OPINI: Dampak Utang Pemerintah

Ilustrasi rupiah - Reuters
09 Januari 2020 05:02 WIB Y. Sri Susilo Aspirasi Share :

Berdasarkan data Bank Indonesia (2919) dan Kementerian Keuangan (2019), jumlah utang pemerintah per November 2019 tercatat sebesar Rp4.814,31 triliun atau meningkat Rp58,18 triliun dibandingkan bulan sebelumnya. Total utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman dan surat berharga negara (SBN). Total pinjaman yang sebesar Rp770,04 triliun, rinciannya pinjaman dalam negeri sebesar Rp8,09 triliun, pinjaman luar negeri Rp761,95 triliun. Utang pemerintah yang berasal dari SBN mencapai Rp4.044,27 triliun. Utang SBN terdiri dari denominasi rupiah sebesar Rp2.978,74 triliun dan valas sebesar Rp1.065,53 triliun.

Data tersebut menunjukkan utang pemerintah mengalami peningkatan. Di sisi lain, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih dalam level yang aman. Sebagaimana diatur oleh UU 17/2013 tentang Keuangan Negara, batas maksimal utang pemerintah adalah sebesar 60% dari PDB. Data per November 2019 rasio termaksud mencapai 30,03% sehingga terbilang masih relatif aman atau naik dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 29,87%.

Rasio utang Pemerintah Indonesia masih relatif lebih kecil jika dibandingkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang. Bahkan dengan Negara serupa seperti Thailand, Vietnam, Filipina dan Malaysia, rasio Indonesia masih lebih kecil. Rasio utang terhadap PDB Jepang 239%, AS 107%, Inggris 87%, Thailand 41%, Vietnam 61%, Filipina 42% dan Malaysia 50%. Dibandingkan dengan negara sepantaran kondisi rasio Indonesia masih lebih baik, misalnya dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, Turki dan Brasil.

Dampak Utang
Meningkatnya utang pemerintah dari sisi ekonomi tentu dapat berdampak negatif dan positif. Dampak negatif termaksud adalah meningkatnya pembayaran cicilan utang pokok dan kenaikan pembayaran bunga utang yang ujungnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2019), sampai akhir November tahun ini pembayaran bunga utang mencapai Rp267,63 triliun. Penerbitan utang (SBN) oleh pemerintah juga akan memberikan risiko pada sektor perbankan, terutama likuiditas semakin ketat. Dengan kondisi tersebut beban bunga yang ditanggung oleh perbankan juga meningkat.

Selanjutnya bagaimana dampak positif dari utang pemerintah? Utang yang dilakukan pemerintah dalam membiayai belanja pemerintah secara teori dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baik dari sisi permintaan [Y=C+I+G+NX] maupun dari sisi Penawaran [Y= F(K,L)]. Dari sisi empiris dalam ekonomika juga dikenal konsep debt led growth. Utang pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Fadillah (2019) menganalisis mengenai hubungan utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan uji data unbalanced panel. Penelitian ini menggunakan data panel tahunan periode 1991 hingga 2015 dan 112 negara. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah utang luar negeri beberapa negara, tingkat inflasi, tabungan bruto negara, dan tingkat populasi. Hasil penelitian menunjukan utang luar negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun juga memiliki titik turning point ketika jumlah utang yang berlebihan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya studi Islam, Budiman dan Juanda (2014), hasil estimasi vector error correction model (VECM) menunjukkan bahwa secara umum utang pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDB Indonesia selama periode 1999-2014. Dengan koefisien estimasi sebesar 0,582 dapat dimaknai kenaikan utang pemerintah sebesar 1% angka mendorong pertumbuhan sebesar 0,582%, ceteris paribus. Komponen utang dalam bentuk SBN memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,454%. Angka tersebut berarti setiap kenaikan utang SBN sebesar 1 % akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,454%, ceteris paribus.

Catatan Positif
Utang pemerintah terbukti mampu menjadi salah satu motor pembangunan ekonomi, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Dalam sejarah manajemen utang pemerintah Indonesia ada beberapa hal positif yang harus dicatat (Sri Susilo, 2017).

Pertama, utang pemerintah dimanfaatkan untuk pembangunan sektor publik, misalnya pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Utang pemerintah tidak digunakan untuk pengeluaran rutin, misalnya gaji pegawai, subsidi dan sebagainya.

Kedua, utang pemerintah dikenakan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga internasional. Sebagai acuan tingkat bunga internasional adalah London Interbank Offered Rated (LIBOR) yaitu suku bunga antarbank utama di kota London.

Ketiga, masa tenggang yang diberikan jangka panjang. Masa tenggang adalah kelonggaran waktu yang diberikan untuk mulai mencicil utang pokok dan tingkat bunga. Utang pemerintah Indonesia pada umumnya diberikan masa tenggang antara 20 s/d 30 tahun. Hal tersebut berarti utang yang ditandatangani hari ini mulai dibayar dengan cicilan utang pokok dan bunga setelah 20 s/d 30 tahun kemudian.

Keempat, sumber utang pemerintah tidak hanya mengandalkan sumber utang luar negeri namun utang yang bersumber dari dalam negeri. Pemberi pinjaman atau utang terbesar kepada pemerintah Indonesia, baik secara bilateral dan multilateral, adalah Bank Dunia, Jepang, Bank Pembangunan Asia (ADB), Perancis, Jerman, dan Islamic Development Bank (IDB). Sumber domestik dilakukan pemerintah dengan menjual SBN kepada masyarakat domestik.

Utang pemerintah selama diyakini oleh pemerintah dan banyak pihak mempunyai manfaat (benefit) yang lebih besar dari beban biaya yang muncul. Isu utang pemerintah tidak pada tataran perlu utang atau tidak, namun bagaimana utang tersebut dikelola dengan baik. Jika utang dikelola dengan baik, kebocoran dapat ditekan seminimal mungkin, maka dampak positif atau manfaat utang pemerintah terhadap perekonomian akan lebih optimal.

*Penulis merupakan Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta