OPINI: Pilkada 2018, Momentum Pelemahan Politik Identitas

Pilkada serentak 2018 tampak diwarnai keinginan beberapa partai politik untuk memenangi Pemilu 2019. Ini terlihat dari penggunaan tagar #2019GantiPresiden khususnya dalam pilkada di Jawa Barat. Penggunaan tagar tersebut telah memanaskan suasana pilkada. Tagar tersebut muncul sebagai kelanjutan dari hiruk pikuk Pilpres 2014 yang kental dengan politik identitas yang sengit. Menurut Ma’arif (2010) politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi yang dalam bentuk paling ekstrim menimbulkan pemisahan satu dengan yang lain, bahkan bisa berupa separatisme.
Politik identitas bukannya surut, justru semakin mengeras pada Pilkada 2017 seiring dengan kemunculan Basuki Tjahaja Purnama. Tudingan penistaan agama terhadap Ahok telah menjadikan politik identitas semakin dramatis. Meski Ahok telah diberhentikan sebagai Gubernur DKI dan dipenjara, gerakan politik identitas terus digelorakan demi memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017. LIPI (2017) mencatat sejumlah bentuk politik identitas yang berbahaya terlihat dari adanya mobilisasi massa secara masif dengan mendengungkan semangat keagamaan tertentu. Bahkan muncul polarisasi antara partai politik pendukung Ahok dan partai politik pendukung Anier-Sandi. Julukan partai pendukung penista agama (Islam) dilekatkan kepada kelompok tertentu. Presiden Jokowi yang menjadi pasangan Ahok ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta pun tidak luput jadi sasaran tembak.
Kemudian muncul dugaan, politik identitas akan kembali didengungkan oleh sebagian partai politik untuk memenangi Pilkada 2018. Namun demikian, ajakan untuk menolak calon kepala darah berdasarkan sentimen sektarian tak lagi menonjol.
Ini cukup beralasan karena ternyata partai-partai seperti Gerindra, PKS dan PAN kekurangan kuota kursi untuk mengusung kader sendiri sehingga terpaksa harus berkoalisi dengan partai-partai yang pernah dilabeli dengan cap buruk. Gerindra dan PKS berkoalisi dengan PDI dan PKB dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur. PKS berkoalisi dengan Golkar, Nasdem, PKB, Hanura di Kalimantan Barat. PAN berkoalisi dengan Golkar dan PKB di Lampung.
Koalisi yang cair ini juga terlihat dalam Pemilihan Gubernur di Sumatra Selatan, Riau, Bali, NTB, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Apakah koalisi ini menjadi awal mencairnya polarisasi politik identitas di Indonesia?

Melanjutkan Koalisi
Sebelumnya, sempat terjadi kekhawatiran politik identitas terus membesar dan merusak demokrasi yang sedang tumbuh. Jawa Barat paling disorot karena secara geografis paling dekat dengan DKI Jakarta. Provinsi itu juga paling banyak memobilisasi umat Islam saat aksi 212, dan punya pemilih besar mencapai 31,7 juta pemilih. Apalagi, Jawa Barat merupakan basis pendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014.
Terlepas dari kondisi di Jawa Barat demikian, Pilkada 2018 yang ditandai dengan lumernya koalisi partai politik menjadi momentum untuk melemahkan politik identitas yang sejak 2012 lalu mulai muncul dalam pemilu. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia apabila memenuhi sejumlah syarat. Pertama, pasca-pilkada serentak, komunikasi antarelite partai di tingkat daerah maupun pusat harus terus berlanjut dan lebih mengedepankan kepentingan pragmatis masyarakat daripada masalah ideologis. Kedua, partai politik kembali pada platform norma-norma sebagai layaknya partai politik. Dan yang paling penting adalah penegakan hukum.
Syarat pertama berangkat dari titik temu kepentingan partai politik di daerah untuk memajukan daerahnya. Partai-partai, terutama yang memenangi pilkada perlu menjaga hubungan dengan mitra koalisinya untuk fokus membicarakan bagaimana cara memajukan daerah. Dalam hal ini, partai anggota koalisi dengan kursi terbanyak maupun gubernur terpilih sebaiknya akomodatif terhadap mitra koalisinya, dapat terus berkomunikasi dan berkoordinasi dalam membangun daerahnya. Komunikasi yang mengandung ucapan kebencian, apa pun alasannya, apalagi kebencian atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) harus dihilangkan. Hal ini tidak mudah dilakukan di tingkat akar rumput apabila elite partai tidak memberikan teladan. Oleh karena itu, elite partai sebaiknya lebih sering membangun silaturahmi.

Negara Majemuk
Syarat kedua adalah mengembalikan fungsi partai dalam konteks negara majemuk. Dalam hal ini, partai politik harus melakukan komunikasi politik lebih baik lagi. Konten komunikasi perlu lebih mencerminkan kesadaran politik untuk hidup berdampingan dalam komunitas yang beragam, menghargai perbedaan, dan bersikap toleran.
Partai politik harus melakukan sosialisasi politik dalam kerangka NKRI, Pancasila, dan UUD 45. Konten sosialisasi politik sebaiknya lebih mengedepankan kesadaran warga negara untuk memahami hak dan kewajibannya dalam membela negara, bukan berangkat kesadaran identitas agama maupun kesukuan. Terkait dengan upaya membesarkan partai politik, sebaiknya partai politik bersikap terbuka kepada semua warga negara untuk bergabung. Partai politik yang terbuka terhadap kemajemukan akan lebih diterima dan tumbuh menjadi partai politik yang besar. Perlu diingat, di dalam masyarakat majemuk, partai-partai yang ekslusif tidak tumbuh menjadi besar. Politik identitas, bagaimana pun, akan membuka ruang lebih luas untuk lebih menonjolkan perbedaan identitas sehingga konflik lebih mudah terjadi. Karena itu, partai politik harus dapat menjalankan fungsi mengendalikan konflik di masyarakat.
Politik identitas yang muncul sejak menjelang Pemilu 2014 hingga sekarang ini tidak mungkin hilang, tetapi harus diminimalkan agar tidak merusak keutuhan Indonesia sebagai suatu bangsa. Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa besar ketika pertarungan politik selalu mengungkit perbedaan identitas. Sudah seharusnya selepas Pilkada 2018 ini, partai-partai politik lebih cerdas dan dewasa dalam membangun demokrasi Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News