OPINI: Masyarakat Tangguh Bencana

Agung Dwi Sutrisno, Dosen Institut Teknologi Nasional Yogyakarta & Mahasiswa Doktoral National Dong Hwa University, Taiwan

Bencana alam seperti yang terjadi di Semeru 4/12 memang di luar kendali manusia. Meski perilaku Gunung Semeru sudah dipantau sebelumnya, toh akhirnya tetap juga di luar dugaan dan akhirnya erupsi (harianjogja.com, 5/12). Karena itu yang dapat kita lakukan adalah bagaimana agar risiko bencana bisa dikurangi, atau dalam istilah sekarang adalah pengurangan risiko bencana.

Apa yang bisa dilakukan? Salah satunya adalah menjadikan komunitas di daerah rawan bencana memiliki kesadaran bencana. Sadar bahwa mereka tinggal di daerah rawan bencana yang setiap saat bisa mengancam harta dan jiwa mereka tanpa peringatan. Sadar bahwa oleh kareanya mereka harus membangun ketangguhan komunitas (cummunity resilience).

Community resilience ini memang konsep yang relatif baru. Dikenalkan oleh Holling (1973) dan kemudian menjadi perbincangan akademis dan akhirnya diadopsi untuk assessment bencana secara internasional. Bahkan Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP) yang dulu membantu penanganan erupsi Merapi 2010 sebagian juga mengadopsi konsep ini.

Konsep umumnya adalah bahwa masyarakat yang terkena bencana pasti akan mengalami perubahan yang signifikan atau drastis. Dari orang yang awalnya memiliki rumah, tiba-tiba tertimbun abu vulkanik misalnya, dari awalnya adanya fasilitas penghubung jalan atau jembatan sebagai akses warga, karena bencana, menjadi rusak atau putus. Singkatnya mereka mengalami musibah yang di luar prediksinya. Kemampuan masyarakat untuk bertahan dan mengurangi tekanan bencana inilah yang disebut community resilience (Choudhury dan Haque, 2016). Atau dalam istilah Kuir-Ayius (2016) didefinisikan sebagai kemampuan komunitas untuk merespons dan beradaptasi setelah gangguan dengan belajar dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, membuat rencana strategis untuk mempertahankan dan memperkuat modal komunitas, guna mencapai keberlanjutan.

Karenanya menurut Marshall dan Marshall (2016) konsep community resilience mengarahkan komunitas di daerah bencana agar memiliki kemampuan mengenali risiko dan perubahan yang mungkin terjadi (the ability to perceive risk and change), memiliki kemampuan mengorganisasi, belajar dan merencanakan (the ability to reorganize, learn, and plan), memiliki kemampuan mengatasi resiko perubahan (the ability to cope with risk and change), dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan itu (the ability to adapt to change).

Kemampuan mengenali risiko dan perubahan dapat dilakukan dengan mengedukasi masyarakat di sekitar bencana dengan potensi-potensi risiko bencana yang ada di sekitar daerah tersebut. Dalam kasus Gunung Semeru misalnya, warga setempat mestinya dibekali pengetahuan tentang kapan siklus letusan Gunung Semeru biasanya berulang, di mana tempat pengungsian terdekat segera setelah letusan, di mana jalur-jalur evakuasi di dalam dan ke luar desa, tentang sistem peringatan dini di desa, tentang daerah aman dampak letusan dan lahar hujan dalam kawasan Gunung Semeru. Selain itu tanda-tanda umum seperti gemuruh, suhu yang lebih meningkat dari biasnya, keluarnya binatang tertentu, rentetan gempa vulkanik, lava pijar, atau tanda alam lain yang biasanya terindra oleh masyarakat secara turun temurun (ilmu titen), juga perlu dikenalkan.

Kemampuan mengorganisasi, belajar dan merencanakan dapat dilakukan dengan mendorong masyarakat membuat tim siaga desa, komunitas, forum, jejaring LSM, mengikuti kegiatan kebencanaan, dilibatkan dalam Musrenbang desa, di-link-kan dengan perangkat desa, camat, kebupaten/kota, provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), media massa, PMI, pos pemantau Gunung Semeru, dan jaringan lain dalam upaya mengorganisasi bencana.

Pelatihan dan Simulasi

Kemampuan mengatasi risiko perubahan dapat dilakukan dengan mengadakan edukasi berupa pelatihan dan simulasi tanggap darurat secara berkala, misalnya setiap enam bulan sekali. Selain itu juga perlu di sediakan sarana dan prasarana dalam rangka tanggap darurat yang sebenarnya, seperti jalur komunikasi, siapa yang akan dihubungi jika terjadi bencana, alat komunikasi, jalur evakuasi, kendaraan angkut darurat, daftar prioritas warga yang akan diangkut lebih dulu, titik kumpul selter, bungker, akses puskesmas/rumah sakit, sumber logistik dan lain-lain guna menangani bencana.

Kemampuan beradaptasi dengan perubahan dapat dilakukan dengan training recovery mental baik dengan pendekatan agama, budaya atau kebiasaan warga setempat dengan tunjuan guna menyiapkan secara mental agar nantinya dapat menerima keadaan jika ada bencana, lalu nantinya diharapkan segera bangkit kembali dan bertransformasi menjalani kehidupan sementara seperti di tenda atau bahkan untuk jangka panjang berupa relokasi hunian.

Kemampuan-kemampuan ini tentu tidak instan, karenanya pemerintah mempunyai tugas untuk menginisiasi adanya community resilience ini di daerah bencana. Apalagi amanat penyiapan ubo rampe agar masyarakat punya ketangguhan juga tertuang dalam Undang-Undang (UU) No.24/2007 tentang Kebencanaan.

Artinya, secara kelembagaan pun pemerintah sebenarnya sudah diberi amanah dalam rangka menyiapkan kemampuan masyarakat agar tangguh dalam bencana. Apalagi kasus meletusnya gunung berapi di Indonesia sudah sering berulang, sehingga mestinya pengalaman ini dapat dijadikan pelajaran ke depan agar penyiapan community resilience di daerah bencana dapat menjadi prioritas. Dengan demikian tujuan akhir dari pengurangan risiko bencana bisa tercapai, sebab bencana alam lebih sering tidak terduga. Semoga.