OPINI: Peluang, Tantangan, dan Strategi Bank Syariah di Bursa

Beberapa waktu terakhir, terdapat rencana sejumlah bank umum syariah di Indonesia untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Mulai dari Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah), hingga bank syariah yang baru berdiri yaitu Nanobank Syariah.

Langkah bank-bank tersebut sejalan dengan arah pengembangan sektor keuangan yang disusun OJK dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia tahun 2023—2027 dan Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023—2027. Dalam Roadmap Perbankan Syariah tersebut, salah satu strateginya yaitu konsolidasi bank syariah yang dilakukan melalui pemenuhan modal inti. Pemenuhan permodalan dapat dilakukan salah satunya melalui strategi Initial Public Offering (IPO) di BEI.

Kemudian, dalam Roadmap Pasar Modal Indonesia, target utama yang ingin dicapai pada 2027 adalah kapitalisasi pasar (market cap) sebesar Rp15.000 triliun serta jumlah perusahaan tercatat mencapai 1.100 perusahaan. Saat ini, kapitalisasi pasar modal Indonesia mencapai Rp11.000 triliun dengan 903 perusahaan tercatat (OJK, Desember 2023). Oleh karena itu, melalui strategi IPO tersebut, perbankan syariah turut berkontribusi dalam mencapai kedua target utama pasar modal Indonesia.

Di samping itu, rencana aksi korporasi tersebut sejalan dengan rencana aksi Roadmap Pasar Modal, yaitu peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah yang berperan di pasar modal syariah. Sebab, bila keempat bank di atas sukses melantai di bursa, maka emiten ‘murni’ syariah bertambah dari lima menjadi sembilan emiten.

Tak hanya itu, langkah IPO yang akan dilakukan oleh bank syariah merupakan salah satu cara meraih alternatif sumber permodalan, selain penerbitan Sukuk korporasi. Sebab, di tengah era suku bunga acuan yang tinggi, biaya penerbitan Sukuk korporasi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pendanaan melalui IPO, khususnya dari sisi imbal hasil yang akan ditawarkan.

Selain itu, selama setahun terakhir, pertumbuhan DPK di industri perbankan baik konvensional maupun syariah tumbuh terbatas (BSI, 2023). Hal ini mengakibatkan terjadinya perebutan dana murah untuk pemenuhan likuiditas di masing-masing bank. Maka, pemenuhan likuiditas selain dana pihak ketiga dalam bentuk dana segar dari bursa merupakan salah satu alternatif strategis yang dapat dilakukan bagi bank syariah. Dengan demikian, likuiditas akan makin terjaga serta maturity gap antara pehimpunan dana dan pembiayaan yang disalurkan dapat lebih terkontrol.

Kemudian, melalui IPO, visibilitas perbankan syariah Indonesia turut meningkat baik secara nasional maupun internasional. Dengan bertambahnya bank syariah yang terdaftar di bursa, potensi investor industri perbankan syariah ke depan tidak hanya berasal dari domestik, tetapi juga dari global, khususnya investor syariah dari regional Timur Tengah hingga Afrika Utara.

Namun, apakah langkah perbankan syariah untuk melantai di bursa sudah tepat? Dalam hal ini, bank-bank syariah yang akan melakukan IPO perlu mencermati beberapa hal sebelum melaksanakan aksi korporasinya. Pertama, penyusunan rencana dan eksekusi pasca-IPO perlu dilakukan dengan matang. Hal ini perlu dilakukan, untuk menarik investor potensial sehingga target penghimpunan dana melalui IPO dapat diraih. Kedua, apa langkah strategis berikutnya pasca-IPO? Apakah melakukan konsolidasi dengan bank syariah lain atau hanya fokus pada peningkatan aset dan kinerjanya? Sebab, salah satu strategi penguatan industri perbankan syariah yang disusun oleh OJK adalah konsolidasi bank syariah.

Maka, sebaiknya konsilidasi dilakukan oleh bank syariah sebelum melakukan IPO. Alasannya, terdapat konsekuensi biaya dan kompleksitas tersendiri bila konsolidasi dilakukan pasca-IPO. Ketiga, proses IPO di tengah tahun politik akan dipenuhi dengan tantangan dan ketidakpastian. Meskipun secara historis indeks harga saham gabungan (IHSG) pada 2009, 2014, dan 2019 menunjukkan kondisi yang relatif stabil, bank syariah yang akan melakukan IPO perlu memperhatikan momentum yang tepat saat akan melantai di bursa berikut kinerja dan penjenamaan bank untuk menjaga stabilitas nilai pasar.

Jangan sampai hype IPO bank syariah hanya terjadi di masa-masa awal melantai, tetapi kinerjanya makin turun. Oleh karena itu, beberapa hal perlu dilakukan baik bagi bank syariah yang telah dan akan melakukan IPO di kemu-dian hari.

Langkah Kebijakan
Pertama, positioning serta diferensiasi bank syariah dengan bank konvensional perlu diperjelas dan diperkuat. Sudah saatnya bagi pelaku industri perbankan syariah untuk lebih matang dan menunjukkan perbedaannya secara jelas dengan bank konvensional setelah beroperasi di republik ini selama lebih dari tiga dekade. Akan tetapi, perbedaan produk dan jasa yang ditawarkan bank syariah tetap perlu memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebab, bank syariah terpapar dengan risiko reputasi yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu risiko reputasi atas kepatuhan pada prinsip syariah.

Kedua, penguatan fundamental masing-masing bank syariah adalah sebuah keniscayaan untuk menjaga kepercayaan tidak hanya bagi nasabah, tetapi juga investor yang akan membeli sahamnya, sehingga kinerja saham bank syariah di bursa tetap terjaga.

Ketiga, sistem dan layanan bank syariah yang telah IPO secara kualitas perlu ditingkatkan. Melalui penambahan permodalan dari masyarakat dan investor, bank syariah seharusnya dapat berinvestasi pada sistem teknologi informasi yang kuat dan mumpuni serta dapat meningkatkan kompetensi bankir syariah yang dimilikinya.Terakhir, koordinasi berkelanjutan antara regulator, pemerintah, dan bank syariah diperlukan khususnya dalam mendukung diferensiasi dan positioning perbankan syariah di Indonesia. Melalui langkah-langkah tersebut, bank syariah tidak hanya sekadar hanya hadir di bursa, melainkan memberikan nilai terbaik bagi para stakeholder-nya. Semoga. 

Bazari Azhar Azizi
Senior Resident Researcher, BSI Institute

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia