OPINI: Dilema Beras & Sistem Reward

Petani dan beras adalah dilema. Bila harga beras murah, petani merugi karena biaya saprodi tidak pernah turun. Bila harga beras naik atau menyesuaikan dengan harga produk industri, sebagian besar penduduk Indonesia akan menjerit. Mayoritas penduduk Indonesia memang bekerja di luar sektor pertanian.

Pemerintah sebagai penyeimbang memerlukan stabilitas harga dan cadangan beras yang tetap, sehingga ditetapkan harga dasar gabah dan memperlakukan beberapa macam subsidi. Salah satunya adalah subsidi pupuk.

Untuk stabilisasi stok pangan, pemerintah membuat cadangan dengan mengimpor beras. Dengan berbagai kemudahan dan subisidi yang diterima petani ternyata nilai indeks tukar petani tidak meningkat, bahkan cenderung negatif.

Hal ini mendorong arus penduduk lebih banyak menuju kota dan meninggalkan daerah pertanian, sehingga terjadil involusi pertanian, meminjam istilah Clifford Geertz.

Hal lain yang terlihat nyata adalah pertumbuhan pemukiman di daerah yang berada pada kota kecil cenderung berpindah ke areal persawahan. Secara produktifitas, areal persawahan yang dekat kota ternyata kurang produktif (dari nilai uang yang dihasilkan) bila dibandingkan dengan pertokoan atau perumahan untuk disewakan.

Bila kondisi ini dibiarkan, suatu saat Indonesia akan kekurangan beras, karena pertumbuhan penduduk yang dibarengi dengan berkurangnya lahan persawahan. Di sisi lain pencetakan sawah baru hampir tidak memperlihatkan pertambahan.

Subsidi pupuk yang diberikan ternyata bila ditinjau dari segi keseimbangan energi tidak menguntungkan. Rasyidin (2015) menulis bahwa untuk menghasilkan pupuk sebanyak 2,2 juta ton dibutuhkan gas sebanyak 83,4 juta million british thermal unit/MBTU (Pupuk Kaltim, 2006).

Artinya, untuk mendapatkan 1 kg pupuk dibutuhkan gas sebanyak 37,91 MBTU. Berdasarkan harga gas untuk pabrik pupuk, yaitu sekitar US$2 untuk setiap MBTU, dapat dikatakan bahwa untuk menghasilkan 1 kg pupuk dibutuhkan US$75,8.

Ini setara dengan Rp780.000 (dengan kurs US$1 sama dengan Rp10.000. Nilai ini akan semakin besar jika menggunakan harga normal gas di pasaran, yakni US$6/MBTU. Alhasil, didapati bahwa untuk mendapatkan 1 kg pupuk diperlukan energi dan biaya yang sangat besar, belum termasuk investasi pabrik pupuk.

Dengan demikian dapat dikalkulasi berapa biaya riil yang dihabiskan oleh suatu kecamatan apabila melakukan pemupukan. Apabila satu kecamatan dilakukan pemupukan sebanyak 250 kg urea per hektare, bisa dihitung besar biaya yang dikeluarkan.

Misalnya, Kecamatan Rao Mapattunggul, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat memiliki luas persawahan 22.939 ha, urea yang diperlukan 5,7 juta kg. Artinya, daerah tersebut telah menghabiskan 217,4 juta MBTU gas atau telah menghabiskan biaya US$434,8 juta.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa biaya pembuatan gas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras kualitas terbaik yang dihasilkan petani bila beras kualitas terbaik yang dihasilkan petani hanya dihargai Rp13.500/kg.

Dikatakan demikian, karena dengan produksi 4,5 ton gabah per musim tanam dan rendemen hasil 65%, akan diperoleh Rp21,2 juta. Jika jumlah ini dibandingkan dengan pengeluaran untuk pupuk urea, yaitu 250 kg dengan biaya US$75,8/kg atau setara dengan Rp189,5 juta, dapat dikatakan bahwa biaya input tersebut dibagi dengan biaya output sebesar Rp21,2 juta.

Jadi, diperoleh rasio 1:8,9. Hal itu menunjukkan suatu perbandingan yang tidak realistis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Persoalan pokok pada petani adalah meningkatkan produktifitasnya. Salah satu caranya adalah mengganti hara yang hilang terbawa panen. Penggantian ini dapat diakukan dengan penambahan pupuk pabrik atau penambahan pupuk organik.

Pupuk organik bisa didapatkan dengan melakukan kombinasi antara bertani dan beternak atau dengan menggunakan bahan alami, seperti melakukan sistem daur ulang dengan penggunaan kompos.

Untuk mengurangi subsidi terhadap pupuk dan menghemat pemakaian gas, salah satu jalan adalah merangsang petani menggunakan sistim usaha tani terpadu atau melakukan kombinasi antara bertani dan beternak.

Hal ini akan lebih konkrit bila diberikan insentif pada setiap kenaikan produksi 10 kuintal atau setiap 1 ton gabah. Misalnya bila produksi 1 ton/ha diberi hadiah Rp50/kg, bila produksi 2—3ton/ha reward-nya Rp100/kg dan seterusnya.

Reward ini adalah nilai bersih yang diterima petani di samping harga jual gabah atau beras yang sesuai dengan harga pasar. Misalnya bila petani menghasilkan 15 ton/ha, otomatis petani menerima Rp15 juta, di samping harga jual gabah Rp3000/kg atau Rp45 juta. Artinya pada satu musim tanam petani menghasilkan Rp60 jt/musim tanam atau Rp120 juta/tahun dengan dua kali panen.

Kondisi begini akan mencegah alih fungsi lahan sawah menjadi lahan permukiman dan mendorong petani memacu produksi. Konsekuensi dari sistim ini adalah membiasakan petani memiliki rekening bank, karena semua reward lansung dikirim ke rekening mereka.

Luas kepemilikan lahan sawah harus terukur, sehingga sertifikasi lahan adalah kunci dari pekerjaan ini. Petugas pencatat dari dinas pertanian harus jujur dalam mencatat waktu panen, berapa hasil panen sesuai dengan luas lahan.

Dengan menggunakan sistem reward, secara sensus sudah dapat terukur produksi lahan persawahan dalam satu tahun kalender, sehingga stok pangan nasional dapat diperkirakan lebih pasti tanpa menimbulkan keraguan besar. Kondisi ini juga akan membuat hubungan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian kian bersahabat dalam hal pangan.

Dengan menggunakan sistim reward ini, pemerintah dapat mengatur harga beras, sehingga terjangkau oleh konsumen di perkotaan. Di sisi lain petani sudah mendapat keuntungan dengan adanya nilai tambah pada setiap peningkatan produksinya.

Dengan sistem ini Indonesia sudah memelopori pertanian hemat energi, karena mengurangi ketergantungan terhadap gas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia