Infrastruktur Digital Penunjang New Normal

Rasistia W. Primadineska, dosen STIM YKPN Yogyakarta/Ist
06 Juli 2020 19:37 WIB Media Digital Aspirasi Share :

Istilah new normal atau era normal baru tengah digaungkan oleh banyak pihak terkait aturan pemerintah yang sudah melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sudah hampir empat bulan Indonesia berjuang melawan Covid-19 yang saat ini menginfeksi hampir seluruh negara di dunia.

Di Indonesia, Covid-19 mengubah perilaku baik individu maupun bisnis. Sebagian besar sektor industri lumpuh, yang paling parah adalah sektor pariwisata dan sektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat pemerintah memberlakukan PSBB. 

Untuk memutus mata rantai penyebaran virus, tidak hanya upaya ekonomi dan kesehatan yang harus dikendalikan, tapi juga budaya dan kedisiplinan masyarakat. Kinerja ekonomi menurun, kasus PHK besar-besaran, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak sedikit yang gulung tikar. Padahal UMKM ini merupakan salah satu pilar ekonomi dan berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.

Krisis akibat Covid-19 ini disebut-sebut lebih buruk dari krisis 1998. Mantan menteri keuangan Prof Chatib Basri mengatakan saat krisis 1998, UMKM menjadi penyelamat perekonomian. Namun kini, PSBB membuat pasar tidak tercipta. Akibatnya tidak ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Padahal pasar merupakan hal utama dari aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, tetap ada angin segar di tengah badai Covid-19 ini, yakni dengan terciptanya inovasi-inovasi baru.

Terbukti walaupun pasar secara fisik tidak tercipta, tetapi masyarakat menciptakan pasar digital yang tidak kalah besar dengan pasar fisik. Transaksi digital selama pandemi terpantau meningkat tajam. Bank Indonesia mencatat terjadi pertumbuhan sebesar 67,9% transaksi uang elektronik pada Maret 2020 dan volume transaksi bank digital juga tumbuh mencapai 60,8%.

Penyesuaian

Pandemi Covid-19 mendorong terciptanya kebiasaan baru di masyarakat. Momen Idulfitri kemarin misalnya. Selama ini Idulfitri identik dengan budaya mudik atau pulang kampung. Namun karena diberlakukannya PSBB, budaya mudik digantikan dengan maraknya masyarakat yang saling mengirim bingkisan (hampers) satu sama lain sebagai perwakilan dari keabsenan diri.

Hal ini menandakan adanya perubahan perilaku pada konsumen menyikapi kondisi selama pandemi. Silaturahmi yang sebelumnya dilakukan dengan saling bertamu, mengunjungi sanak saudara, kerabat dan rekan-rekan, kini digantikan dengan bingkisan berupa makanan, pakaian, hingga pernak-pernik lainnya.

Fenomena tersebut tentu sangat berdampak bagi ekonomi, sektor jasa ekspedisi kebanjiran order pengiriman, begitu juga dengan para pengusaha bingkisan baik makanan, pakaian, minuman serta kue Lebaran yang kebanyakan industri rumahan. Adanya hal tersebut harus diakui bahwa kegiatan ekonomi digital sangat berperan dalam menopang kondisi ekonomi di masa pandemi.

Dulu sebelum adanya pandemi ini, anggaran negara banyak digelontorkan untuk membangun infrastruktur fisik, seperti jalan tol, jembatan, jalur kereta. Bahkan dalam APBN 2020, belanja infrastruktur dianggarkan sebesar Rp423,3 triliun. Namun akibat pandemi, infrastruktur tersebut hampir tidak dapat difungsikan secara optimal, karena adanya pembatasan interaksi antarmanusia. Kini sudah saatnya infrastruktur digital yang berperan maksimal dalam era normal baru.

Pemerintah harus sesegera mungkin membangun infrastruktur digital agar semua daerah merasakan fasilitas yang sama dalam hal teknologi, karena kita tidak dapat lagi mengharapkan kondisi akan segera pulih seperti sediakala.

Infrastruktur Digital

Teknologi sudah bukan sesuatu yang asing saat ini, bahkan sejalan beriringan dalam kehidupan. Media sosial, e-commerce, media tatap muka daring memegang peran sangat penting ketika aturan PSBB diberlakukan. Negara ini selalu menggaungkan era Revolusi Industri 4.0 sejak beberapa tahun lalu, tapi kenyataannya ketika dihadapkan oleh keadaan yang menomorsatukan kecanggihan teknologi, masih terlihat betapa gagapnya sektor-sektor industri di Indonesia.

Terlebih pada sektor industri yang mau tidak mau harus mempekerjakan karyawannya dari rumah (work from home-WFH). WFH dinilai menurunkan produktivitas yang menyebabkan perusahaan tidak dapat mencetak laba maksimal.

Perlu disadari bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang kompleks, oleh karena itu peningkatan infrastruktur menjadi penting untuk memperkecil disparitas atau kesenjangan yang ada di masing-masing wilayah. Berhubung saat ini infrastruktur digitallah yang dapat diandalkan dengan adanya pandemi, maka pemerintah harus segera merealisasikan agendanya yang sudah dicanangkan sejak beberapa tahun lalu.

Di Indonesia, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).  Menurut data, pembangunan yang dilakukan oleh BAKTI ternyata hanya sebagian kecil saja, yakni 57 kabupaten/kota dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Salah satu mega proyek terkait dengan infrastruktur telekomunikasi adalah terciptanya Palapa Ring sepanjang 36.000 kilometer yang mengintegrasikan jaringan dari berbagai wilayah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku.

Namun demikian, itu baru fondasinya saja, pada kenyataannya belum ada jaringan yang masuk ke wilayah-wilayah kabupaten/kota, sehingga tetap saja, koneksi Internet belum dapat menjamah daerah-daerah kecil yang ada di sana. Ini merupakan pekerjaan rumah yang besar karena jaringan ini akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia untuk dapat terintegrasi dengan jaringan yang telah ada milik penyelenggara telekomunikasi.

Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dan ketahanan nasional. Selain itu, sektor pendidikan juga merupakan salah satu sektor utama yang terselamatkan, terlebih pada kondisi yang mewajibkan kita untuk membatasi interaksi.

Tidak ada alasan lain bagi pemerintah untuk segera membangun infrastruktur digital sebagai penunjang new normal. Ketersediaan infrastruktur digital khususnya dalam hal telekomunikasi yang berkapasitas besar dan terpadu, serta jaminan kualitas Internet dan komunikasi secara aman dan murah merupakan kunci akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi.

*Penulis Rasistia W. Primadineska, dosen STIM YKPN Yogyakarta