OPINI: Meramal Masa Depan Tol Laut

Kapal Motor (KM) Binaiya meninggalkan dermaga Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/6/2019). - Bisnis/Paulus Tandi Bone
26 Juni 2019 08:02 WIB Siswanto Rusdi Aspirasi Share :

Bagaimana masa depan program Tol Laut? Itulah pertanyaan yang terbersit dalam benak penulis sejurus membaca sebuah berita di laman bisnis.com yang tayang beberapa waktu lalu. Portal rujukan pelaku bisnis tersebut melaporkan, pada intinya DPR belum setujui kelanjutan program ini, karena dinilai tidak efisien.

Disampaikan oleh lembaga yang salah tugas utamanya adalah mengawasi jalannya roda pemerintahan, sinyalemen ini jelas tidak main-main. Lain ceritanya jika yang memberikan penilaian adalah pihak lain. Bisa berdebat tiada habisnya dalam menentukan efisien atau tidaknya program tol laut hingga akhir zaman.

Kendati demikian, dalam sistem dan budaya politik di Indonesia, penilaian parlemen tadi bukanlah lonceng kematian yang mencabut nyawa program Tol Laut di lapangan. Menurut seorang teman, jurnalis senior pada sebuah koran ekonomi utama di Indonesia, apa yang dilakukan oleh DPR merupakan hal yang biasa. Legislatif tengah unjuk gigi kepada eksekutif bahwa soal anggaran, parlemen adalah penentunya. Ini bargaining position, katanya. Pada waktunya (Agustus nanti), tambah sang wartawan senior, parlemen biasanya akan tetap mengetokan palu persetujuan untuk kelanjutan program Tol Laut.

Tulisan ini tidak hendak membahas strategi dan taktik penganggaran yang berlangsung di Senayan. Penulis tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk itu. Saya mencoba fokus pada inefisiensi Tol Laut yang diungkapkan DPR. Yang menjadi pertanyaan adalah dengan vonis belum/tidak efisien yang ditujukan oleh DPR kepada program Tol Laut, ditambah dengan anggaran (kemungkinan) akan makin mengecil ke depannya, bagaimanakah masa depan Tol Laut?

Tol Laut dimunculkan ke permukaan pada saat debat/kampanye pilpres 2014. Program ini adalah gagasan Pendulum Nusantara yang diberi baju baru. Sebelum pelaksanaan pesta demokrasi pada tahun itu, publik kemaritiman di Tanah Air disuguhi sebuah ide besar dengan label Pendulum Nusantara. Konsep ini ditawarkan oleh seorang eksekutif puncak di BUMN kepelabuhanan dan mendapat atensi yang cukup positif dari pemangku kepentingan bisnis pelabuhan dan pelayaran domestik. Ketika tiba musim pemilu/pilpres 2014, gagasan ini seperti ditelan bumi. Lalu munculah Tol Laut sebagai gantinya.

Dua ekonom senior yang menjadi bagian dari tim kampanye pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam berbagai kesempatan saat itu mengatakan, Tol Laut tidak akan memakan subsidi, elain prinsip tersebut tidak banyak yang diketahui publik terkait dengan arsitekturnya. Sementara itu, sebagai pembanding, konsep Pendulum Nusantara memiliki penjelasan yang sedikit lebih detail. Misalnya, kapal-kapal yang digunakan adalah tipe kontainer (berukuran sekitar 4.000-5.000 twenty foot equivalent unit) yang bergerak seperti bandul jam dari pelabuhan-pelabuhan utama yang ada dalam lintasannya.

Pelabuhan-pelabuhan utama atau hub tadi ditopang oleh pelabuhan-pelabuhan yang lebih kecil yang berada di sekitarnya. Pelabuhan ini dikenal dengan istilah spoke. Pendulum Nusantara memang ditumpukan di atas konsepsi hub and spoke yang ada dalam dunia pelayaran. Contoh lain, dalam Pendulum Nusantara peran pelayaran lokal, khususnya swasta, diberikan tempat cukup luas. Kapal-kapal peti kemas yang disebut di muka merupakan kapal swasta yang diadakan sendiri oleh pengusaha yang ingin terlibat dalam skema Pendulum Nusantara. Pun, kapal-kapal yang mengangkut kargo dari pelabuhan spoke ke pelabuhan hub.

Dalam Pendulum Nusantara semua pelayaran diperlakukan sama. Ketika program Tol Laut dieksekusi pada 2015, pemerintah membangun kapal-kapal baru dan memberikan subsidi untuk mendukung operasionalnya, yang besarnya ratusan miliar rupiah setiap tahun. Selain itu, perusahaan pelayaran milik BUMN berperan dominan dalam program Tol Laut dan baru dalam dua tahun terakhir (2018-2019) perusahaan pelayaran swasta diberi kesempatan terlibat, bahkan sampai dipinjami kapal milik negara melayani trayek yang ada dalam tol laut.

Bagaimana masa depan tol laut? Masa depannya akan baik-baik saja. Soalnya, program ini bersifat amat politis, sehingga akan terus dijalankan oleh pemerintah, apa pun keadaannya. Mau efisien kek, mau tidak efisien kek. Kendati secara umum masa depan Tol Laut cerah tapi tetap ada beberapa hal yang akan mempengaruhi perjalanannya ke depan, yang pada derajat tertentu dapat membuat wajahnya tidak seluruhnya cerah.

Pertama, kemampuan keuangan negara yang akan makin terbatas untuk memberikan subsidi. Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa program Tol Laut penuh dengan subsidi. Jika dilihat murni dari sisi ekonomi/bisnis, program ini sudah harus ditutup jauh-jauh hari sebelumnya. Pendapatan dari freight yang diperoleh oleh pelayaran yang menjalankan program tersebut belum mampu menambah cuan korporasi.

Malah, pelayaran sebenarnya makin terbebani dengan menceburkan diri ke dalam program Tol Laut, karena subsidi hanya menutup sebagian saja dari biaya-biaya yang ada.

Salah satu komponen yang tidak disubsidi adalah biaya gaji untuk kru kapal. Padahal, untuk mengoperasikan kapal-kapal tol laut yang berstatus milik negara itu direkrutlah pelaut-pelaut baru. Alhasil, banyak pihak yang terheran-heran ketika perusahaan pelayaran swasta yang sudah go public, mau menjadi operator tol laut. Bagaimana bisa untung dan membagi deviden kepada shareholder dengan kondisi seperti itu? Kalau BUMN pelayaran bolehlah.

Kedua, masih belum berkembangnya industri/aktivitas ekonomi dalam skala yang cukup di kawasan timur Indonesia dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang menjadi tujuan kapal-kapal Tol Laut. Efek dari kondisi ini adalah tingkat keterisian atau load factor kapal dari kawasan tersebut menuju pelabuhan hub Tol Laut di Pulau Jawa selalu rendah, di bawah kapasitas angkut terpasang kapal. Melihat perkembangan yang ada, cargo imbalance ini sepertinya masih akan berlangsung hingga lima tahun mendatang.

Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasinya? Ada baiknya mulai memikirkan pengalihan bentuk subsidi dari yang dilakukan selama ini ke bentuk lainnya. Sependek pengetahuan penulis, pemberian subsidi dalam program Tol Laut –mulai dari pembangunan kapal baru hingga menanggung biaya operasional kapal– hanya ada di Indonesia. Di negara lain bukan tidak ada subsidi, hanya saja wujudnya berbeda. Di sana subsidi diberikan dalam bentuk bunga bank yang ringan bagi pengusaha pelayaran.

Ada kesesatan berpikir yang cukup fatal dalam program Tol Laut, yaitu menganggap permasalahan ketidakseimbangan kargo, juga disparitas harga, disebabkan oleh tidak performed-nya sektor pelayaran. Alhasil, yang dikutak-katik hanya sektor yang satu ini. Pelayaran hanyalah penopang geliat ekonomi yang lebih besar. Jika ekonomi berjalan baik, pelayaran juga akan sehat. Ingat, ship follows the trade, jangan dibalik.

*Penulis merupakan Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

Sumber : Bisnis Indonesia