NGUDARASA: Menjadi Dhuafa di Panggung Para Pemilik Paten Dunia

Beberapa hari silam, sebuah infografis dari Visual Capitalist membuat dahi berkernyit. Infografis tentang daftar negara dengan paten artificial intelligence (AI) dan juga peraihan paten secara total itu melintas di layar gawai saya. Seperti biasa, urutan teratas dihuni oleh "dua raksasa yang sedang berkelahi", China (dengan 25.177 paten AI dari total 5,68 juta paten yang dimilikinya) dan Amerika Serikat (15.307 paten AI dari total 3,52 juta paten yang dikuasainya). 

Namun, yang membuat jemari saya berhenti menggulir layar bukan karena dominasi mereka, melainkan karena absennya satu nama yakni negaraku tercinta, Indonesia. Mata saya menyisir ke bawah, mencari barangkali nama negeri ini terselip di urutan buncit. Nihil. Ironisnya, saya justru menemukan tetangga dekat kita—Malaysia (30 paten AI dari  38.168 raihan paten) dan Filipina (13 paten AI dari total 15.463 paten yang dikantonginya)—nangkring dengan gagah, masing-masing di peringkat ke-12 dan ke 17, dalam daftar 42 negara di seluruh dunia yang menorehkan prestasi inovasi, ilmu, dan teknologi tersebut. 

Di titik itu, saya tersadar bahwa dalam perlombaan teknologi paling transformatif abad ini, kita mungkin tidak sedang berlari. Tapi kita sedang duduk di tribun penonton sambil sibuk memesan makanan lewat aplikasi yang algoritma AI-nya pun dibuat di Silicon Valley atau Beijing.

Fenomena ini menjadi semacam ironi konsumsi terhadap produksi. Indonesia adalah pasar yang sangat seksi bagi teknologi AI. Kita adalah salah satu pengguna media sosial terbesar, pengadopsi e-commerce yang agresif, dan masyarakat yang sangat cepat "jatuh cinta" pada gawai terbaru. Namun, dalam urusan paten—yang merupakan bukti sahih dari sebuah invensi dan kedaulatan intelektual—kita masih menjadi "kaum dhuafa" di ranah tersebut.

Paten bukan sekadar deretan angka di atas kertas kusam birokrasi. Ia adalah indikator vitalitas riset sebuah bangsa. Ketika Malaysia dan Vietnam mulai mencatatkan nama mereka dalam pengajuan paten AI, mereka sedang mengirim pesan pada dunia: "Kami tidak hanya ingin menggunakan, kami ingin memiliki dan menentukan arah."

Sementara itu, di sini, kita masih sering terjebak dalam euforia sebagai "pengguna". Kita bangga disebut sebagai bangsa digital karena jumlah jam yang kita habiskan di depan layar sangat tinggi. Padahal, tanpa kepemilikan paten, kita hanyalah penyewa. Kita membangun rumah di atas tanah orang lain yang sewaktu-waktu tarif sewanya bisa dinaikkan atau aksesnya diputus.

Kalau ditelusuri lebih dalam, akar masalah yang kita hadapi adalah budaya instan dan "gengsi" melakukan riset. Mengapa kita begitu lemah dalam penemuan paten? Setidaknya terdapat tiga diagnosis yang dapat kita bedah.

Pertama, ekosistem riset yang belum membumi. Riset di Indonesia sering kali masih terjebak dalam menara gading akademis atau sekadar pemenuhan syarat administratif kenaikan pangkat. Riset belum sepenuhnya dikawinkan dengan kebutuhan industri. Di negara maju, paten lahir karena ada masalah nyata di lapangan yang butuh solusi efisien. Di negeri kita, riset sering berakhir menjadi tumpukan kertas di perpustakaan tanpa pernah menyentuh lini produksi.

Kedua, minimnya keterlibatan sektor swasta. Anggaran riset dan pengembangan (R&D) kita masih didominasi oleh dana pemerintah yang terbatas. Swasta kita cenderung lebih suka membeli teknologi "jadi" dari luar negeri karena dianggap lebih praktis dan minim risiko daripada harus mendanai penelitian bertahun-tahun yang hasilnya belum tentu sukses. Padahal, inovasi sekelas AI membutuhkan napas panjang dan modal yang tidak sedikit.

Ketiga, rendahnya apresiasi terhadap kekayaan intelektual. Menulis ribuan baris kode untuk sebuah algoritma seringkali dianggap kurang bernilai dibanding membangun infrastruktur fisik yang kasat mata. Padahal, di era ekonomi digital, aset tak berwujud (intangible assets) seperti paten AI memiliki nilai ekonomi yang jauh melampaui beton dan baja.

Belajar dari Tetangga

Kita tidak perlu membandingkan diri dengan China dan Amerika Serikat. Mari tengok Malaysia, langkah apa saja yang ditempuh jiran terdekat kita itu sehingga iklim berinovasi dan berteknologi yang mereka tempuh mampu menjadikan Malaysia menduduki posisi bergengsi tadi. 

