OPINI: Pemimpin yang Inspiratif

ILustrasi lelang jabatan - JIBI
25 Mei 2019 08:07 WIB Dibyo Sumantri Aspirasi Share :

Pelaksanaan coblosan serentak di Tanah Air, berikut pernak perniknya baru saja dilalui. Perjalanan sejarah yang membawa anak bangsa menuju kehidupan yang sejahtera, masih panjang dan berliku. Tugas dan tanggung jawab pemerintah beserta jajarannya tidak ringan. Selain tuntutan era Revolusi Industri 4.0 dan persaingan global, sejumlah persoalan dalam negeri juga patut segera diselesaikan, seperti ketenagakerjaan, kesenjangan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Sudah tentu tanggung jawab tidak bisa ditumpukan pada kebijakan Pemerintah Pusat namun inisiatif dan kreativitas Pemerintah Daerah sangat strategis. Khususnya dalam pemerataan pembangunan di masing-masing wilayah.

Konsep pembangunan wilayah di negeri yang luas ini harus integral antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Termasuk pembangunan infrastruktur yang bersifat hardware melainkan juga diimbangi pembangunan software, yaitu kesiapan sumberdaya manusia dibidang sosial, industrialisasi, budaya dan sebagainya.

Makan Bubur Panas
Sebuah tamsil menyatakan pembangunan wilayah itu bagai makan bubur panas, harus dimulai dari pinggir terlebih dulu. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berperan penting dan strategis.
Pemimpin dan pemangku kewenangan di daerah, patut lebih berani berinisiatif merencanakan pembangunan di wilayahnya. Bukankah yang memahami situasi wilayahnya adalah para pemimpin daerah masing-masing?

Pengalaman menunjukkan bahwa kebijakan sentralistik tidak selalu efektif bagi masing-masing wilayah. Oleh karena itu, arahan dari pemerintah pusat yang fleksibel, akan menciptakan gairah dan memberi peluang kreatif bagi pimpinan daerah.

Sebaliknya, pemangku di wilayah harus inspiratif dan berani mengajukan inisiatif pembangunan sesuai kondisi daerahnya. Dengan catatan, proposalnya dapat dipertanggung jawabkan, komprehensif, terukur, bukan proyek trial and error serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Penyempurnaan Regulasi
Dengan pertimbangan tersebut, perlu adanya regulasi yang melahirkan harmonisasi hubungan atasan-bawahan serta azas pemerataan pembangunan antar wilayah. Pemerintah Pusat perlu lebih intensif melakukan sinergi dengan Pemerintah Daerah beserta jajarannya, dalam menciptakan iklim produktif serta budaya kewirausahaan di daerah.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga perlu mengajukan inisiasi pemangkasan rantai birokrasi yang menghambat investasi. Beberapa pihak masih merasakan bahwa Pemerintah masih ragu-ragu mengambil keputusan, akibatnya kebijakan yang dinantikan masyarakat, terlambat diterbitkan.

Masalah yang dikeluhkan dunia usaha di daerah, antara lain panjangnya birokrasi perizinan, imbas sosial politik yang menghambat iklim usaha. Di samping itu, masih rendah kesadaran promosi untuk menggali ceruk pemasaran, rendahnya apresiasi terhadap produk daerah, serta belum meratanya pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat.

Beberapa Fenomena
Sebagian masyarakat menyadari bahwa pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh warga. Namun seringkali tidak diawali sosialisasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga tidak mustahil terjadi gesekan. Misalnya saat dilaksanakan program relokasi penduduk, lantaran adanya pembangunan.

Sebaliknya jika tanpa dinamika pembangunan di satu wilayah, tidak tertutup kemungkinan warga di satu daerah akan melakukan migrasi ke ibukota dan kota besar yang dianggap punya kesempatan lebih besar mereguk penghasilan bagi kesejahteraan keluarganya.

Sekadar gambaran, potensi perpindahan warga dari daerah ke Jakarta dan sekitarnya, sebagaimana pernah dilansir Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, tidak kurang dari 181.162.458 warga seiring dengan arus balik usai mudik Lebaran.

Bahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI memprediksi dalam lima tahun terakhir ini, jumlah pendatang dari daerah mencapai 68.000 sampai 70.000 orang. Tentu fenomena tersebut tidak perlu terjadi, jika di daerah terbuka peluang kerja yang memadai lantaran adanya pembangunan serta industrialisasi yang menyerap tenaga kerja.

Pemimpin Inspiratif
Mengingat sejauh ini masyarakat di berbagai wilayah masih cenderung berbudaya paternalistik, yaitu nilai kemasyarakatan yang menempatkan pimpinan sebagai insan yang patut dihormati lantaran dianggap pelindung dan pengayom.

Sifat Paternalism masyarakat Indonesia cenderung masih kuat, lantaran tersisa sistem nilai, norma dan kebiasaan di zaman dulu, saat sebagian wilayah Indonesia masih berupa kerajaan. Dengan demikian, karakter kepemimpinan daerah di Indonesia jauh lebih kompleks. Bukan hanya sebagai pengelola organisasi, melainkan juga inspirator, motivator dan sekaligus pembentuk citra luhur seluruh warganya.

Oleh karena itu, demi terciptanya rasa aman dan damai, serta kesinambungan pembangunan, maka perlu kehadiran pemimpin yang mampu menjadi inspirator bagi warganya. Profesionalitas, kreatif serta inovatif. Selain itu, dibutuhkan figur yang tegas, jujur, berintegritas, memiliki kepribadian kokoh serta menjadi panutan warga. Begitulah kurang lebihnya.

*Penulis merupakan Mantan HR & Finance Director Krakatau Industrial Estate