OPINI: Transformasi Ekonomi Hijau

Guna me­­­­mu­­­­lihkan per­­­eko­­­­nomian dari kondisi resesi, banyak negara meletakkan prioritas pembangunan pada program-program yang me­­­miliki dampak langsung ter­­­­hadap ekonomi seperti bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan insentif untuk dunia usaha. Tidak terkecuali Indonesia.

Namun, pada saat yang sama, faktor-faktor yang menentukan keberlanjutan dari pemulihan ekonomi, khususnya daya dukung dari lingkungan, sering kali dikesampingkan. Padahal, resesi yang dipicu oleh pandemi semestinya menyadarkan pentingnya membangun ekonomi yang lebih kokoh terhadap guncangan krisis.

Bukan hanya krisis yang dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga di luar dimensi ekonomi yang saling berkaitan, seperti faktor kesehatan dan perubahan iklim.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya mendorong ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon, termasuk dalam Konferensi Tingkat Tinggi Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 Summit di Korea baru-baru ini.

Sayangnya, hingga kini realisasinya masih minim, khususnya dalam bentuk stimulus fiskal. Padahal, sejumlah program dan stimulus untuk memulihkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja sebenarnya dapat sekaligus diarahkan untuk mencegah peningkatan emisi karbon, salah satunya adalah melalui program peremajaan di sektor perkebunan.

Sejalan dengan meningkatnya permintaan terhadap komoditas, pembabatan hutan untuk menjadi lahan perkebunan makin marak terjadi dalam lebih dari satu dekade terakhir. Hal itu pula yang menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap emisi karbon di Indonesia.

Namun di sisi lain, membatasi aktivitas di sektor perkebunan juga merupakan pilihan yang kurang tepat, mengingat besarnya kontribusi sektor ini dalam penciptaan lapangan kerja, penerimaan devisa, dan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam situasi saat ini untuk meredam lonjakan pengangguran akibat pandemi.

Untuk menahan laju deforestasi tersebut, salah satu jalan keluar yang perlu ditempuh adalah menggalakkan program peremajaan yang bersifat padat karya untuk meningkatkan produktivitas lahan perkebunan.

Tingkat produktivitas lahan perkebunan di Indonesia selama ini relatif rendah, bahkan cenderung terus mengalami penurunan. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada tanaman kelapa sawit yang merupakan komoditas primadona di pasar ekspor, tetapi juga tanaman perkebunan lainnya termasuk kopi, kakao, karet, dan kelapa.

Untuk komoditas karet, lahan yang tidak menghasilkan (rusak) mencapai 5% dari total luas lahan perkebunan karet di Indonesia. Persentase lahan rusak pada komoditas lainnya, bahkan jauh lebih besar, yakni 10% untuk kopi, 12% untuk kelapa, dan 15% untuk kakao.

Ini berarti ada sekitar 5%—15% kesempatan yang hilang (opportunity loss) dari lahan perkebunan untuk menambah penghasilan petani dan mendorong perekonomian secara nasional, termasuk menyerap emisi karbon.

TERTINGGAL

Di samping itu, tingkat produksi di Indonesia pun tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain produsen komoditas perkebunan. Untuk tanaman kakao, misalnya, pada saat negara-negara produsen kakao yang lain mampu meningkatkan produksinya, tingkat produksi di Indonesia malah menurun.

Selama ini, peremajaan lahan perkebunan bukannya tidak pernah dilakukan. Hanya saja, program peremajaanya terlalu terfokus pada perkebunan kelapa sawit yang banyak dikelola korporasi. Kalaupun ada, kegiatan peremajaan yang dilakukan umumnya terfokus pada pengadaan bibit saja, tanpa disertai program pendampingan yang memadai untuk petani, termasuk untuk penerapan good farming practices.

Tak heran jika kemudian produktivitas lahan perkebunan, khususnya non-sawit, menjadi sangat rendah.

Kelemahan lainnya dalam program peremajaan perkebunan selama ini adalah tidak tersedianya insentif dalam bentuk upah untuk petani yang berperan kunci dalam kegiatan penanaman.

Insentif upah ini sangat penting untuk mengompensasi hilangnya pendapatan dari waktu yang mereka luangkan untuk melakukan aktivitas peremajaan. Apalagi, para petani umumnya amat bergantung pada upah harian untuk menopang kebutuhan mereka dan keluarga mereka sehari-hari.

Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebenarnya dapat berjalan beriringan dengan upaya menekan emisi karbon dan mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Dengan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang relatif besar, semestinya langkah terobosan semacam ini tidak sukar untuk dijalankan. Apalagi prioritas program PEN selama ini juga diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat dan meningkatkan permintaan domestik.

Terlepas dari peran penting program bantuan sosial dalam membantu kehidupan masyarakat miskin khususnya dalam kondisi resesi, langkah-langkah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja merupakan cara terbaik dan lebih sustainable untuk mendongkrak daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Agar benar-benar berjalan efektif, inisiatif tersebut tentu membutuhkan political will serta sinergi yang kuat antar kelembagaan, baik di pusat maupun daerah.

Namun, yang tak kalah penting adalah terjadinya transformasi menuju struktur ekonomi yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap guncangan krisis yang sangat mungkin dipicu oleh faktor-faktor non-ekonomi, seperti perubahan iklim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia