OPINI: SGIE dan Ekonomi Syariah 2024

Debat Cawapres yang digelar di JCC Senayan pada 22 Desember 2023, masih menyisakan perdebatan ‘lanjutan’ di ruang publik. Pasalnya, pertanyaan Cawapres Gibran, “Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk meningkatkan peringkat Indonesia di SGIE”, sempat menimbulkan sedikit ketegangan. Sebab, pertanyaan tersebut dijawab Gus Imin, “terus terang saya tidak paham SGIE”. Ketidakpahaman ini boleh jadi karena akronim SGIE tidak sepopuler akronim KPU misalnya, tentu akan lebih bijak jika langsung diiringi dengan kepanjangan singkatan tersebut.

Kini, SGIE telanjur viral di media sosial. Kendati demikian, tulisan ini menghindari turut larut dalam debatable penggunaan SGIE di perhelatan tersebut. Hal ini lantaran ada yang jauh lebih urgen dibandingkan dengan memperuncing soal akronim tersebut, yakni tekad pemerintah ingin mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia pada 2024. Pertanyaan yang mengusik nalar kritis, bagaimana strategi pemerintah dalam waktu yang relatif singkat, bisa mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat halal dunia, sehingga mampu mengerek peringkat Indonesia di SGIE?

Laporan State of The Global Islamic Economy (SGIE) merupakan laporan hasil survei untuk mengukur total pencapaian perkembangan ekonomi syariat secara global. Laporan SGIE diterbitkan oleh lembaga riset Dinar Standard yang berpusat di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Pada laporan SGIE 2018—2019, di antara 15 negara yang disurvei, Malaysia menempati peringkat pertama, nyaris untuk semua indikator (overall score 127). Sementara itu, Indonesia berada pada peringkat 10, naik satu level dari tahun sebelumnya yang hanya berada di posisi kesebelas.

Sementara itu, perkembangan berikutnya pada laporan SGIE 2022, Malaysia masih bertahan menduduki peringkat pertama untuk semua indikator (overall score 207,2). Kemudian diikuti Arab Saudi (peringkat 2), dan UEA (peringkat 3). Sementara itu, Indonesia mengalami lompatan kenaikan peringkat yang cukup spektakuler dibandingkan dengan 2018—2019. Perkembangan ekonomi syariat nasional pada 2022, berada pada peringkat keempat dengan skor total 68,5.

Strategi Lompatan

Tampaknya yang perlu disadari, meskipun peringkat Indonesia pada laporan SGIE 2022 mengalami lompatan, tetapi masih diperlukan ‘ancang-ancang’ lompatan yang lebih tinggi lagi menuju peringkat tiga besar. Sebab, untuk menggeser Malaysia, Arab Saudi, dan UEA tidak mudah. Hal ini mengingat selisih skor total antara Malaysia (207,2), Arab Saudi (97,8), UEA (90,2), dan Indonesia (68,5) lumayan jauh. Oleh karenanya, diperlukan strategi lompatan tinggi untuk memasuki tiga besar pada 2024.

Terutama yang menjadi prioritas, meningkatkan indikator yang skornya masih rendah, dan tidak masuk tiga besar. Indikator kelompok ini meliputi keuangan syariat (peringkat 6), farmasi dan kosmetik (peringkat 9), wisata ramah muslim (tidak masuk 10 besar), dan ekonomi kreatif syariat (tidak masuk 10 besar). Untuk meningkatkan peringkat indikator ini, diperlukan sejumlah strategi.

Pertama, penguatan keuangan syariat dan infrastrukturnya. Dalam hal ini dibutuhkan program utama yang sifatnya mendesak, yakni dukungan keuangan syariat yang inklusif, penguatan infrastruktur industri halal, serta penyusunan indikator dan database industri halal oleh otoritas data nasional. Kedua, peningkatan produktifitas dan daya saing. Strategi ini bisa dijalankan melalui program utama, antara lain penguatan halal value chain, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing.

Selain itu, penguatan pelaku industri halal yang mencakup industri/usaha mikro, kecil, dan menengah (I/UMKM), dan usaha yang dikelola pesantren, serta penguatan inkubasi startup bisnis halal berbasis inovasi dan teknologi, serta didukung oleh peningkatan riset dan inovasi. Ketiga, penerapan dan penguatan kebijakan/regulasi.

Setidaknya ada dua program penting yang bisa dilakukan dalam strategi ini, yakni penguatan industri halal melalui dukungan kebijakan/regulasi yang memiliki kecukupan kemanfaatan, kepastian dan keadilan, serta penerapan sistem jaminan produk halal, seperti sertifikasi dan traceability produk halal. Keempat, penguatan merek dan kesadaran halal.

Strategi ini harus terus digulirkan secara masif dengan dua program utama, yakni peningkatan preferensi sosial, dan halal lifestyle melalui promosi dan edukasi, serta penguatan koneksasi hubungan diplomasi perdagangan internasional pada komoditas industri halal. Dengan demikian, untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia pada 2024, diperlukan sinergisitas dan kolaborasi banyak pihak, utamanya kementerian terkait, Bank Indonesia (BI), pemerintah daerah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), perbankan, OJK, dan pelaku industri/usaha halal. Semoga terwujud! 

Imron Rosyadi
Peneliti Pada PSEI FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia