OPINI: ‘Jalan Tikus’ Atasi Pandemi

Sebagai bagian masyarakat yang besar dan tinggal di Jakarta, kemacetan menjadi pemandangan sehari-hari. Sudah tak asing melihat orang berputar arah di jalan dan kemudian mencari ‘jalan tikus’ dan bahkan berusaha menembus jalur busway. Begitulah kita, ‘jalan tikus’ sudah menjadi jawaban bagi jutaan masyarakat dalam menghindari kemacetan.

Pandemi sudah melanda Indonesia kurang lebih 1,5 tahun lamanya. Usai Idulfitri lalu, kasus harian kembali meningkat akibat menyebarnya varian Delta. Tingkat penularan adalah salah satu hal yang berpengaruh tapi di sisi lain, setiap orang punya andil besar dalam percepatan penanganan Covid-19. Pemerintah pernah memasang target ambisius yakni untuk dapat mengontrol penyebaran Covid-19 sebelum 17 Agustus 2021. Namun hal itu tidak bisa terealisasi.

Jumlah kasus harian yang sempat turun di periode Maret–April 2021 menjadi rata-rata sekitar 92.000 kasus dibandingkan dengan sekitar 160.000 pada Januari membuat kita, termasuk pemerintah terlena atau mungkin jadi percaya diri untuk segera beraktivitas, membuka kegiatan usaha sampai dengan kawasan wisata yang kemudian menuai kritik.

Perlu disadari bahwa kebiasaan kita untuk terburu-buru dan mencari ‘jalan tikus’ dalam mengatasi masalah tidak bisa diterapkan dalam penanganan pandemi.

Penanganan pandemi membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari para pemangku kepentingan. Data yang lengkap dan benar serta kejujuran dalam menyajikan data-data dan analisa menjadi hal penting.

Dalam kaitan itu sangat penting melihatnya dengan pendekatan Pentahelix dengan lima aktor utamanya, yaitu Academia (akademisi), Business (bisnis atau swasta), Community (komunitas atau publik), Government (pemerintah), dan Media. Biasa juga disingkat menjadi kolaborasi ABCGM.

Pemerintah berperan sebagai policymakers bidang public health dan juga economic recovery yang tepat. Kebijakan pembukaan pariwisata di saat PPKM tengah berjalan sempat dikritik. Lalu muncul kasus korupsi Bansos yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Perkembangan ini membuat kepercayaan publik menurun terhadap kinerja pemerintah.

Dari pihak swasta kita melihat bahwa perusahaan masih banyak yang gagap dalam menghadapi situasi pandemi. Beberapa bahkan diketahui melanggar protokol kesehatan.

Situasi pandemi seharusnya bisa menjadi kesempatan bagi swasta untuk menyalurkan komitmen tanggungjawab sosialnya secara tepat sasaran.

Media berperan penting dalam menjaga kewarasan semua pihak di masa pandemi ini. Perlu menjalankan perannya sebagai watchdog terhadap berbagai kegiatan dan program pemerintah. Di sisi lain dituntut pula menyampaikan kebenaran kepada publik. Fenomena clickbait atau judul sensasional dalam situasi seperti ini sangat bisa berdampak buruk bagi masyarakat.

Akademisi perlu berperan sebagai ahli di bidangnya dan diharapkan mampu menyampaikan analisis yang berbasis data dan fakta meskipun pahit. Masukan yang sama diberikan, baik kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan, maupun kepada publik secara terbuka.

Masyarakat adalah kelompok yang paling vital meski dengan peran yang sederhana. Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan adalah penentu dari suksesnya proses mitigasi terhadap pandemi. Kesabaran dan kepatuhan terhadap imbauan pemerintah serta aturan menjadi hal yang sangat penting. Jangan ambil jalan pintas untuk kepentingan diri sendiri.

Sejauh ini masih terlihat ketidakselarasan komando dalam penanganan Covid-19, baik antar lembaga maupun antara pusat dan daerah. Distraksi lainnya, banyak orang yang ingin tampil dalam situasi dan isu ini, seakan-akan berpihak kepada rakyat tapi dapat menjerumuskan bila tindakannya semata-mata demi meraih popularitas dalam menghadapi Pemilu 2024.

Masyarakat dan media perlu diingatkan untuk bersama mengawasi agar kepentingan kelompok dan individu yang terkait dengan kontestasi tidak dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan penanganan pandemi ini.

Apalagi dijadikan dasar untuk mengambil jalan pintas agar kepentingan kelompok dan individu pada 2024 tidak terganggu dengan tahapan yang seharusnya dilakukan dalam menangani pandemi ini.

Pandemi telah mendorong kita dalam mempercepat proses digitalisasi. Pemerintah mendorong aksesibilitas data secara digital selama pandemi. Kini juga dipacu penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memudahkan akses data masyarakat terhadap sertifikat vaksin, menyatukan dengan data testing dan menjadi dasar dalam melakukan tracing. Satu Data Indonesia merupakan program pemerintah di awal 2020.

Hal penting lainnya adalah memfasilitasi masyarakat yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan agar bisa mendapatkan vaksin.

Pandemi bisa mempercepat tercapainya hal tersebut bila dilakukan dengan tepat dan sesuai prosedur, termasuk perlindungan data pribadi. Pandemi tak sama dengan jalanan macet yang bisa disiasati dengan menyusuri ‘jalan tikus’.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia