OPINI: Pancasila, Daulat Pangan, dan Jalan Damai di Tanah Papua

Hari ini, 1 Juni 2026, bangsa kita memperingati Hari Lahir Pancasila. Di tengah upacara seremonial, sebuah ujian kebangsaan yang nyata menghadang di Papua Selatan. Viral dan meluasnya diskusi mengenai film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, pembubaran ruang diskusi warga sipil, serta protes tokoh adat seperti Mama Sinta Moiwend, memperlihatkan adanya ketegangan ekstrem. Ketakutan masyarakat sipil terhadap meningkatnya militerisasi demi memuluskan proyek agraria raksasa menjadi alarm penting. Bagaimana Pancasila menjadi etika pembangunan yang mendasar?

Situasi di Papua Selatan mengingatkan pada hasil riset saya di Galela, Maluku Utara. Konflik sosial hebat pecah saat reformasi. Pemicunya berlapis terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan ingatan pemaksaan penggantian kelapa—komoditas lokal yang melekat pada kebudayaan masyarakat—menjadi perkebunan pisang skala industri. Memaksakan mengganti tanaman lokal selalu melahirkan luka sosial. Hari ini, pola pemaksaan komoditas serupa berulang di Merauke, Mappi, dan Boven Digoel melalui megaproyek lumbung pangan (food estate) dan energi nasional.

Ilusi Geopolitik dan Target Jutaan Hektare

Pemerintah berargumen bahwa swasembada pangan total adalah keharusan geopolitik yang mendesak untuk membentengi negara dari krisis global. Namun, kalkulasi makro yang diputus sepihak (top-down) dari Jakarta ini melahirkan rencana pembabatan 2,7 juta hektare lahan untuk industri tebu bioetanol dan 1 juta hektare untuk cetak sawah baru.

Angka jutaan hektare ini dirumuskan berdasarkan target industri untuk memenuhi mandat Perpres Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional. Logika pasokan pabrik tebu raksasa menuntut hamparan lahan monokultur yang seragam. Sayangnya, peta industri tersebut tumpang tindih langsung dengan wilayah ulayat, hutan perawan, rawa, dan savana yang menjadi ruang hidup sakral bagi puluhan ribu jiwa dari Suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu. Pemerintah melupakan bahwa ketahanan geopolitik sejati tidak harus diraih dengan penyeragaman pangan secara paksa. Kita tidak kekurangan lahan tani; kita hanya kekurangan efisiensi dan keseriusan riset hayati.

Solusi Sains: Belajar dari India

Guna memangkas impor gula mentah tanpa harus menggusur satu jengkal pun hutan adat Papua, Indonesia seharusnya bergeser dari strategi ekstensifikasi (pembukaan hutan baru) menuju intensifikasi berbasis sains, meniru lompatan teknologi hayati yang dilakukan oleh India.

Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa masalah struktural industri gula domestik kita berpangkal pada kualitas bibit yang usang, sehingga angka pemulihan gula (rendemen) tebu rakyat di Jawa dan Sumatera rata-rata hanya berkisar antara 6 hingga 7 persen. Sementara itu, lembaga riset Indian Council of Agricultural Research (ICAR) sukses melahirkan varietas unggul seperti Co 0238 yang mampu mendongkrak rendemen tebu di atas 10 persen secara konstan. Ditambah pemanfaatan metode pembibitan Bud Chip (mata tunas mikro) dan sistem irigasi tetes, India mampu melipatgandakan produksi gula nasionalnya di atas lahan pertanian yang sudah ada (existing land).

Jika pemerintah mau mengalokasikan anggaran tangki baja alat berat ke laboratorium riset tanaman nasional, optimalisasi lahan tebu eksisting di luar Papua jauh lebih dari cukup. Menyelamatkan kedaulatan negara seharusnya dikerjakan lewat kecerdasan bioteknologi, bukan lewat pengerahan ekskavator yang memicu eskalasi militeristik di tanah adat.

Menguji Kebijakan Pangan dengan Nilai Pancasila

Ketika proyek ketahanan pangan dijalankan dengan meminggirkan pilar Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)—yaitu persetujuan bebas tanpa paksaan dari masyarakat adat—maka kebijakan tersebut secara mendasar telah menyimpang dari moral Pancasila.

Membabat hutan ulayat yang sakral mencederai Sila Pertama (Ketuhanan), sebab hutan bagi masyarakat adat adalah ruang spiritual ciptaan-Nya. Pengerahan aparat dalam pengawalan pembebasan lahan melanggar prinsip Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab). Memaksakan wilayah non-konsumen beras untuk menanam padi secara seragam merusak semangat Bhinneka Tunggal Ika pada Sila Ketiga (Persatuan), karena persatuan nasional tidak boleh diartikan sebagai penyeragaman paksa isi piring rakyat.

Lebih jauh, absennya musyawarah yang inklusif bersama para tetua adat dan kelompok perempuan (Sila Keempat) serta pemiskinan struktural akibat hilangnya ekosistem pemburuan tradisional (Sila Kelima) menegaskan bahwa food estate monokultur bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Kedaulatan geopolitik negara tidak boleh dibangun di atas air mata masyarakat adat.

Jalan Keluar: Sistem Among dan Asas Trikon

Jalan damai harus dimulai dengan langkah berani dari pemerintah: hentikan total perluasan proyek cetak sawah dan perkebunan tebu skala besar di Papua Selatan. Sebagai gantinya, gerakkan diversifikasi pangan lokal non-beras secara nasional yang sesuai dengan karakteristik ekosistem daerahnya masing-masing.

Pasca-penghentian proyek tersebut, penguatan hak hidup masyarakat adat diatur kembali lewat model Pendidikan Kontekstual berbasis filosofi Ki Hadjar Dewantara. Sistem Among (Menuntun Kodrat): Pembangunan tidak boleh militeristik, melainkan menganut jiwa tut wuri handayani. Pemerintah sebagai pamong menuntun kodrat alamiah masyarakat adat Papua sebagai peramu dan penjaga hutan; menyokong kemandirian dari belakang, bukan mendikte. Menggunakan azas Trikon, ekonomi Papua harus berkesinambungan dengan akar sejarah mereka (Kontinuitas), yaitu memuliakan ekosistem sagu. Masyarakat adat dituntun untuk memadukan ilmu sirkular modern dari luar (Konvergensi) untuk memperkuat ketahanan lokal, dengan tetap berdiri di pusat kebudayaan ulayat (Konsentris).

Model Aksi Nyata: Revitalisasi Agroforestry

Aksi nyata ini bukanlah sebuah utopia abstrak. Melalui Yayasan Griya Jati Rasa, kami membangun kolaborasi strategis bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Jayapura. Kami menyelenggarakan pelatihan pembuatan benih berkualitas dari bibit tanaman lokal bagi masyarakat adat dan jemaat gereja setempat di STFT GKI I.S.Kijne untuk mengisi kembali tutupan lahan kritis demi menjaga hutan primer Papua sebagai penyerap karbon utama dunia.

Melalui program ini, masyarakat adat dan jemaat gereja dilatih untuk memproduksi benih mandiri guna merehabilitasi lahan tandus akibat deforestasi. Warga kini mampu melakukan persemaian pohon bintangur (Calophyllum inophyllum), di samping tanaman kehutanan seperti kasuari gunung (Casuarina oligodon) dan matoa, yang berfungsi sebagai pengikat nitrogen tanah sekaligus penjaga benteng lumbung karbon global. Sektor agrobisnis diperkuat melalui sistem tumpang sari komoditas bernilai tinggi—seperti vanili Papua, kopi arabika, dan lada—untuk meningkatkan pendapatan domestik warga. Di area basah, modernisasi tata kelola sagu ulayat terus dipacu, sementara budi daya keladi (talas) dan ubi jalar (petatas) dioptimalkan sebagai benteng pemenuhan karbohidrat mandiri guna memutus ketergantungan pangan dari luar pulau.

Momentum 1 Juni 2026 ini harus menjadi titik balik. Melalui dialog terbuka yang setara dan jujur, pemerintah dan masyarakat sipil dapat menemukan solusi yang damai. Menjadi Indonesia yang sejati adalah merawat kebinekaan pangan kita—menghormati sagu di Papua, sorghum di NTT, sebagaimana kita menghormati beras di Jawa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.