DPR Minta Kapolri Buka Fakta Penyadapan Ilegal Listyo Sigit terhadap Prabowo
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Ilustrasi/Freepik

Bagaimana jadinya jika suatu hari para raja dan sultan di Nusantara memutuskan mencabut kembali kewenangan, dukungan, dan mandat politik yang dahulu mereka berikan kepada Republik Indonesia ketika negara ini baru berdiri pada 17 Agustus 1945?
Sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar mustahil, bahkan kontroversial. Namun, pertanyaan ini layak diajukan untuk menguji kembali fondasi sejarah, hubungan antara kerajaan-kerajaan Nusantara dengan Republik, serta bagaimana negara memperlakukan warisan politik dan kebudayaan yang ikut membentuk Indonesia.
Sebab, kemerdekaan Indonesia bukanlah peristiwa yang berdiri di ruang kosong. Jauh sebelum proklamasi dibacakan Soekarno dan Hatta, Nusantara telah memiliki peradaban, pemerintahan, sistem hukum adat, wilayah kekuasaan, serta struktur sosial dan politik yang dibangun oleh kerajaan-kerajaan besar maupun kesultanan lokal.
Ketika Republik Indonesia diproklamasikan, wilayah yang kemudian menjadi Indonesia terdiri atas berbagai kerajaan, kesultanan, daerah swapraja, dan komunitas adat dengan sejarah kekuasaan masing-masing. Sebagian kemudian menyatakan dukungan terhadap Republik, sebagian terlibat dalam proses integrasi, dan sebagian lainnya mengalami perubahan kedudukan melalui proses politik dan hukum setelah kemerdekaan.
Artinya, sejarah lahirnya Republik juga merupakan sejarah peralihan kekuasaan, penyatuan wilayah, dan pembentukan kesepakatan politik baru.
Pertanyaannya, bagaimana jika kesepakatan sejarah itu dipersoalkan kembali?
Republik lahir bukan dari ruang kosong
Dalam sejarah Indonesia, terdapat sejumlah kerajaan dan kesultanan yang memberikan dukungan penting terhadap berdirinya Republik. Salah satu contoh paling jelas adalah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.
Pada 5 September 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Keduanya menyatakan bahwa wilayah dan pemerintahan masing-masing berada dalam kerangka Republik, dengan hubungan langsung kepada Presiden RI.
Dukungan tersebut bukan sekadar simbolis. Yogyakarta kemudian menjadi salah satu pusat penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Namun, penting dipahami bahwa tidak semua kerajaan Nusantara menyerahkan kewenangan melalui satu perjanjian seragam pada 17 Agustus 1945. Proses integrasi berlangsung melalui berbagai keputusan politik, pernyataan bergabung, perubahan administrasi, dan perkembangan hukum pada masa berikutnya.
Di sinilah persoalan sejarah menjadi menarik. Apakah kontribusi kerajaan-kerajaan tersebut sudah mendapatkan pengakuan yang sepadan dalam perjalanan Republik?
Jika mandat sejarah itu dicabut, apa akibatnya?
Bayangkan sebuah situasi hipotetis, dimana para raja dan sultan Nusantara berkumpul dalam satu forum besar. Mereka kemudian mengeluarkan pernyataan bersama bahwa kewenangan historis yang dahulu dilebur atau diserahkan kepada Republik perlu ditinjau kembali.
Mereka tidak serta-merta menyatakan ingin memisahkan diri dari Indonesia. Namun, mereka meminta pengembalian hak-hak asal-usul, pengakuan atas wilayah adat, kewenangan tradisional, pengelolaan warisan kerajaan, serta posisi kelembagaan yang dianggap hilang dalam proses pembentukan negara modern.
Apa yang akan terjadi?
Pertama, Republik akan menghadapi persoalan legitimasi sejarah dan hubungan pusat dengan daerah.
Selama ini, Indonesia dibangun dengan prinsip negara kesatuan. Pemerintah pusat memegang kewenangan berdasarkan konstitusi, sementara daerah memiliki otonomi sesuai peraturan perundang-undangan.
Namun, apabila kerajaan dan kesultanan mulai mempertanyakan kembali kesepakatan sejarah yang melatarbelakangi integrasi mereka, pemerintah tidak bisa hanya menjawab dengan pendekatan administratif.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang berhak mengelola pemerintahan, tetapi juga bagaimana negara menghormati sejarah, identitas, dan hak masyarakat yang telah ada sebelum Republik berdiri.
Kedua, muncul kemungkinan tuntutan penataan ulang hubungan kewenangan antara pusat dan daerah.
Bayangkan jika tuntutan itu datang secara bersamaan dari berbagai wilayah yang memiliki sejarah kerajaan, seperti Yogyakarta, Surakarta, Cirebon, Kesultanan Ternate, Tidore, Kutai, Pontianak, Sambas, Bima, dan kerajaan-kerajaan lainnya.
Masing-masing memiliki sejarah, struktur adat, dan kedudukan sosial yang berbeda.
Jika tuntutan tersebut berkembang menjadi gerakan politik kolektif, pemerintah akan menghadapi tantangan besar dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan sejarah tanpa mengorbankan prinsip negara kesatuan.
Tetapi perlu ditegaskan: pencabutan dukungan historis oleh suatu kerajaan tidak otomatis membatalkan kedaulatan Republik Indonesia. Kedaulatan negara modern bersumber pada konstitusi dan tatanan hukum yang berlaku, bukan semata-mata pada mandat personal para penguasa kerajaan.
Apakah negara sudah memperlakukan warisan kerajaan secara adil?
Pertanyaan yang lebih mendasar justru terletak pada bagaimana negara memperlakukan kerajaan dan kesultanan setelah Indonesia menjadi negara merdeka.
Apakah mereka hanya dibutuhkan ketika Republik memerlukan legitimasi sejarah, dukungan politik, dan integrasi wilayah? Setelah negara terbentuk, apakah peran mereka cukup dihargai?
Persoalan ini perlu dilihat secara objektif.
Konstitusi sebenarnya memberikan ruang pengakuan terhadap keberadaan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Ayat (2) juga mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dengan persyaratan konstitusional.
Yogyakarta merupakan salah satu contoh konkret bagaimana sejarah kerajaan diterjemahkan ke dalam sistem pemerintahan modern.
Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, keistimewaan Yogyakarta diatur dalam kerangka NKRI. Kewenangannya meliputi tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, serta tata ruang.
Artinya, pengakuan terhadap sejarah kerajaan bukan sesuatu yang bertentangan dengan republik. Justru konstitusi menyediakan mekanisme untuk mengakomodasinya.
Pertanyaan berikutnya adalah mengapa pengakuan seperti itu tidak selalu hadir dalam bentuk yang sama di daerah-daerah lain yang juga memiliki sejarah kerajaan dan kesultanan?
Apakah persoalannya terletak pada regulasi, kepentingan politik, kemampuan kelembagaan, atau belum adanya kesepakatan mengenai bentuk pengakuan yang tepat?
Ini menjadi pekerjaan rumah negara.
Jangan sampai sejarah menjadi sumber konflik baru
Ada satu risiko yang harus diperhitungkan. Jika persoalan sejarah tidak dikelola secara bijaksana, identitas kerajaan bisa berubah menjadi instrumen perebutan pengaruh politik.
Klaim atas wilayah masa lalu, hak pengelolaan tanah, sumber daya alam, dan kewenangan pemerintahan berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak memiliki dasar hukum dan kesepakatan masyarakat yang jelas.
Tidak semua klaim historis otomatis menjadi hak kedaulatan pada masa sekarang. Apalagi, masyarakat yang tinggal di wilayah bekas kerajaan saat ini terdiri atas beragam kelompok dengan hak kewarganegaraan yang setara.
Karena itu, pengakuan terhadap raja dan sultan harus tetap berjalan seiring dengan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak masyarakat.
Para raja dan sultan juga perlu menjawab pertanyaan penting, apakah yang hendak diperjuangkan adalah pengembalian kekuasaan politik, perlindungan warisan sejarah, pemulihan hak masyarakat adat, atau penguatan peran kebudayaan?
Keempat hal tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.
Republik perlu mengingat sejarahnya
Pada akhirnya, pertanyaan tentang kemungkinan para raja dan sultan mencabut kembali mandat historis mereka seharusnya tidak dibaca sebagai ancaman langsung terhadap keutuhan Indonesia.
Sebaliknya, ini bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali hubungan antara Republik dan entitas-entitas politik tradisional yang telah berkontribusi dalam perjalanan bangsa.
Sebab, Indonesia bukan hanya dibangun oleh para tokoh yang membacakan proklamasi, menyusun konstitusi, dan mengangkat senjata di medan perang. Indonesia juga tumbuh dari dukungan masyarakat, pemimpin lokal, kerajaan, kesultanan, tokoh adat, dan berbagai kekuatan sosial yang menerima gagasan tentang sebuah negara bersama.
Republik tidak boleh melupakan sejarah yang membentuknya.
Namun, para raja dan sultan juga harus memahami bahwa Indonesia hari ini bukan lagi kumpulan kerajaan yang berdiri sendiri. Indonesia adalah negara konstitusional dengan kedaulatan berada di tangan rakyat.
Maka, yang dibutuhkan bukanlah menghidupkan kembali pertentangan antara kerajaan dan republik, melainkan membangun kesepakatan baru yang lebih adil mengenai penghormatan terhadap sejarah, hak asal-usul, kebudayaan, dan kontribusi kerajaan-kerajaan Nusantara.
Sebab, sebuah negara tidak cukup hanya kuat secara militer, ekonomi, dan politik. Negara juga harus memiliki ingatan sejarah yang kuat.
Dan mungkin, pertanyaan paling penting bukanlah apa jadinya Indonesia jika para raja dan sultan mencabut mandatnya, melainkan apa jadinya Republik jika suatu hari ia dianggap telah melupakan mereka yang turut memberikan jalan bagi kelahirannya?(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Hujan deras membuat FP1 F1 GP Las Vegas terganggu. Tak satu pun dari 22 pembalap menyelesaikan putaran penuh.
PSIM Jogja menghadapi Persik tanpa penonton. Laskar Mataram yang berada di peringkat ke-17 membutuhkan poin untuk keluar dari zona degradasi.
Sebab, kemerdekaan Indonesia bukanlah peristiwa yang berdiri di ruang kosong. Jauh sebelum proklamasi dibacakan Soekarno dan Hatta, Nusantara telah memiliki
iPhone 17 hilang di Malioboro malah dijadikan alat pemerasan. Mahasiswa berinisial DK ditangkap setelah meminta tebusan Rp5 juta.
BNNP DIY menggandeng 150 pelajar dari 14 sekolah dalam program Ananda Bersinar Goes to School untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba.