bumi 625.000 barel per hari serta lifting gas 1.030 ribu—1,033 juta barel setara minyak per hari.

Mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, arsitektur RAPBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar peran APBN dapat berfungsi optimal sebagai: (i) shock absorber untuk melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, pengendalian inflasi); (ii) akselerator transformasi ekonomi (human capital, physical capital, natural capital dan institutional reform); (iii) instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat (penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, kesenjangan).

Transformasi Ekonomi
Selanjutnya, upaya transformasi ekonomi akan ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah: (i) dalam jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi. Sedangkan dalam jangka menengah difokuskan pada lima agenda sebagai berikut: Pertama, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi; Ketiga, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi; Keempat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam, dan kelima, mendorong pengembangan ekonomi hijau.

Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi tersebut perlu penguatan reformasi fiskal secara holistik melalui: (i) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan, (ii) konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better), dan (iii) mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan.

Terakhir, upaya untuk menjaga perekonomian nasional dan mencapai target pembangunan tidak hanya mengandalkan peran pemerintah saja. Untuk itu, Pemerintah mengharapkan dukungan semua anak bangsa agar perekonomian nasional tetap tumbuh solid di tengah masih maraknya tantangan yang akan datang. Dengan adanya partisipasi aktif semua komponen bangsa, agenda pembangunan nasional yang diharapkan dapat terlaksana. 

Wahyu Utomo
Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia