OPINI: BUMN dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

“Sustainable development is a fundamental break that’s going to reshuffle the entire deck. There are companies today that are going to dominate in the future simply because they understand that.”

Kalimat yang dilontarkan Francois Henri Pinault, pengusaha Prancis, sekaligus Presdir Artemis Group ini seakan mengingatkan bahwa sangat tidak bijak jika saat ini perusahaan-perusahaan besar lebih terfokus melanjutkan status quo demi keuntungan semata, ketimbang melakukan perubahan bermanfaat bagi semua orang.

Sejalan dengan gelombang perubahan sentimen konsumen yang terus meningkat, belakangan muncul banyak penanda bahwa perusahaan yang berperilaku etis dan benar-benar memprioritaskan ekonomi keberlanjutan akan menjadi pemimpin pasar di kemudian hari.

Hal itu pula yang menjadi dasar ketika BUMN dihadapkan pada gagasan baru untuk memajukan perannya dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Terkait peran strategis BUMN dalam perekonomian nasional, perusahaan berpelat merah tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan saja, tetapi juga harus berdedikasi serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Kementerian BUMN sebagai pemegang saham BUMN pun sadar dan berkomitmen terus memperkuat kontribusi BUMN dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tak hanya memastikan efektivitas peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam meningkatkan keterbukaan dan tranparansi sebagai wujud responsible business conduct. Tetapi juga menempatkan peran penting shareholder dan stakeholder dalam keberlanjutan usaha BUMN.

Komitmen ini sejalan dengan revisi OECD SOE Corporate Governance Guidelines mengenai akan ada penambahan satu chapter baru terkait sustainability yang menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan BUMN.

“The corporate governance framework should provide incentives for state ownership entities and SOEs to make decisions and manage their risks in a way that contributes to SOEs’ sustainability and resilience and ensures long term value creation for shareholders and society.”

Peta Jalan
Berbagai langkah juga dilakukan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi keberlanjutan sehingga sebagai entitas bisnis, BUMN terus berperilaku etis dan benar-benar memprioritaskan ekonomi keberlanjutan demi menjadi pemimpin pasar di masa depan.

Kementerian BUMN telah menerbitkan Roadmap BUMN Hijau yang memuat strategi dan target BUMN mencapai emisi nol bersih. Hal itu pararel dengan Roadmap BUMN yang mengusung strategi pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif hingga 2034, dengan dua pilar prinsip strategi utama terkait sustainability.

Pertama, menekankan Ekonomi Hijau sehingga BUMN dapat menciptakan pusat industri electronic vehicle dan battery di kawasan regional serta menjadi pelopor dalam program transisi energi nasional.

Kedua, menjadi pemimpin inklusi sosial melalui ekosistem ultramikro terkemuka di dunia dan digitalisasi UMKM. Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri BUMN Nomor 10/2021 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) juga diterbitkan agar GCG yang mempertimbangkan aspek dan prinsip-prinsip keberlanjutan wajib diterapkan di setiap perusahaan BUMN.

Dalam hal transparansi dan akuntabilitas BUMN dalam pelaporan keberlanjutan, kementerian juga mendorong BUMN menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan sesuai standar global.

Sementara, untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi antara BUMN dalam mencapai tujuan keberlanjutan, antar-BUMN ditekankan melakukan kerja sama dalam mengembangkan dan menerapkan solusi inovatif dalam mengatasi tantangan keberlanjutan.

Sangat jelas untuk merealisasikan peta jalan economy sustainability, BUMN mesti bebenah diri dan terus melakukan transformasi perbaikan, baik dari aspek tata kelola, manajemen risiko, maupun strategi bisnis. Ini kunci agar BUMN dapat terus tumbuh dengan tetap mengedepankan sustainability yang menjadi dasar pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Tantangan masih terbentang luas dalam menerapkan gagasan baru ini. Keterbatasan sumber daya dan pendanaan, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang konsep sustainability, serta belum optimalnya infrastruktur dan juga teknologi untuk mendukung penerapan sustainability, secara ekuivalen terus dicarikan solusi.

Sekali lagi, komitmen diiringi kerja keras menjadi daya dorong Kementerian dalam terus menyokong BUMN menerapkan konsep sustainability. Tujuan akhirnya, BUMN dapat menjadi pemimpin dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi besar pada masa depan yang lebih baik bagi Indonesia Maju 2045. 

Rabin Hattari
Sekretaris Kementerian BUMN

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia