OPINI: Mewaspadai Wajah Despotik Jelang Pemilu

Bendera partai politik. - Solopos/Maulana Surya
28 Maret 2019 21:37 WIB Anselmus D. Atasoge Suara Mahasiswa Share :

Ada semacam perang dingin melalui media-media sosial maupun media-media lokal-oral di ruang-ruang publik maupun di ruang-ruang privat terkait dengan pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. Masing-masing pihak menjagokan calon-calonnya dengan alasan-alasan, bukti-bukti riil maupun dengan separangkat keberhasilan baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Keterbukaan akses dan arus informasi kontemporer dan juga tentunya tradisional yang tak ‘kasat media’ sevulgar medsos menjadi kondisi-kondisi yang memungkinkan hal itu.

Perang dingin itu tak terhindarkan dari konflik pemikiran-gagasan. Konflik dalam arti yang sempit, konflik pemikiran yang terarah kepada kebenaran, bukan pembenaran yang bisa berakibat pada tinjuan-tinjuan yang berdarah-darah. Konflik pemikiran yang terarah pada pencapaian kebenaran itu perlu. Perlu karena isi-isi pikiran perlu diuji, perlu diperdebatkan, asal saja orang tahu pada posisi mana atau dari posisi mana seseorang membangun pemikiran logisnya. Sebab, apa yang benar untuk saya, belum tentu benar untuk orang lain, dan sebaliknya. Karena itu, konflik pemikiran perlu ada untuk melahirkan kebenaran bersama, bukan kebenaranku dan kebenaranmu sepihak saja.

Tak dapat disangkal bahwa setiap calon pemimpin (presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD) ingin berkehendak baik untuk membangun bangsa Indonesia. Itu terbaca dari program-programnya yang selama masa kampanye ‘dikuliahkan-didiskusikan’ baik oleh dirinya maupun oleh tim-timnya di ruang-ruang publik dan bisikan-bisikan halus di ruang privat di seantero Indonesia maupun dari pelbagai jagad oleh siapapun yang merasa terpanggil untuk memikirkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Masyarakat yang terlibat aktif dalam kuliah maupun diskusi itu dapat membanding-bandingkan, menganalisis dan mengevaluasi isi pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan yang tercurah di dalamnya. Keaktifan ini malah dibutuhkan sebagai salah satu ekspresi partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu (pemilihan umum).

Sejumlah orang malah menuangkan hasil analisis dan evaluasinya melalui media sosial dan media-media lainnya. Ada yang bilang gagasan-gagasan itu masih jauh panggang dari api. Ada pula yang mengatakan gagasan-gagasan itu bernas dan cocok untuk kondisi ke-Indonesia-an kita plural, juga yang masih dihantui aksi-aksi koruptif. Kita amini hal semacam ini sebagai bagian dari validasi gagasan serentak mengedepankan pemikiran-pemikiran solutif bagi keberlagsungan bangsa dan negara kita.

Terkait dengan usaha-usaha semacam ini, saya menganjurkan beberapa hal. Pertama, analisis dan evaluasi gagasan harus sampai juga pada landasan epistemologi yang dibangun hingga gagasan-gagasan tersebut terbentuk. Apakah dia lahir sebagai hasil rasio murni ataukah hanya berdasarkan pada pengalaman empirik ataukah merupakan hasil sebuah investigasi mendalam. Ataukah, semua yang digagaskan hanya terhenti pada sebuah ilusi yang sanggup menciptakan nuansa hipnotisme sesaat? Apakah semua gagasan itu berangkat dari kondisi keindonesiaan kita masa kini sebagai sebuah teks yang dilingkupi dengan pelbagai konteks yang menyertainya?

Kedua, jika hasil analisis dan evaluasi dengan kerangka logic of thingking yang kredibel (dari sisi keilmuan kontemporer yang tak melupakan tradisi dan sejarah) maka hal itu menandakan bahwa masyarakat kini dan di sini tidak lagi menerima secara buta atau ikut bodoh-bodoh apa yang dikatakan oleh otoritas-otoritas politik lokal maupun nasional. Jika partai politik dan politisinya ‘agak’ menutup ruang dialektika politik yang mumpuni, media sosial dan media-media lainnya termasuk media tradisional bisa jadi menjadi pilihan masyarakat untuk berkompetisi gagasan. Jika hasil analisis dan evaluasi itu menimbulkan serangan hangat dari pelbagai pihak dengan melampirkan alasan-alasan nonlogis maka serangan-serangan semacam itu perlulah dikaji pula.

Jika para pihak itu sampai memolisikan pribadi-pribadi kritis semacam itu, maka para pihak itu sedang membangun sebuah politik despotisme. Politik despostime mencederai demokrasi, sebab dia memandang dirinya sebagai yang absolut, sebagai yang paling benar dari segalanya, dan menutup segala kemungkinan lain. Pesta demokrasi lima tahunan kita tinggal beberapa saat lagi. Mari kita berdinamika di dalamnya sambil mewaspadai mereka yang berjiwa despotis!

*Penulis merupakan mahasiswa Program Doktoral Islamic Interdisciplinary Study UIN Sunan Kalijaga Jogja