OPINI: APBN Indonesia & Strategi Menghalau Resesi

Ancaman resesi ekonomi dunia sudah di depan mata. Tahun ini, beberapa negara maju mengalami minus growth. Pada 2023, IMF dan OECD memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global hanya berada di kisaran 2%—3% saja. Inflasi yang dipicu oleh kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral, situasi geopolitik Rusia-Ukraina, tingginya volatilitas harga komoditas, dikatakan sebagai sebab utama resesi (bisnis.com, 27/12/2022).

Resesi global 2023 tentu akan berdampak luas, termasuk Indonesia. Berita gembiranya, Indonesia diprediksi akan mampu bertahan dari resesi tersebut. Dilansir dari bisnis.com (27/12/2022) dan kemenkeu.go.id (20/12/2022), beberapa lembaga internasional seperti IMF, OECD, ADB, Bloomberg, dan Bank Dunia memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan berada di jalur positif di kisaran angka 4,8% hingga 5,3% di tahun 2023. Ini tentu menjadi sinyal positif bagi perekonomian RI.

Optimisme penguatan ekonomi tentu harus dibangun dan digaungkan. Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020—2022 dapat menjadi benchmark bagaimana kesigapan pemerintah menghadapi situasi krisis. APBN KiTa hadir untuk memberikan perlindungan kepada segenap rakyat.

Dikutip dari siaran pers APBN KiTa periode Desember 2022, hingga 14 Desember 2022, total belanja pemerintah telah mencapai Rp2.717,6 triliun (87,5% dari pagu yang ditetapkan dalam Perpres 98/2022). Angka ini tumbuh 11,9% lebih baik dari periode sama tahun 2021. Melihat dari tren belanja pemerintah di bulan Desember setiap tahunnya, biasanya target realisasi belanja minimal 95% akan selalu tercapai.

Dalam situasi krisis, berbagai program bantuan dan subsisi telah dijalankan pemerintah untuk meredam krisis. BLT Covid-19, BLT Dana Desa, Bantuan Subsidi Upah (BSU), Kartu Prakerja, BLT Minyak Goreng, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Tunai PKL, WN, dan Subsidi Bunga KUR adalah sederet program bantuan sosial yang telah digulirkan pemerintah.

Dengan bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat, tentu optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% tahun ini bukan sebatas angan-angan. Strategi pemulihan ekonomi nasional dengan meningkatkan kualitas belanja pemerintah tentu menjadi faktor penting lain sebagai upaya menghadang laju resesi 2023. Saat ini, pemerintah telah merancang formula bernama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), salah satunya target capaian output.

Strategi lain yang bisa diterapkan adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa. Pada tahun 2022 dan 2023, anggaran Dana Desa dalam APBN ditetapkan Rp68 triliun untuk 74.960 desa, dengan alokasi berkisar Rp500 juta—Rp1 miliar per desa. Hal ini tentu menjadi instrumen yang penting dalam memicu dan memacu bergeraknya perekonomian masyarakat. Pemanfaatan Dana Desa untuk sektor-sektor produktif seperti modal usaha warga, ketahanan pangan dan pertanian/peternakan, bantuan bibit padi dan pupuk, atau penyertaan modal di BUMDes.

Jangan dilupakan bahwa ketika perekonomian masyarakat bergerak dan tumbuh maka secara langsung masyarakat telah ikut menyumbang penerimaan negara dari sektor perpajakan. Ini adalah contoh riil dan sederhana dari apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan, bahwa APBN dapat diposisikan sebagai shock absorber dan counter cyclical.

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan tetap memberikan insentif kepada para pelaku UMKM. Subsidi bunga KUR sebagaimana telah berjalan beberapa tahun ini dapat terus dilanjutkan. Selain itu, bantuan permodalan bagi para pelaku UMKM dan calon-calon pengusaha ultramikro juga perlu makin diviralkan. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang menjadi bagian dari skema program kredit dari pemerintah dapat terus dimasifkan sosialisasinya kepada masyarakat sehingga rakyat dapat makin mudah dalam mengakses modal dan pembiayaan bagi usaha mereka. Dikutip dari pip.kemenkeu.go.id, realisasi pembiayaan UMi telah mencapai Rp23,7 triliun kepada lebih dari 6,8 juta pengusaha di 509 kabupaten/kota.

Dari riwayatnya terbukti bahwa UMKM adalah sektor yang relatif kuat bertahan dari hantaman krisis, seperti pada 1998, 2008, 2012, dan pandemi Covid-19 2020. Dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM tentu menjadi hal yang penting. Sejumlah 14,5 juta pelaku usaha UMKM tentu harus mendapatkan perlindungan yang memadai. Ketika perusahaan-perusahaan besar mulai goyah dihantam resesi, justru UMKM dapat gagah bertahan.

Ketiga jurus di atas hanyalah sebagian kecil saja dari strategi yang telah dan perlu tetap dilanjutkan implementasinya untuk menghadang ancaman resesi. Dengan cara-cara itu, diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional juga akan ikut terdongkrak, sehingga prediksi bahwa Indonesia dapat bertahan dari resesi benar-benar dapat diwujudkan dan bukan hanya sebatas perkiraan semata.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia