Memperkuat Ekosistem Usaha Koperasi & UMKM

Tantangan ekonomi global datang silih berganti dan makin berat pada masa mendatang. Di antaranya terjadi disrupsi teknologi, residu pandemi Covid-19, perubahan iklim, perang Rusia-Ukraina, dan yang paling menyedihkan perang Israel dan Palestina. Patut kita syukuri, perekonomian Indonesia sudah kembali pulih dan stabil. Kendati pada kuartal III/2023 terjadi perlambatan, ekonomi masih tumbuh 4,9% YoY (BPS, 2023). 

Ini tidak lepas dari peran UMKM dan koperasi. Namun, kita patut waspada dengan terus menjaga inflasi jangan sampai melambung tinggi yang akan mengancam daya beli masyarakat. Menurut Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM, jalan utama agar ekonomi Indonesia tetap kokoh adalah dengan pengembangan UMKM dan koperasi yang terintegrasi dan terencana, serta harus keluar dari jebakan pendekatan survival ke pendekatan kewirausahaan. 

Ekosistem usaha yang kuat, sehat, terhubung hulu hilir inilah yang sedang dirajut dan diyakini mesti dilakukan agar usaha naik kelas, berkelanjutan, dan kesejahteraan pelaku usaha meningkat. Pada 2021, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyiapkan lima fondasi besar, yaitu akses pembiayaan; perluasan pasar dan digital; kemitraan strategis; pendataan; dan reformasi birokrasi. 

Adanya PP No. 7/2021 makin berpihak kepada UMKM dan Koperasi, yakni perizinan sederhana, regulasi tidak tumpang-tindih, akses pembiayaan mudah dan murah, on boarding ke digital, perlindungan hukum, dan berbagai insentif lainnya. Pemerintah juga serius dalam pengembangan kewirausahaan nasional dengan menerbitkan Perpres No. 2/2022 tentang Kewirausahaan dengan target meningkatkan rasio kewirausahaan 3,95% pada 2024 atau 8% pada 2045. 

Ini menjadi tantangan besar, karena rasio kewirausahaan kita masih di bawah 3%. Pada koperasi, ekosistem terus dibangun melalui pendampingan digitalisasi, berbasis komoditas, dan adanya pembiayaan murah. Pendampingan dilakukan melalui lembaga inkubator; kemudahan administrasi dan digitalisasi perizinan Koperasi; serta pengembangan sistem digitalisasi bagi Koperasi. Selanjutnya, pembenahan jalur supply chain melalui koperasi pangan modern. Yang paling penting adalah penyaluran dana bergulir 100% untuk Koperasi (LPDB-KUMKM) sejak 2020. Untuk UMKM, ekosistem yang diperkuat mulai dari sisi produksi, kemitraan, pendanaan, hingga pemasaran. Dari sisi produksi mulai dari  fasilitasi sertifikasi produk, seperti ISO, HACCP, GMP dan Organik. 

Kemitraan diperkuat melalui pengembangan rantai nilai industri melalui kemitraan usaha kecil dengan usaha besar sesuai amanat UU Cipta Kerja. Kemitraan diperluas awalnya hanya enam BUMN menjadi 17 BUMN, begitupun dengan Swasta. Idealnya, produk UMKM haruslah menyuplai industri pada core bisnis utamanya. 

Misalnya di Jepang industri otomotifnya butuh baut, hal itu dikerjakan oleh UMKM-nya. Jangan usaha kesehatan, tapi yang dibina UMKM kerajinan, sehingga terkesan ini hanya pelepas tanggung jawab perusahaan. Selanjutnya, akses dan fasilitasi penyerapan produk/perluasan pemasaran. Alokasi 40% belanja pemerintah pusat, daerah, dan BUMN bagi koperasi dan UMKM perlu dimaksimalkan. 

Pemerintah perlu memberikan insentif untuk lembaga yang mampu menyerap produk UMKM terbanyak dan diumumkan ke publik. Lalu, pemenuhan 30% infrastruktur publik oleh UMKM, seperti di mal, pelabuhan, bandara perlu diawasi dengan ketat. Di beberapa tempat, UMKM hanya diletakkan di sudut-sudut raknya. 

Produk Indonesia

Tantangan besar kita bagaimana menggelorakan bangga dengan produk buatan sendiri. Jangan sampai anak-anak negeri bangga memakai baju buangan atau bekas dari luar negeri. Dari sisi pembiayaan dan investasi dilakukan melalui perluasan akses investasi UKM melalui securities crowd funding, saham dan sukuk, pendampingan KUR klaster dan kecil, serta pembiayaan ekspor UKM oleh BNI Xpora dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Dari hulu (petani, pendampingan, pembiayaan, sarana produksi), tengah (koperasi), dan hilir (off taker/buyer) harus menjadi satu ekosistem yang utuh. Beberapa model bisnis dan pemanfaatan inovasi teknologi melalui koperasi (korporatisasi petani) yang sedang dijalankan Kemenkop UKM, di antaranya membangun pabrik minyak makan merah berbasis koperasi untuk menjamin harga jual tandan buah segar dari petani yang tidak stabil, sekaligus mengatasi gizi buruk atau stunting. Terakhir, cara mendapatkan keuntungkan dengan merusak lingkungan harus ditinggalkan agar dapat mengatasi perubahan iklim. 

Joseph E. Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi 2021 mengatakan, kerusakan alam tidak bisa dikembalikan dengan cepat, membutuhkan waktu puluhan tahun untuk diperbaiki dan memerlukan pengeluaran besar. Aktivitas perekonomian perlu mengedepankan peningkatan kualitas hidup manusia untuk jangka panjang, tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Ekosistem koperasi dan UMKM yang sehat dan berkelanjutan perlu diperkuat dan dimasifkan untuk Indonesia mandiri dan sejahtera. Agaknya narasi-narasi tentang pengembangan UMKM perlu menjadi perhatian tiga calon capres/cawapres yang baru saja ditetapkan KPU. UMKM harus menjadi arus utama pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. 

Dwinda Rahman

Pemerhati Fiskal dan Bisnis Berkelanjutan; Mahasiswa Magister Bisnis dan Manajemen IPB

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia