OPINI: Habibienomics, Warisan yang Diabaikan

Pilot melintas di antara helikopter AKS saat acara serah terima alutsista di Hangar PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Bandung, Kamis (24/1/2019). PTDI melakukan serah terima 5 unit Helikopter AKS dan satu unit pesawat udara CN235-220 Maritime Patrol Aircraft kepada Kementerian Pertahanan. - ANTARA/Raisan Al Farisi
14 September 2019 05:02 WIB Dzulfian Syafrian Aspirasi Share :

Beberapa tahun belakangan, banyak orang termasuk para otoritas dan ekonom mendadak bingung lantaran melihat rupiah yang terus melemah. Sebenarnya, penjelasannya sederhana saja: karena negeri kita dibangun atas pijakan yang rapuh, yaitu berbasis konsumsi, bukan produksi.

Kuatnya konsumsi selalu digadang-gadang sebagai sumber kekuatan ekonomi Indonesia. ‘Konsumsi tumbuh kuat sekian persen’, ‘konsumsi masyarakat masih menjadi fondasi ekonomi’, dan lain-lain sering kita jumpai dalam berbagai jumpa pers pemerintah atau otoritas lainnya, termasuk analisis berbagai pakar di media.

Namun sedikit sekali yang mengkritik buruknya sektor produksi kita, apalagi menawarkan ide pembangunan ekonomi berbasiskan produksi yang kuat dan berdaya saing tinggi. Di sini lah ide Pak Habibie terkait jalan baru pembangunan ekonomi Indonesia, atau yang sering dikenal dengan Habibienomics patut untuk kita pertimbangkan ulang.

Di era 1990-an, Habibie muncul sebagai simbol baru pembangunan nasional. Beliau hadir di kala perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Beliau dengan gagahnya menawarkan ide pembangunan yang lebih progresif, yaitu ekonomi Indonesia yang berdaya saing tinggi berdasarkan ilmu pengetahuan/sains dan teknologi (Iptek).

Ide ini kemudian beliau ejawantahkan dalam proyek pengembangan industri kapal terbang nasional melalui IPTN yang beliau dirikan sendiri. Kapal terbang merupakan industri yang super kompleks, mensyaratkan investasi Iptek yang sangat besar untuk mampu bersaing di level global.

Inovasi-inovasi di industri penerbangan biasanya merupakan Iptek terdepan yang kemudian dapat menginsipirasi atau digunakan di berbagai industri lainnya. Jadi, dalam hal ini visi dan aksi Habibie memang sangat maju dan ambisius, tak hanya untuk ukuran Indonesia pada zaman itu, tapi bahkan juga hingga saat ini.

Sayangnya, visi besar Habibie ini kemudian terbentur karang besar. IPTN dan industri kapal terbang nasional yang beliau dirikan dan besarkan kemudian hancur luluh lantah diterpa badai krisis ekonomi 1998. IPTN dipaksa dan terpaksa tutup lantaran bagian dari perjanjian peminjaman uang ke IMF. Puluhan ribu pegawainya pun terpaksa dirumahkan yang kemudian berhamburan ke seluruh dunia. Mereka ditarik berbagai perusahaan pesawat terbang dunia, termasuk Boeing dan Airbus. Kehilangan besar bagi Indonesia.

Habibie merupakan seorang insinyur. Pendidikan S1 hingga S3-nya semuanya ditempuh di bidang teknik. Beliau tidak pernah mengenyam pendidikan formal terkait ilmu ekonomi. Namu beliau paham betul bahwa tanpa dukungan dan penguasaan Iptek, mustahil Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara-negara maju. Tanpa Iptek, mustahil Indonesia akan menjadi negara besar. Inilah ide utama Habibienomics yang tidak boleh kita lupakan.

Dalam teori ekonomi, visi Habibienomics yang beliau implementasikan melalui IPTN sebenarnya sejalan dengan teori resource-based view sebagaimana dituliskan oleh Edith Penrose (1959) dalam bukunya yang sangat berpengaruh, The Theory of Growth of the Firm. Buku ini mencoba menjawab pertanyaan, apa yang membuat sebagian perusahaan mampu tumbuh dengan pesat dan menguasai pasar, sedangkan yang lain layu sebelum berkembang hingga mati?

Profesor Penrose berargumen bahwa,perbedaannya terletak pada penguasaan sumber daya penting yang dikuasai atau dimiliki perusahaan. Sumber daya inilah yang kemudian menjadi sumber daya saing utama perusahaan untuk dapat berkompetisi dan memenangkan ganasnya persaingan pasar.

Iptek adalah sumber daya utama yang wajib dimiliki oleh perusahaan. Tanpa dukungan Iptek, mustahil bagi perusahaan untuk dapat mempertahankan eksistensinya di pasar. Inilah mengapa setiap perusahaan besar pasti memiliki divisi khusus penelitian dan pengembangan (R&D) guna memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan tetap relevan di mata konsumen.

Teori ini begitu popular dan berpengaruh. Teori ini kemudian dirujuk dan dikembangkan di berbagai teori-teori ekonomi, manajemen dan bisnis, khususnya terkait dengan pengembangan perusahaan hingga pembangunan ekonomi suatu negara.

Lantas mengapa Habibienomics yang berdasarkan resource-based view gagal lepas landas di Indonesia? Tentu banyak faktor yang menyebabkannya. Dua faktor eksternal telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu badai krisis ekonomi 1998 dan tekanan dari IMF. Namun, dalam tulisan kali ini, saya ingin menyampaikan satu hal lagi, yaitu lemahnya dukungan negara terhadap pembangunan ekonomi berbasiskan Iptek.

Jika kita baca ulang sejarah ekonomi dunia, khususnya negara-negara maju, seperti di Eropa, Amerika atau Jepang, mereka sukses berada di depan lantaran hadirnya negara dalam perencanaan industri nasionalnya. Mereka mampu menciptakan iklim dimana negara berkolaborasi dengan sektor swasta untuk bersama-sama membangun ekonomi berbasis Iptek.

Negara juga berperan aktif sebagai pelindung dan pendorong inovasi yang diciptakan oleh swasta agar mampu bersaing di level global. Ambil contoh bagaimana peran Kementerian Perekonomian, Industri dan Perdaganagan Jepang (METI) dalam kesuksesan berbagai perusahaan Jepang, khususnya di dekade 1970-an dan 1980-an. Tujuh dari sepuluh perusahaan terbesar di dunia saat itu adalah perusahaan Jepang.

METI merupakan aktor di balik layar ekspansi berbagai perusahaan Jepang ke seluruh pelosok dunia. METI mendukung total berbagai perusahaan Jepang untuk berkembang dan bersaing di level global, khususnya melalui intensitas R&D dan berbagai kebijakan suportif lainnya. Alhasil, perusahaan-perusahaan ini kemudian menjadi ujung tombak ekonomi Jepang.

Inilah pola umum yang juga diterapkan berbagai negara maju lainnya, tidak hanya Jepang, ketika mereka masih merintis pembangunannya, sebagaimana Indonesia saat ini. Berkaca dari sini, minimnya peran pemerintah dalam menciptakan iklim yang bersahabat bagi perusahaan untuk berinovasi dan bersaing di level global adalah kritik utama visi pembangunan nasional. Negara harus hadir dalam mendorong perusahaan-perusahaan domestik untuk mengembangkan produk-produknya berbasis Iptek.

Tanpa ini, mustahil Indonesia akan menjadi produsen barang-barang bernilai tambah tinggi dan menjualnya ke negara-negara lain. Selama negara absen dalam medorong Iptek, selama itu pula kita hanya akan menjadi negara yang hanya bisa mengimpor, mengeruk sumber daya alam, mengirim TKI ke Arab sana, defisit neraca perdagangannya, lemah rupiahnya, dan berbagai permasalahan ekonomi lainnya. Inilah mengapa Habibienomics, dalam konteks pembangunan ekonomi berdasarkan Iptek atau nilai tambah tinggi akan abadi.

Inilah warisan Habibie yang terus kita telantarkan hingga detik ini. Selamat jalan Pak, jasamu untuk negeri ini akan terus abadi.

*Penulis merupakan ekonom Indef