Melalui berbagai inisiatif nasional, Malaysia mendorong kolaborasi antara universitas dan industri secara konkret. Mereka sadar bahwa AI adalah general purpose technology—seperti listrik di masa lalu—yang akan merasuk ke semua sektor, dari pertanian hingga perbankan. Jika tidak menguasai patennya, mereka akan terus bergantung pada pihak asing.

Malaysia telah meningkatkan investasi dalam pendidikan dan riset, terutama di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, yang memungkinkan pengembangan inovasi dan paten di bidang AI. Kerja sama internasional di bidang teknologi dan inovasi mereka jalin sedemikian rupa, sehingga memungkinkan Malaysia memperoleh transfer pengetahuan dan teknologi. Pemerintah Malaysia mungkin tidak mengenal program MBG alias Makan Bergizi Gratis yang oleh sejumlah tokoh dipelesetkan sebagai program Maling Berkedok Gizi untuk memintarkan dan memajukan bangsanya akibat penghambir-hamburan dana APBN untuk program yang tidak memiliki rencana maupun audit jelas itu. 

Negeri tetangga terdekat Indonesia itu diketahui meluncurkan beberapa inisiatif untuk mendukung pengembangan industri teknologi dan inovasi, seperti Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (NETR—National Energy Transition Roadmap) yang merupakan rencana strategis Malaysia untuk mencapai transisi energi berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Malaysia untuk mencapai berambisi mencapai target net-zero emisi pada 2050). 

Hasilnya, sejumlah universitas di negeri itu juga memiliki peringkat terkemuka di Asia, seperti Universiti Malaya, yang menduduki peringkat ke-12 dalam QS World University Rankings pada 2025. Malaysia juga telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan daya saing global, dengan sasaran mencapai peringkat ke-12 dalam Indeks Daya Saing Global dalam tempo 10 tahun, seperti yang digariskan dalam kerangka Ekonomi Madani. 

Adapun Filipina mengambil jalur yang tak kalah cerdik. Melalui pendirian National Artificial Intelligence Center for Research and Innovation (NAICRI), Manila tidak lagi membiarkan para penelitinya berjalan sendirian. Mereka mengonsolidasikan kekuatan komputasi dan riset ke dalam satu wadah nasional. 

Hasilnya nyata, yakni Filipina melesat ke peringkat 17 dunia dalam pengajuan paten AI, dipicu oleh inovasi-inovasi yang sangat membumi, seperti AI untuk mitigasi bencana topan dan sistem manajemen kota. Mereka membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukan halangan jika ada orkestrasi yang jelas antara negara dan peneliti.

Meski tidak masuk peringkat tersebut, membicarakan Vietnam dolem konteks ini merupakan sebuah keharusan. Dalam satu dekade terakhir, Vietnam secara konsisten merombak kurikulum pendidikan mereka dengan fokus berat pada STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). 

Mereka memberikan insentif pajak yang masif bagi perusahaan yang mau melakukan R&D di dalam negeri. Hasilnya? Mereka bukan lagi sekadar pabrik perakitan, tapi mulai menjadi pusat inovasi baru di Asia.

Bukan Sekadar Regulasi

Pemerintah Indonesia memang sudah mulai bicara soal Strategi Nasional Kecerdasan Buatan. Namun, strategi di atas kertas tidak akan menghasilkan paten jika tidak dibarengi dengan perubahan pola pikir. Kita butuh keberanian untuk gagal. Paten lahir dari ratusan percobaan yang kandas. Jika mentalitas birokrasi kita masih menghukum kegagalan riset sebagai "kerugian negara", maka jangan harap akan ada inovasi radikal yang lahir.

Kita juga perlu mempermudah proses pendaftaran paten. Jangan sampai peneliti kita lebih memilih mendaftarkan temuannya di luar negeri hanya karena birokrasi di rumah sendiri lebih rumit daripada memecahkan rumus algoritma itu sendiri.

Menulis kolom ini saat kondisi badan tidak fit memberi saya perspektif lain. Seperti tubuh yang butuh daya tahan untuk melawan penyakit, sebuah bangsa butuh kedaulatan teknologi agar tidak "sakit" dan limbung diterpa disrupsi global.

Kita tidak boleh terus-menerus merasa nyaman hanya menjadi pasar. Peringkat paten AI dunia itu adalah peringatan keras bagi kita semua. Jika kita tidak segera berbenah, maka di masa depan, anak cucu kita bukan hanya akan menggunakan AI buatan asing, tapi mereka mungkin akan diperintah oleh kebijakan-kebijakan yang algoritmanya pun tidak pernah kita mengerti, apalagi kita miliki.

Sudah saatnya kita berhenti menjadi penonton dan mulai turun ke lapangan. Sebab, dalam sejarah peradaban, bangsa yang tidak memiliki kunci ilmu pengetahuan akan selalu menjadi tamu di rumah sendiri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.