OPINI: Sastra dan Republik yang Kehilangan Kedalaman

Puisi Republik Rem Blong karya Fathul Wahid muncul begitu saja di beranda telepon genggam. Perhatian juga tertuju pada sebuah foto Fathul Wahid membakar selembar kertas saat membacakan puisi dalam acara Terus Terang Mahfud MD Goes to Campus di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Sekilas tampak seperti dramatisasi panggung biasa. Namun, setelah puisinya dibaca utuh, api itu terasa menemukan maknanya sendiri: simbol “kopling terbakar di bawah kursi sopir”, metafora tentang republik yang terus dipacu meski ada sesuatu yang rusak pada bagian paling menentukan arah perjalanan.

Fathul Wahid bukan dikenal sebagai penyair. Dia akademisi, Guru Besar Sistem Informasi, dan Rektor UII. Justru karena itulah puisinya terasa menarik. Ia tidak lahir dari ambisi estetik seorang sastrawan, melainkan dari kegelisahan seorang intelektual yang mencoba membaca zaman melalui bahasa yang lebih lentur daripada pidato resmi atau pernyataan akademik.

Puisi itu mungkin tidak viral. Tidak pula menjadi perbincangan besar nasional. Akan tetapi, sastra memang tidak selalu bekerja melalui ledakan trending topic. Kadang ia hanya melintas sebentar di linimasa, lalu tinggal lama di kepala seseorang. Ia mengganggu lebih lama daripada berita politik yang datang dan pergi setiap hari.

Meski demikian, sastra hari ini juga tidak bisa lagi dibayangkan secara terlalu romantis. Ada masa ketika novel dan puisi menjadi bahan diskusi politik yang serius. Ada zaman ketika nama seperti Pramoedya Ananta Toer atau W.S. Rendra mampu mengguncang ruang publik. Namun, dunia telah berubah. Anak-anak muda sekarang lebih akrab dengan video pendek, meme, dan potongan konten cepat daripada puisi panjang penuh metafora.

Sastra bukan lagi pusat perhatian publik. Namun, justru di situlah pentingnya sastra hari ini. Di tengah dunia yang bergerak terlalu cepat, sastra masih menyediakan sesuatu yang mulai langka: kedalaman. Ia memberi ruang bagi manusia untuk berhenti sejenak dari kebisingan. Ia tidak selalu menawarkan solusi, tetapi membantu orang memikirkan ulang sesuatu dengan lebih tenang dan lebih manusiawi.

Dalam puisi Republik Rem Blong, republik dibayangkan sebagai bus. Trayeknya diperbarui, catnya diganti, kursinya lebih empuk, ada pendingin udara, koneksi Internet, bahkan aplikasi pengaduan.

Namun, remnya tetap blong dan setirnya diperebutkan. Metafora itu sederhana, tetapi tajam. Demokrasi tampak bergerak secara prosedural, sementara arah moral perjalanan terasa kabur.

Metafora semacam itu memang tidak otomatis mengubah keadaan politik. Akan tetapi, ia membantu sebagian orang merasakan sesuatu yang sering hilang dalam diskusi politik modern: pengalaman manusia biasa. Ada rakyat kecil yang tetap kecil. Ada penumpang yang berdiri sambil berpegangan pada cicilan. Ada kritik yang dianggap gangguan. Puisi bekerja bukan dengan cara mengganti kebijakan negara, melainkan menjaga sensitivitas sosial agar tidak mati sepenuhnya.

Dan sejarah Indonesia sesungguhnya dibangun oleh kekuatan narasi semacam itu. Jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara modern, Nusantara telah mengenal sastra sebagai alat merekam zaman. Negarakertagama karya Mpu Prapanca, misalnya, tidak hanya menjadi puisi pujian bagi Majapahit, tetapi juga merekam struktur sosial, perjalanan politik, dan gambaran tentang Nusantara sebagai kekuasaan besar.

Pada awal abad ke-20, karya-karya seperti itu ikut membangunkan kesadaran kaum muda pribumi bahwa bangsa ini bukan bangsa kecil tanpa sejarah.
Hal serupa tampak pada Serat Centhini. Naskah Jawa itu tidak hanya berisi tembang dan kisah perjalanan, tetapi juga merekam pengetahuan masyarakat tentang makanan, pengobatan, relasi sosial, hingga tata hidup sehari-hari. Sastra menyimpan detail-detail yang sering tidak dicatat sejarah resmi. Ia merekam suasana batin zaman.

Pramoedya Ananta Toer memahami hal itu dengan sangat baik. Baginya, menulis bukan sekadar pekerjaan estetik, melainkan tindakan kemanusiaan. Melalui novel-novelnya, Pram tidak hanya menceritakan kolonialisme, tetapi membuat pembaca merasakan bagaimana hidup sebagai bumiputra yang direndahkan. Sastra, pada tangan Pram, menjadi alat melawan lupa.

Hari ini, ketika ruang publik dipenuhi baliho, survei politik, buzzer, dan perang citra, sastra memang tidak lagi menjadi panglima perubahan sosial. Akan tetapi, sastra masih memiliki fungsi yang tidak mudah digantikan: menjaga manusia agar tidak kehilangan kedalaman berpikir dan kepekaan batin.
Dalam Sapiens, Yuval Noah Harari menjelaskan bahwa manusia mampu bekerja sama dalam jumlah besar karena percaya pada cerita bersama: negara, hukum, uang, hak asasi manusia, dan bangsa. Republik Indonesia pun berdiri di atas cerita semacam itu: tentang keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan masa depan.

Namun, persoalan muncul ketika narasi resmi negara terasa semakin jauh dari pengalaman hidup masyarakat sehari-hari. Bahasa pembangunan terus diproduksi melalui jargon seperti transformasi, hilirisasi, bonus demografi, atau Indonesia emas, tetapi sebagian rakyat tidak benar-benar merasa hidup di dalam cerita itu.

Narasi negara perlahan kehilangan sifat intersubjective-nya ketika rakyat mulai merasa sedang mendengar cerita orang lain tentang negaranya sendiri
Pada titik itulah sastra masih menemukan relevansinya: bukan sebagai alat revolusi instan, melainkan ruang refleksi yang mencoba mempertemukan kembali bahasa negara dengan pengalaman manusia sehari-hari. Sastra mungkin tidak mengubah dunia dengan cepat. Namun, tanpa sastra, masyarakat perlahan kehilangan salah satu cara paling manusiawi untuk memahami dirinya sendiri. (Adv)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.