OPINI: Menggagas Akuntansi Heritage

Ilustrasi Buku - Reuters
10 Oktober 2019 11:17 WIB Totok Budisantoso Aspirasi Share :

Dalam papernya, Wild (2013) memaparkan Heritage, cultural and community assets comprise a very valuable tangible and intangible component of the economic, social, cultural and natural capital of many public sector entities. They contribute a significant qualitative value to communities in the form of enhancing social cohesiveness and national identity. They make a direct and indirect regional and national economic contribution and augment an international reputation.

Ulasan dalam riset tersebut terasa sangat nyata dalam lingkungan di Jogja khususnya. Bahkan dalam pertemuan tingkat menteri kebudayaan se-ASEAN, Jogja ditetapkan sebagai kota budaya. Anugrah sebagai kota budaya ini tentu saja membanggakan bagi semua, khususnya warga Jogja. Pemberian predikat ini menunjukkan Jogja menjadi sentra aktivitas kebudayaan.

Tentu saja tidak hanya berarti keberadaan dari peninggalan-peninggalan bersejarah tetapi juga kemampuan untuk menjaga dan melestarikan serta terlebih lagi internalisasi dalam sendi kehidupan masyarakat Jogja.

Peringatan hari jadi ke-263 Kota Jogja yang dirayakan penuh dengan nuansa keunikan ragam budaya semakin meneguhkan anugrah kota budaya itu sendiri. Berbagai pertunjukan seni budaya akan ditampilkan selama Oktober ini yang dirunut sejarahnya menjadi bulan berdirinya Kota Jogja berdasarkan perjanjian Giyanti pada 1775. Dari aspek spirit yang digunakan sebagai pengikat kekuatan Kota Jogja kita dapat berkaca dan berpegang pada nilai-nilai keutamaan. Semboyan Kota Jogja-Segara Amarta (Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta) merupakan wadah dari semangat kemandirian, kedisiplinan, kepedulian dan kebersamaan.

Dalam semangat Segara Amarta, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat memiliki kewajiban untuk nguri-nguri dan menumbuh kembangkan kota Jogja sebagai kota budaya yang juga diakui sebagai kota pelajar. Terdapat deretan panjang warisan budaya adi luhung baik yang terwujud secara fisik maupun non fisik yang menjadi manivestasi kebudayaan yang telah berurat berakar sejak zaman dahulu. Deretan warisan budaya dan inisiatif seluruh warga dalam menjaga dan mengembangkannya mendorong Kota Jogja menjadi destinasi wisata terkemuka di Indonesia.

Dalam konteks itu, terjadi persinggungan yang tidak terpisahkan antara kegiatan kebudayaan dan perekonomian. Harus diakui pariwisata adalah salah satu kaki penting yang menopang kegiatan perekonomian Kota Jogja. Intensitas kedatangan wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara menjadi penentu denyut perekonomian di hampir seluruh sudut Kota Jogja. Jika diulik motivasi berkunjung ke Jogja, bisa dipastikan diskusinya akan berujung pada Jogja sebagai kota akar budaya.

Akan muncul serangkaian hasil cipta karsa luar biasa, keraton, candi, keris, batik, tarian, petilasan dan lain-lain yang akan menjadi daftar sangat panjang yang akan selalu bertambah. Pertanyaan paling krusial di sini adalah, apakah cukup memberikan perhatian atas tata kelola dan tata usaha atas seluruh sumber daya yang dimiliki? Padahal, keberadaan dari wujud kebudayaan itulah yang menjadi magnet bagi para wisatawan yang akhirnya akan berdampak pada geliat perekonomian.

Nilai Kultural

Dalam hal ini, akuntansi memiliki sudut pandang pemikiran yang mestinya dapat membantu pengelolaan berbagai sumber ekonomi yang dimiliki oleh Jogja dan menjadi tulung punggung perekonomian. Pada dasarnya, sumber daya kebudayaan yang dimiliki adalah aset. Sesuai dengan PSAP No.07, aset adalah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Lebih lanjut, aset budaya atau aset bersejarah memiliki ciri khas (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar; (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual; (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; (d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Dalam pengungkapannya, aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Disepakati telah ada standar yang mengatur bagaimana aset bersejarah disajikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pemerintah sebagai entitas publik. Pertanyaannya, cukupkah standar tersebut memberikan panduan untuk proses tata kelola dan penatausahaaan atas aset heritage yang dimiliki? Saya berkeyakinan masih diperlukan upaya sungguh-sungguh dari profesi akuntansi untuk menggali lebih jauh dan melakukan rekayasa informasi yang betul-betul mencerminkan proses pengelolaan yang tepat atas aset heritage yang ada.

Akuntansi heritage menjadi bidang kajian yang harus terus digagas dan diperdalam sebagai bentuk dukungan khususnya kota Jogja yang mengandalkan kaki perekonomiannya pada upaya-upaya konservasi dan pengembangan kebudayaan. Menjadi sebuah mimpi bahwa akuntansi dengan kajian yang mendalam di bidang heritage akan mampu menyajikan informasi yang lebih berkualitas dan mendorong Kota Jogja tidak hanya menjadi kota budaya tetapi akan menjadi World Heritage yang akhirnya sesuai dengan paparan Wild (2013), enhancing social cohesiveness and national identity and providing regional and national economic contribution and augment an international reputation. Jayalah Jogjaku.

*Penulis adalah Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta