OPINI: Prodi Ilmu Komunikasi Merespons Post-Truth

Ilustrasi. - Reuters/ Kacper Pempel
07 Agustus 2019 05:02 WIB Finsensius Yuli Purnama Aspirasi Share :

Kongres Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom) ke-V dengan tema Tantangan Pendidikan Komunikasi di Era Teknologi 4.0 telah terselenggara pada 24-26 Juli 2019 lalu di Solo, Jawa Tengah.

Selain tujuh buku hasil dokumentasi naskah peserta call for paper yang telah diluncurkan, agenda utama laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2016-2019 dan pemilihan pengurus baru periode 2019-2022 telah berjalan dengan baik.

Dari tiga kandidat yang maju, terpilihlah Muhamad Sulhan, Kepala Prodi Ilmu Komunikasi UGM menggantikan Heri Budianto sebagai ketua Aspikom yang baru. Salah satu agenda penting yang mendesak segera dibahas selanjutnya dalam hemat saya adalah bagaimana Prodi Ilmu Komunikasi di Indonesia bersama-sama merespons post-truth sebagai gejala umum di bidang komunikasi politik maupun pada berbagai bentuk komunikasi lainnya.

Post-Truth
Masa bulan madu demokrasi—yang disebut Samuel Huntington sebagai gelombang demokrasi ketiga—disambut dengan berbagai peristiwa mengejutkan yang menobatkan 2016 sebagai tahun post-truth. Rentetan peristiwa sosiopolitik di Eropa dan Amerika telah menghantarkan kata post-truth sebagai kata baru dalam kamus Oxford Dictionary di 2016 (selain kata Brexiteer dan alt-right).

Konsepsi tersebut tidak lepas dari fenomena Brexit, kekalahan Matteo Renzi dalam referendum untuk mereformasi birokrasi Italia, dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika. Popularitas Marine Le Pen dari partai Front National (Prancis) dan politisi kontroversial Geert Wilders, pemimpin partai liberal Belanda adalah anomali besar-besaran di Eropa.

Post-truth adalah situasi kebahasaan minus kebenaran, fakta dan realitas. McIntyre (2018) menyebut bahwa istilah post-truth lahir dari keprihatinan kebenaran sedang diserang dan dilecehkan. Kata post dimaknai McIntyre bukan sebagai terminologi waktu yang berarti sudah lewat atau sesudah, akan tetapi sebuah kenyataan bahwa kebenaran dikaburkan atau ditutupi supaya menjadi tidak relevan. Post-truth adalah sebuah proses pembusukan fakta yang dikumpulkan melalui proses krebibel dan reliabel untuk membentuk keyakinan atas sebuah realitas.

Di sisi lain, objektivitas dan rasionalitas memberikan jalan bagi emosi-emosi ataupun hasrat untuk memihak kepada keyakinan-keyakinan tertentu, meskipun fakta menunjukkan yang berbeda. Retorika di era senja kala etika tersebut mendapatkan respon dari sejumlah asosiasi di Amerika sebagai bentuk keprihatinan dan pernyataan sikap menolak retorika minus etika.

Kebohongan
Pasca pengumuman kemenangan Donald Trump pada awal November 2016, sejumlah organisasi akademik dan profesi di Amerika menyampaikan sikap mereka terkait dengan menguatnya post-truth. Kendati tidak secara eksplisit menggunakan kata post-truth, beberapa organisasi tersebut mendeskripsikan sebuah retorika dan penggiringan opini publik yang tidak sehat.

Gregory Clark, Ketua Rhetoric Society of America (RSA) mengirimkan surel pada 21 November 2016 kepada seluruh anggotanya yang berisi respons atas keberhasilan retorika tidak biasa dari Trump dan menegaskan ulang nilai-nilai keutamaan RSA: diversity, inclusion dan respect. Tulisan tersebut juga dimuat di halaman web resminya untuk menyatakan keberhasilan Trump adalah tantangan dan misi baru bagi asosiasi.

Sehari sesudahnya, Susan Miller selaku presiden Council of Writing Program Administration (CWPA) melakukan hal yang sama dengan penegasan nilai-nilai organisasi, diversity dan inclusiveness. CWPA mendorong berbagai aksi yang secara langsung menjadi penyadaran publik terkait iklim kebohogan yang sering disebut dengan eufimisme counterknowledge, half-truths, extreme views, alt truth, conspiracy theories dan yang paling populer saat ini berita bohong.

Pada Desember, National Council of Teacher of English (NCTE) mengirimkan pernyataan yang muncul dalam Conference on College Composition and Communication terkait dengan kemenangan Trump. Dalam tulisan tersebut disebut pentingnya bahasa sebagai lokus dari kuasa dan oleh karena itu harus digunakan dengan bijaksn dan bertanggung jawab.

Merespons Post Truth
Kondisi sosialpolitik di Indonesia selalu terkait dengan peristiwa-peritiwa global. Penyebaran ide demokrasi di Indonesia setidaknya mulai muncul pasca keruntuhan Orde Baru pada 1998. Fenomena tersebut terkait dengan serangkaian peristiwa-peritiwa besar di Eropa maupun berbagai gerakan prodemokrasi di sejumlah negara di Asia yang diadopsi oleh aktor-aktor prodemokrasi di Indonesia. Sekali lagi, situasi politik global yang menguatkan iklim port-truth juga dirasakan di Indonesia dan semakin mengeras pada Pilkada Jakarat 2017 dan Pilpres 2019.

Hoaks—anak kandung post-truth—dan mengerasnya populisme agama tak lain merupakan ekses dari retorika yang tidak fair. Keduana telah meresahkan para praktisi jurnalistik maupun berbagai institusi pendidikan di Indonesia. Berkaca dari bagaimana berbagai asosiasi pendidikan tinggi di Amerika merespon post-truth, kiranya mendesak bagi berbagai asosiasi pendidikan tinggi komunikasi di Indonesia untuk menjawab iklim post-truth dalam bentuk yang lebih konkrit.

Selain penegasan nilai-nilai bersama, juga diperlkan penyataan sikap dan posisi dalam iklim post-truth. Selebinya, dapat disain terkait disain mata kuliah atau disain kurikulum sebagai langkah-langkah konkrit menghadapi maraknya hoax dan menurunnya kredibilitas karya jurnalistik akibat munculnya media-media yang menyebarkan ujaran kebencian dan bersifat partisan.

Tujuh buku yang telah diluncurkan kiranya dapat diindaklanjuti dengan diskusi mendalam sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan. Sebagai catatan, tentunya ini adalah tanggung jawab bersama termasuk negara, maupun praktisi media. Respon tidak hanya berarti menanggapi atau menjawab, namun lebih dari itu respon adalah bentuk upaya bertanggung jawab atas situasi yang terjadi.

*Penulis merupakan pengajar di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya/Mahasiswa Doktoral Media & Cultural Studies Universitas Gadjah Mada