OPINI: Bunga, Volatilitas & Daya Beli

Di tengah masih tingginya inflasi dan suku bunga acuan berbagai negara, Bank Indonesia (BI) dalam putusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2024 menaikkan suku bunga acuan (BI7DRR) menjadi 6,25%.

Kenaikan suku bunga terakhir dilakukan BI tujuh bulan lalu pada September 2023. Dirunut lebih jauh, kondisi saat ini merupakan rangkaian penyesuaian suku bunga acuan yang dilakukan BI sejak Agustus 2022 di mana pada waktu itu BI7DRR hanya sebesar 3,50%.

Dalam keputusannya di April 2024, terdapat dua hal yang menjadi trigger utama BI yaitu menjaga stabilitas rupiah sebagai respons kondisi global dan sebagai langkah preemptive dan forward looking memastikan inflasi domestik tetap dalam rentang sasaran. Dari sisi arus modal, pasar keuangan Indonesia juga mencatat arus modal keluar baik di pasar modal maupun pasar surat utang.

Di sisi lain, tingkat inflasi yang persisten tinggi di hampir seluruh dunia telah mendorong banyak negara utama mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi. Berbagai konflik dan peningkatan tensi geopolitik yang menyebabkan disrupsi rantai pasok global telah menjadi sumber utama peningkatan harga-harga. Meski demikian, kita juga perlu mempertimbangkan bahwa hal ini tidak akan selamanya (high for longer, but not forever).

Situasi geopolitik adalah hal yang cair di mana kebijakan dapat bergerak menuju suatu titik keseimbangan baru. Bagi Indonesia yang mengaplikasikan peta arus modal terbuka, mempertahankan attractiveness di mata investor adalah keharusan. Hal ini, antara lain, dapat didorong oleh imbal hasil instrumen investasi yang kompetitif.

Menyiapkan respons terhadap tekanan dari sisi eksternal bukanlah hal yang mudah. BI sudah merespons hal ini dengan menaikkan suku bunga acuan. Hal ini baik dalam menjaga attractiveness Indonesia dan arus modal. Namun, suku bunga domestik yang tinggi juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat potensi laju pertumbuhan.

Daya Beli
Terdapat beberapa langkah yang dapat membantu menjaga daya beli masyarakat pada kondisi suku bunga yang tinggi. Pertama, dengan menjaga APBN sebagai shock absorber (peredam guncangan). Depresiasi rupiah serta kenaikan harga komoditas yang dipicu oleh situasi global akan berpengaruh kepada harga produk domestik.

Di sisi lain, fleksibilitas anggaran ketahanan sosial juga perlu dijaga. Daya beli masyarakat berpenghasilan rendah akan langsung terdampak adanya kenaikan harga. Kedua, perbaikan tata kelola perdagangan untuk mengurangi ketergantungan produk asing. Pembelian produk asing pada kondisi depresiasi nilai tukar Rupiah akan memberikan risiko pada dunia usaha.

Namun, memaksa dunia usaha untuk menggunakan produk yang tidak sesuai dengan kualitas justru tidak efisien. Kebijakan lain juga dapat diambil dalam hal menjaga pengeluaran nonproduktif. Dalam hal ini, salah satu isu yang menyeruak dalam beberapa bulan terakhir adalah judi online. Pemerintah Indonesia mengungkap peredaran uang terkait judi online di Indonesia dalam tiga bulan pertama 2024 mencapai Rp100 triliun. Angka ini mencengangkan, terlebih judi online umumnya menjerat masyarakat usia produktif. Pelaporan dari masyarakat yang kehilangan pendapatan karena judi online sudah menjadi berita lumrah. Tentunya hal ini perlu dijaga agar tidak meluas.

Adapun strategi yang dapat dilakukan antara lain kampanye kesadaran risiko dan bahaya perjudian online, penyediaan alternatif hiburan, serta pengawasan ketat terhadap perjudian online. Selain kebijakan stabilisasi, pemerintah juga perlu cermat mencari momentum dalam upaya perbaikan sisi penerimaan.

Rencana peningkatan tax ratio telah menjadi agenda kebijakan yang cukup panjang di Indonesia. Tax ratio Indonesia di kisaran 10% PDB dianggap oleh banyak pihak masih cukup rendah, termasuk oleh investor global dan lembaga pemeringkat internasional.

Peningkatan penerimaan perpajakan diharapkan tidak hanya dapat membantu belanja infrastruktur yang lebih masif tetapi juga untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif. Peningkatan tax ratio ini juga terdapat pada rencana aksi presiden terpilih Indonesia yang akan dilantik pada Oktober nanti. Aspirasi peningkatan penerimaan domestik adalah hal yang normal.

Di saat tingginya volatilitas pasar keuangan, bergantung kepada defisit dan pembiayaan dapat membuka sumber risiko baru bagi anggaran negara.
Namun, walau pajak adalah bukti peran serta masyarakat dalam membangun, penerimaan perpajakan adalah porsi pendapatan masyarakat yang diambil oleh pemerintah.

Tentunya kita berharap kebijakan ini tidak hanya berfokus untuk meningkatkan pendapatan semata, tetapi juga mempertimbangkan daya beli serta bertujuan mendukung ekonomi yang lebih inklusif. Penetapan waktu yang tepat untuk dalam hal rencana kenaikan harus memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat.

Selain langkah menjaga daya beli dalam jangan pendek (short-term), perlu juga dipikirkan jangka menengah dan panjang (long-term). Sebagai contoh, memahami bahwa sumber terbesar inflasi di Indonesia berasal dari sisi harga pangan, akselerasi sektor pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan negeri perlu menjadi perhatian.

Menghadapi tingginya harga komoditas, kebijakan impor memang tidak terelakkan. Namun, memastikan bahwa kebijakan ini tidak memindahkah fokus terhadap produksi pangan nasional dalam skala yang besar juga penting. Di sisi lain, terbukanya saluran informasi global membuka akses kepada sisi negatif yang dapat memicu masalah sosial termasuk kriminalitas. Peran dan usaha bersama memang akan menjadi kebutuhan utama dalam mencapai tujuan bersama. 

Akbar Suwardi (Pemerhati Sektor Perbankan Nasional) & Bhayu Purnomo (ASN pada Kementerian Keuangan)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia