OPINI: Bonus Demografi, Peluang yang Bisa Jadi Bumerang

Warga mengikuti perekaman data untuk pembuatan e-KTP. - JIBI/Nicolous Irawan
18 November 2019 05:02 WIB Agung Budiwijaya Aspirasi Share :

Indonesia diprediksi mengalami bonus demografi pada 2030-2040. Pada periode tersebut, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun).

Penduduk usia produktif akan mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan mencapai 297 juta jiwa. Hal tersebut perlu diantisipasi dalam untuk menyiapkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Proyeksi kondisi demografi tersebut menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya, Presiden mengakui bahwa bonus demografi merupakan tantangan sekaligus kesempatan. Penulis melihat bonus demografi seperti dua sisi mata uang: bisa menjadi peluang tetapi berpotensi pula menjadi bumerang.

Beberapa orang beranggapan Indonesia belum siap untuk menghadapi bonus demografi. Individu usia produktif dengan pendidikan rendah dan keterampilan (skill) yang tak sesuai dengan kebutuhan masih banyak ditemukan. Dari sisi pendidikan, dari total jumlah penduduk usia produktif saat ini hanya 10% yang mengenyam pendidikan tinggi, 25% lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan 65% lainnya merupakan lulusan sekolah menengah pertama (SMP) atau lebih rendah.

Minimnya tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk usia produktif berimbas pula terhadap rendahnya penyerapan tenaga kerja ahli. Jika hal ini tidak segera ditangani serius akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada yang pada akhirnya meningkatkan pula angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Dalam kondisi demikian, bonus demografi tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.

Aset terbesar Indonesia yaitu manusianya. Manusia Indonesia yang unggul dalam segala bidang untuk mengisi pembangunan. Alhasil sangat beralasan bahwa pembangunan SDM menjadi prioritas pertama pada program kerja periode kedua Presiden Joko Widodo.

Jika Indonesia ingin memetik keuntungan maksimal dari bonus demografi, pembangunan kualitas SDM adalah harga mutlak. Presiden telah menetapkan suatu langkah yang tepat. Beliau berkomitmen untuk mewujudkan SDM yang dinamis, terampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

SDM unggul juga termasuk membangun manusia yang bermoral baik, berdaya juang tinggi, dan berjiwa nasionalis. Tanpa pendidikan moral, daya juang, dan jiwa nasionalis, Indonesia hanya akan mencetak robot-robot pintar nirnurani. Selaku warga negara sudah sepatutnya kita bahu-membahu dalam menyiapkan diri untuk menghadapi bonus demografi.

Menyiapkan kualitas SDM unggul atas penduduk usia produktif yang jumlahnya sekitar 64% dari total jumlah penduduk bukan hal mudah. Misalnya kita harus menyiapkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan keahlian, termasuk pembangunan karakter dan moralnya. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk karakter manusia Indonesia yang bermoral, cerdas, rasional, inovatif, suka bekerja keras, optimistis, dan percaya diri serta berjiwa patriot.

Sejarah membuktikan bahwa Indonesia dibangun dan menjadi besar karena jiwa patriotisme rakyatnya, seperti perjuangan meraih kemerdekaan dan prestasi anak bangsa yang telah mengharumkan nama negara.

Jiwa patriot berhasil memandang perbedaan sosial, kultur, dan budaya sebagai kekayaan Indonesia dengan berbagai dinamikanya. Sudah sepantasnya sebagai bangsa yang besar tidak mempermasalahkan latar belakang, SARA, dan hal-hal lain yang dapat memicu perpecahan Indonesia sebagai suatu negara.

Dalam konteks bernegara saat ini, bentuk patriotism zaman now tak lagi mengangkat senjata dan bambu runcing. Kesadaran dan kebersamaan untuk membangun Indonesia dengan segala perbedaan yang ada berdasarkan jiwa patriot merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh generasi zaman now untuk Indonesia maju.

Pembiayaan pembangunan bersumber dari penggalian sumber daya alam, pinjaman atau utang dan pajak. Lebih dari 70% APBN berasal dari pajak. Pajak membuat mesin pembangunan bergerak di segala bidang. Dengan pajak, Indonesia mampu berkompetisi dan sejajar dengan negara maju. Membayar pajak merupakan keniscayaan dan bukti nyata cinta Tanah Air.

Dalam kaitannya dengan perpajakan, bonus demografi ini akan memberikan dampak sangat signifikan. Sebagai gambaran, jumlah penduduk Indonesia pada 2018 sebesar 265 juta jiwa dengan jumlah usia produktif 183 juta (69%). Dari jumlah usia produktif tersebut, jumlah pekerja sekitar 115 juta (63%). Namun hanya 36,6 juta yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari total wajib pajak yang telah memiliki NPWP itu, hanya sekitar 1,5 juta yang membayar pajak, termasuk dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan. Artinya, penerimaan pajak WP OP saat ini termasuk rendah.

Dalam beberapa tahun terakhir, tax ratio Indonesia berada pada level kurang dari 12%. Dengan tax ratio sebesar 11,5% pada 2018, posisi Indonesia cukup tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk di kawasan Asia dan Asia Tenggara. Sementara itu, rata-rata tax ratio negara-negara di dunia menurut data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2018 adalah sebesar 34%. Indonesia harus bekerja ekstra untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Ketertinggalan tersebut seharusnya dapat dikejar saat Indonesia memasuki momentum bonus demografi. Sudah saatnya dipikirkan bagaimana supaya usia produktif sebesar 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa menjadi WP OP yang aktif melakukan pembayaran pajak, sehingga secara langsung memperluas tax base, yang akhirnya akan meningkatkan tax ratio. Pembangunan akan lebih merata dan akan lebih ringan jika dipikul bersama oleh seluruh warga negaranya.

Momentum Hari Pahlawan baru saja diperingati. Mari kita bergandeng tangan bahu membahu menjadi pahlawan masa kini dengan menjadi WP yang sadar pajak. Bersama menggapai bonus demografi untuk wujudkan bangsa yang mandiri.

*Penulis merupakan Kader Bela Negara Tingkat Nasional

Sumber : Bisnis Indonesia