OPINI: Rekonsiliasi sebagai Pembentuk Identitas Baru Organisasi

Ilustrasi. - Reuters/Mussa Qawasma
11 Juli 2019 05:02 WIB Daniel Yudistya Wardhana Aspirasi Share :

Rekonsiliasi dapat diartikan sebagai sebuah tindakan penyelesaian suatu konflik yang sudah menyeluruh dan merugikan banyak pihak. Jalan yang tepat dan bijaksana untuk mencari solusi terbaik bagi keuntungan bersama, walaupun seringkali membutuhkan biaya yang mahal.

Afrika Selatan pernah mengalami sejarah yang kelam pada 1948 hingga 1993, kala itu kebijakan politik Apartheid yang bermakna 'memisahkan' diterapkan bagi warga negaranya yang menimbulkan diskriminasi politik dan ekonomi antara warga kulit putih dengan penduduk asli. Berbagai ketidakadilan terjadi diantaranya adalah warga kulit hitam dipaksa tinggal di lokasi yang terpisah dari warga kulit putih dan tidak boleh masuk ke lingkungan tersebut tanpa izin.

Perjuangan warga kulit hitam tersebut tidak lepas dari peran pemenang nobel perdamaian asal Afrika Selatan yaitu Nelson Mandela. Pejuang pembebasan paham Apartheid ini bahkan menghabiskan 27 tahun hidupnya di dalam penjara karena sikap politiknya dianggap berlawanan dengan pemerintah kala itu. Perjuangan yang luar biasa panjang dari dalam penjara akhirnya mampu menghentikan praktik diskriminasi yang terjadi dan mewujudkan rekonsiliasi bersama ketika Nelson Mandela menjadi Presiden melalui pemilihan umum yang demokratis pada tahun 1994.

Melalui suatu komite nasional yang dibentuk untuk mencari fakta pelanggaran HAM dan berbagai kekerasan yang terjadi, pemerintah Afrika Selatan memiliki pandangan bahwa konflik yang selama ini terjadi harus diselesaikan dengan tuntas. Komite nasional tersebut tidak bertujuan untuk menghukum namun untuk mencari keadilan dan mengakhiri berbagai permasalahan masa lalu Afrika Selatan secara terbuka, semua pihak yang terlibat harus berperan serta, bagi pelaku kekerasan harus mengakui kesalahannya dan bagi korban dan keluarganya direkomendasikan untuk mendapatkan santunan ganti rugi bagi masing-masing korban.

Pemerintah Afrika Selatan kala itu menganggap perlu adanya langkah nyata untuk membuka lembaran baru dan menghapus luka akibat tindakan kekerasan di masa lalu dan diharapkan rekonsiliasi tersebut akan memberikan identitas baru sebagai suatu bangsa yang bersatu. Melalui pembentukan undang-undang kesatuan nasional dan membentuk berbagai komite seperti pencari fakta, ganti rugi dan rehabilitasi dan komite amnesti diharapkan semua komponen bangsa yang terlibat dapat saling menyelesaikan permasalahannya dengan tuntas dan lepas dari luka dan dendam masa lalu sehingga terbentuk tatanan baru dalam masyarakat yang membawa pada kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga Afrika Selatan.

Rekonsiliasi Konflik Organisasi
Rekonsiliasi juga menjadi sebuah topik yang cukup sering terdengar belakangan ini, hal yang juga berlaku pada tataran organisasi. Hal tersebut dilakukan jika suatu organisasi tengah mengalami konflik atau kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai-nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai baik dalam diri sendiri maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Dalam sudut pandang organisasi, konflik dapat dianggap baik jika dapat dikelola dan mendukung pencapaian sasaran organisasi, sebaliknya jika konflik tersebut bersifat merusak dan menghambat kinerja maka konflik tersebut harus segera diselesaikan.

Melihat perjalanan perjuangan rekonsiliasi di Afrika Selatan yang sangat berat dan berliku tampak bahwa jika suatu Negara atau organisasi mengalami konflik yang berkelanjutan maka dapat berakibat banyak kesempatan atau peluang untuk berkembang akan terhambat karena waktu habis untuk berfokus pada konflik, konsekuensi buruk juga harus diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik baik secara fisik maupun emosional, kemudian juga kondisi pihak yang tidak terlibat juga dipertaruhkan, belum lagi munculnya biaya pemulihan kembali yang sangat besar. Jika konflik sudah mengarah pada kondisi yang negatif atau berpotensi merusak tatanan organisasi maka perlu dilakukan langkah-langkah rekonsiliasi.

Jiwa Besar
Dari pemaparan di atas bisa dipelajari beberapa faktor untuk mencapai rekonsiliasi konflik dalam organisasi. Pertama, konflik harus disadari dan diakui semua pihak yang terlibat sebagai suatu prioritas yang harus diselesaikan, sehingga peran pemimpin sangat penting disini, harus ada sosok Nelson Mandela dalam organisasi yang berani dan berjiwa besar untuk memulai perdamaian. Oleh karena hal tersebut adalah prioritas, maka alokasi waktu, biaya dan pikiran harus diarahkan kepada proses tersebut. Kedua, semua pihak yang terlibat konflik perlu untuk duduk bersama dan melakukan negosiasi demi kepentingan yang lebih besar, yaitu penyelesaian konflik dan keberlanjutan organisasi bukan untuk kelompoknya semata.

Ketiga, proses rekonsiliasi diharapkan dilakukan secara terbuka, dan melibatkan semua pihak dan jika diperlukan perlu adanya pihak ketiga untuk menengahi proses pemulihan tersebut, pembentukan suatu gugus tugas atau komite dapat mempercepat proses rekonsiliasi tersebut. Jika hasil negosiasi sudah disepakati bersama maka formalisasi hasil sebagai bentuk keseriusan organisasi harus segera dilakukan, baik berupa keputusan, peratusan atau nota kesepahaman yang harus dilaksanakan oleh semua anggota organisasi.

Terakhir, semua hasil dan keputusan dari proses rekonsiliasi tersebut harus disampaikan pada semua anggota organisasi tanpa terkecuali dan terus menerus. Mengapa perlu disampaikan secara terus menerus? hal ini berkaitan dengan tujuan rekonsiliasi yang dapat memberikan identitas dan budaya yang baru bagi organisasi yang berkonflik, supaya semua pihak, walapun pelan dan membutuhkan waktu panjang, tidak lagi berada dalam suasana penuh curiga, dendam dan permusuhan.

Seluruh anggota organisasi harus dibiasakan dengan pola pikir dan cara pandang yang baru berdasarkan hasil dari keputusan rekonsiliasi, penormalan hubungan antar pihak harus dibangun dengan besar hati. Memang, rekonsiliasi adalah jalan yang panjang bagi suatu organisasi untuk melupakan kepedihan dan berdamai dengan masa lalu demi masa depan, suatu langkah besar yang tidak mudah namun tidak mustahil untuk dilakukan.

*Penulis merupakan dosen Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta