OPINI: Anomali Perilaku Sosial di Tengah Bencana

Di tengah masyarakat dan para penyitas bencana yang sedang melakukan pemulihan (recovery) pasca Erupsi Semeru, publik diusik oleh fenomena sosial yang benar-benar tidak berkaitan dengan penanganan bencana.  Sebuah rumah produksi melakukan pengambilan syuting sinetron di tengah lokasi pengungsian. Perilaku sosial ini memicu protes warga net, masyarakat sekitar dan sukarelawan Gunung Semeru.

Gambaran di atas menambah deretan anomali perilaku sosial warga di tengah bencana. Sepuluh hari sebelumnya Bupati Lumajang dan para penyitas bencana gusar karena wilayah Semeru menjadi semacam "wisata" bencana. Ayah ibu dan anak yang masih kecil berkunjung ke lokasi untuk memuaskan "syahwat" piknik. Melihat kondisi ini, Bupati Lumajang, Jawa Timur mengingatkan dengan keras  bahwa lokasi Semeru bukan tempat wisata. 

Belum lagi perilaku anak-anak muda yang datang ke lokasi bencana hanya sekedar ber-selfie ria dan foto-fotoan. Perilaku sosial ini hanya bertujuan postingan ke media sosial dan puaslah nafsu terkenal mereka. Bukannya meringankan beban para korban seperti memberikan bantuan yang meringankan beban untuk memulihkan kondisi sistem sosial seperti sedia kala, malahan mempertontonkan perilaku yang sangat bertentangan dengan kepedulian sosial, charity dan empati kepada penderitaan korban.

Kini berbagai bencana alam lahir sebagai tontonan-masyarakat miskin empati. Kondisi ini tidak  saja terjadi pada Erupsi Semeru, tetapi juga terjadi pada bencana banjir, tanah longsor, tsunami dan gempa bumi. Terbukti perilaku yang mengusik kesadaran publik ini, muncul berulang-ulang. Karena berulang-ulang, ia sudah menunjukkan pertentangan dengan nilai-nilai sejumlah orang yang cukup signifikan (masyarakat) dan jelas menjadi masalah sosial yang membutuhkan pemecahan (Soetomo, 1995). 

Persoalannya, tidak mudah mencegah  perilaku sosial ini. Ia menjadi kecenderungan masif. Oleh karena itu, keprihatinan sosiologis di tengah kita, apa yang sesungguhnya salah dalam masyarakat kita?  Untuk menjawab pertanyaan ini tidak cukup menyatakan telah terjadi krisis etika atau budi pekerti, sebab akar persoalan dilacak pada  bekerjanya masyarakat konsumsi. Untuk itu  tulisan ini akan menjelaskan cara dan logika masyarakat konsumsi sebagai penentu perilaku sosial masyarakat di tengah bencana.  

Masyarakat Konsumsi

Dalam The System of Objects (1988- 1996), Jean Baudrillard menyatakan bahwa  masyarakat konsumsi telah menjadikan  konsumsi sebagai segala-galanya. Konsumsi yang dimaksud bukan sekedar konsumsi sumber daya alam atau barang dengan  seperti  belanja di supermarket, tetapi juga konsumsi objek serangkaian tanda. Keadaan ini disebabkan media, simulasi dan cyberblitzs telah mengambil alih pembentukan pengalaman. Dalam masyarakat konsumsi tanda lebih disukai dari pada kenyataan. Semua relung kehidupan sosial terikat hukum ini  termasuk tanggapan masyarakat pada bencana.

Sementara itu, dalam Work, Consumption and Culture Affluence and Social Change in the Twenty-first Century (2005) Ransome menjelaskan bahwa konsumsi mengalami transformasi dari  sederhana menuju konsumsi kompleks dengan kategori makmur, mencolok dan konsumsi simbolis. Tujuan konsumsi untuk menemukan berbagai jenis kesenangan atau kepuasan simbolik.

Fenomena syuting sinetron, selfi dan wisata bencana sejatinya buah bekerja masyarakat konsumsi yang ditandai simulasi dimana merupakan perpaduan nilai, fakta, tanda, citra dan kode. Konsekuensinya, masyarakat gagal membedakan bentuk asli/nyata dengan bentuk  palsu/ semu. Batas kesemuanya kabur  dan  citra diposisikan lebih unggul.  Kondisi ini diperkuat dengan tanda atau simulakrum plus permainan yang menggairahkan.

Peristiwa bencana merupakan realitas semu. Realitas empiris menyatakan bencana sebagai peristiwa memilukan bagi korban dan agenda mendesak bagi negara,  karena banyak kerugian warga baik kerugian ekonomi, psikologis dan sosiologis. Penanganan bencana juga tidak langsung selesai begitu bencana usia.

Lebih detail, masyarakat konsumsi didorong dominasi dunia wacana. Guyon-guyon telah menjadi hidangan hampir semua media. Basa basi dan gosip lebih disukai dari pada  tayangan substansi yang mengajarkan budi pekerti. Ketidakseriusan pun masuk dalam tanggapan pada bencana. Pengetahuan muncul di tengah surplus informasi.  Surplus wacana melahirkan kerumunan  penikmat media yang miskin aksi-aksi lapang.

Erupsi yang memuntahkan lahar panas tidak dilihat sebagai bencana, tetapi lokasi eksotik yang menaikkan pecintraan dan identitas  diri, identitas sosial dan identitas kolektif.  Dengan bangga mereka menyatakan, saya pernah ke lokasi bencana. Saya sudah menikmati pemandangan eksotik di lokasi bencana. Ini pun dibaca bahwa postingan di media sosial lebih eksotik dari pada kondisi sebenarnya.  

Tambahan lagi,  era citraan melahirkan pamer yang melampaui substansi. Kunjungan ke lokasi bencana didorong pengakuan dan identitas. Atas nama branding atau promosi, donasi dikumpulkan. Donasi didorong menaikkan citra perusahaan atau kelompok sosialita tertentu. Maraknya filantropi juga didorong motif yang sama. Baik organisasi berorientasi keuntungan (profit) maupun nirlaba mengumpulkan bantuan sebanyak-banyaknya, tanpa memperhitungkan kebutuhan riil korban atau sukarelawan di lapangan.  Akhirnya, sampah bantuan menumpuk di lokasi.  Bagi "wisatawan" kondisi ini tidak menjadi soal, sebab “nyumbang" sekadar pembentuk dan pemuas identitas.

Butuh Resosialisasi

Kita akui bersama bahwa penanganan atau penanggulangan  bencana membutuhkan partisipasi masyarakat baik sebagai objek maupun subyek bencana. Yang dimaksud objek yaitu korban bencana yang rata-rata masyarakat sekitar, sedangkan subyek yaitu para penyitas yang membantu evakuasi korban mulai dari masa tanggap darurat sampai pemulihan pasca bencana.

Subyek dari pemerintah sangat dibutuhkan, mengingat lembaga politik ini memiliki berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu, partisipasi donatur baik yang mewakili ormas kebencanaan maupun kelompok sukarela yang dibentuk saat bencana, sangat  dibutuhkan. Singkatnya, semua peran kelompok masyarakat penting dan dibutuhkan.       

Sayangnya, perilaku sosial sering menjumpai anomali dan cenderung "menyimpang". Untuk itu, perlu mengembalikan perilaku sosial pada perilaku terpuji dan keadaban. Di sini, dibutuhkan resosialisasi dan penguatan pada budi pekerti yang tidak hanya pada kehidupan sosial sehari-hari di komunitas tempat tinggal, tetapi juga perilaku sosial di lokasi bencana. Semua pihak harus terlibat pada transformasi sosial ini karena  bencana sebagai peristiwa alam dan peristiwa sosial bisa terjadi di mana pun dan kapan pun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News