OPINI: Makna Krusial Debat Pamungkas

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat kelima atau debat terakhir dalam rangkaian kontestasi pilpres pada Sabtu 13 April. Tema debat pamungkas yang akan digelar menyoal Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Keuangan, Investasi, dan Industri.

Debat kelima ini memiliki makna krusial bagi bangsa dan kedua kandidat yang akan berkontestasi pada pilpres 17 April mendatang.

Dalam konteks politik praktis debat kelima masih sangat penting mengingat jarak elektabilitas antar capres pada seluruh survei tidak lebih besar dari jumlah swing voters dan undecided voters ditambah margin of error.

Belum ada kesamaan hasil survey. Artinya sebagian survei mengunggulkan paslon 01 dan ada pula yang mengunggulkan paslon 02. Artinya hal yang dapat dilakukan oleh masing-masing paslon untuk memenangkan kontestasi adalah memastikan suara swing voters dan undecided voters.

Bryan Larson (2004) menjelaskan tipologi swing voters dan undecided voters. Mereka biasanya merupakan pemilih yang logis dan transaksional mengingat pemilih ini merupakan masyarakat terdidik. Artinya, para capres harus mampu menjelaskan program kerjanya secara konkret, bukan retorika dan ‘janji surga’ saja. Pada konteks ini seharusnya petahana lebih diunggulkan mengingat dia dapat memaparkan capaian konkret beserta peta jalan kedepannya.

Debat kelima ini juga bermakna penting dan krusial bagi bangsa ini guna melengkapi referensi dalam memilih, sehingga tidak ada alasan tidak memilih (golput), karena tidak memiliki referensi lengkap terhadap paslon. Disamping terkait dengan kontestasi politik, panggung terakhir diharapkan dapat ditutup dengan keteduhan.

Marjah Huderk (1999) menjelaskan bahwa membangun gagasan ekonomi dan keuangan mutlak diperlukan argumentasi kuantitatif dengan kesimpulan yang kualitatif. Artinya, dengan tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, dan industri maka argumentasi yang dibangun paslon harus berdasar data konkret dan analisa yang benar.

Bagi paslon 02 debat kelima ini merupakan ujian bagi retorika kampanye, seperti misalnya menurunkan harga sembako, listrik maupun klaim kebocoran. Jika retorika paslon 02 dapat dibuktikan secara kuantitatif dan kualitatif dengan data yang valid, hal ini akan sangat berpengaruh pada elektabilitasnya.

Sebaliknya jika paslon 02 masih ‘berkubang’ pada tataran retorika, sejatinya keuntungan elektoral ada pada paslon 01 sebagai petahana, karena sebagai pemilih logis, dalam hal ini swing voters dan undecided voters, menilai petahana lebih menjanjikan meskipun belum sempurna.

Pada debat pamungkas ini, untuk mengimbangi paslon 01, paslon 02 harus lebih menonjolkan peran cawapres 02 sebagai ekonom dan pengusaha. Tentu Sandiaga Uno sudah terbiasa dengan aspek financial projection, forecast dan risk assessment untuk membuat keputusan dengan dielaborasi dengan data kuantitatif.

Cawapres 02 harus mereplikasi pola pikir tersebut ketika mengelaborasi gagasan dan tanggapan pada debat guna menghadapi gagasan petahana yang dibangun dari data formal yang valid dan fakta empiris.

Pada tema keuangan capres 02 harus dapat membuktikan klaimnya mengenai profil utang yang tidak sehat dibandingkan dengan postur APBN dan pemasukan negara yang diklaim bocor. Sebenarnya melemparkan isu tersebut merupakan spekulasi besar untuk paslon 02.

Dalam hal ini tentu paslon 01 akan menguraikan peta jalan pembangunan infrastruktur yang berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat sebagai adjustment dilakukannya pinjaman. Selain itu tentu paslon 01 akan menyampaikan postur APBN dan pendapatan yang meningkat.

Pada tema keuangan tentu paslon tidak cukup hanya menyampaikan kebocoran, tetapi masyarakat lantas mencari solusi (kalau pun klaim kebocoran dapat dibuktikan). Solusi yang semestinya bisa disampaikan melalui gagasan paslon 02 adalah restrukturisasi pinjaman maupun gagasan untuk memperoleh alternatif sumber pembiayaan yang lebih menguntungkan dan cara mengelolanya dengan lebih efektif.

Tentu pada sesi ini paslon 02 harus menyampaikan gagasan kuantitatif bagaimana cara meningkatkan pemasukan negara dan mampu menghasilkan rasio keuangan yang lebih sehat dibandingkan dengan periode 2014–2019.

Boris Hughland (2014) menyebutkan bahwa topik pengelolaan keuangan negara dan perekonomian kerap kali efektif sebagai vote getters asalkan kandidat mampu meyakinkan pemilih dengan gagasannya mengelola keuangan untuk memperbaiki perekonomian yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyakat.

Paslon 01 maupun paslon 02 harus mampu menguraikan dalam gagasan tiga hal penting, yakni source of funding, increament income, dan distribution for public welfare. Tujuannya agar publik mengetahui bagaimana capres dapat sustain mengelola keuangan dan perekonomian negara.

Jika tiga hal tersebut mampu dielaborasi petahana dengan baik, termasuk memberikan contoh konkret, misalnya dengan ‘kartu sakti’ maka ini sekaligus mengubur retorika capres 02 terkait dengan bubarnya Indonesia, karena utang.

Tentu publik masih ingat narasi pesimisme tentang Indonesia 2030 yang dibangun capres 02. Pada porsi ini cawapres 01 dapat memberikan sentuhan implementasi ekonomi keumatan pada tataran konkret.

Sebaliknya cawapres 02 dengan pengalaman empirisnya harus berbicara secara induktif, empiris, dan logis. Misalnya saat dia menciptakan rumah dengan uang muka nol persen di DKI Jakarta.

Pada tema investasi tentu paslon 02 akan menyoal efektifitas paket kebijakan ekonomi pada realisasi investasi di Tanah Air. Namun bila mengacu pada laporan tahunan BKPM 2018 tidak ada korelasi signifikan antara paket ekonomi dan realisasi penanaman modal.

Paslon 01 dalam hal ini tentu akan menonjolkan kontribusi startup maupun UMKM dengan platform Nawacita. Perlu disampaikan juga peta jalan dalam membawa Unicorn Indonesia menjadi Decacorn dan juga gagasan penyempurnaan pelayanan digital (Dilan) dalam perizinan untuk memangkas birokrasi investasi.

Perlu juga disampaikan oleh paslon 01 peta jalan selepas peringkat kemudahan berusaha Indonesia mengalami peningkatan. Whats next?

Sebaliknya cawapres 02 dapat menyampaikan pengalamannya dalam mendatangkan investasi, termasuk melalui cara-cara yang nonkonvensional (private equity) atau melalui joint venture berbasis convertible loan maupun opsi lainnya.

Terakhir pada tema industri paslon 02 dapat menyoroti industri strategis yang pengelolaannya masih belum sinkron antara sektor hulu dan hilir, seperti pengelolan industri CPO yang merupakan penyumbang devisa terbesar. Namun di hulu terjadi sengkarut perizinan dan dimoratorium tetapi pemerintah berharap ekspor CPO yang tinggi di sektor hilir.

Sebaliknya paslon 01 harus mampu menjelaskan peta jalan pengembangan industri naskonal, termasuk dalam hal ini peta jalan penguatan pasar.

Gagasan mengatasi tumpang tindih regulasi yang masih menghantui pelaku industri juga perlu disampaikan paslon 01 untuk menambah nilai lebih sebagai petahana.

*Penulis merupakan dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya/Anggota Tim Pakar Debat Hukum di Philip Jesup International

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News