OPINI: Tak Cuma Figur Berkompetensi Terbaik

Panitia Seleksi Dewan Komisioner OJK jilid 3 telah dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 145/P tanggal 24 Desember 2021. Pendaftaran para calon telah dibuka sejak awal Januari 2022 sampai dengan pekan ke-4 dan lebih dari 500 orang mengikuti seleksi.

Panitia Seleksi yang dipimpin Menteri Keuangan dan para anggotanya yang dipilih Presiden merupakan orang-orang yang tidak diragukan pengalamannya dalam menangani sektor jasa keuangan. Beberapa faktor terpenting yang disarankan untuk dinilai oleh Pansel antara lain, pertama, Kompetensi yang dapat dilihat dari sertifikasi formal dan pengalaman kerja/ profesi para calon.

Kedua, integritas. Faktor ini dapat dilihat dari rekam jejak dengan menilai riwayat hidup serta meminta masukan dari publik. Pansel dapat meminta masukan dari beberapa lembaga seperti KPK, PPATK, BIN, Lembaga Siber dan sebagainya.

Ketiga, strong leadership yang ditunjukkan oleh posisi yang pernah dijabat seperti direksi, eksekutif, kepala lembaga dan sebagainya. Bukan sebagai penasehat atau tenaga ahli/konsultan.

Pada saat pemilihan Dewan Komisioner OJK jilid 2, penulis juga menyampaikan pemikiran yang berjudul Mencari DK OJK Berintegritas (Bisnis, 11 Februari 2017). Isi tulisan tersebut masih relevan saat ini, yang mengupas masalah integritas 14 nama kandidat pilihan Presiden yang akan diuji oleh DPR Komisi XI waktu itu.

Dari 155 calon yang telah lolos seleksi administrasi dan telah resmi diumumkan pada 31 Januari 2022, cukup banyak yang berasal dari para praktisi, BI, OJK KSP, Kantor Menko, kementerian, dan petahana. Diharapkan Pansel periode ini akan mempertimbangkan tiga nama kandidat yang akan diajukan kepada Presiden. Eksekutif dari industri jasa keuangan juga mengharapkan hal ini, sehingga akan terpilih anggota dewan komisioner (DK) berasal dari habitatnya.

Kepemimpinan yang mumpuni menjadi prasyarat bagi pimpinan OJK (baca ketua) agar dapat membangun soliditas sesama DK OJK sebagai satu kesatuan. Paling tidak harus ‘menguasai’ tiga bidang utama/sektor yang perlu diawasi, yakni perbankan, pasar modal, dan IKNB. Tentunya akan lebih efektif kalau Pansel memilih siapa yang menangani apa.

Pengalaman dan kompetensi dengan demikian akan menentukan tugas yang akan dipikulnya bila sudah terpilih kelak. Selama dua periode kepemimpinan OJK, yang dipilih untuk memimpin selalu berasal dari sektor perbankan. Penulis berpendapat sudah sepantasnya demikian mengingat mobilisasi dana oleh sektor ini porsinya yang tertinggi dan perusahaan atau bank yang berada di bawah pengawasan OJK memang paling banyak, termasuk BPR.

Untuk jilid ke-3 periode selanjutnya, ketua DK seyogyanya juga dari perbankan, baik yang berasal dari institusi BI, OJK jilid 2 atau mantan praktisi. Kelengkapan pengetahuan dan pengalaman yang bersangkutan diharapkan memiliki ilmu atau bahkan sedikit pengalaman memimpin sektor pasar modal, bahkan perasuransian.

Apakah sulit mencari kandidat demikian? Penulis berpendapat tidak dan persyaratan tambahan ini bukan sesuatu yang terlalu ideal. Akan lebih ‘afdol’ kalau tidak semata-mata berasal dari perbankan tetapi juga pernah memimpin Lembaga Penjamin Simpanan atau menjadi pengurus di perusahaan sektor IKNB. Pendapat Pansel mungkin bisa berbeda.

Dari demografi 155 kandidat, beberapa orang memenuhi kriteria sesuai usulan penulis. Selanjutnya terserah keputusan Pansel. Kita tentunya setuju bahwa makin lengkap kompetensi dan pengalaman kerja kandidat akan semakin baik dalam memimpin institusi bergengsi ini.

Kepala eksekutif yang akan memimpin sektor perbankan rasanya tidak akan sulit karena kandidatnya cukup banyak. Demikian juga dengan sektor pasar modal, bahkan dari sektor ini terdapat petahana. Lalu bagaimana dengan kandidat Kepala Eksekutif IKNB? Ini yang relatif sulit meski kandidat, khususnya para praktisi cukup banyak.

Beruntung Pansel memiliki anggota yang paham betul para kandidat dari sektor in. Penulis yakin anggota Pansel ini akan menerima banyak masukan, terutama dari senior di sektor perasuransian. Diharapkan masukan yang obyektif dapat disampaikan kepada Pansel.

Kandidat yang akan diusulkan untuk menduduki posisi Ketua Dewan Audit serta Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) secara relatif dapat dianggap paling simpel, karena calonnya cukup banyak, termasuk petahana dan bisa berasal dari perguruan tinggi atau praktisi sebagai akuntan publik, baik swasta, BPK atau BPKP.

Pemimpin EPK diharapkan memiliki konsep/terobosan aplikatif mengingat permasalahan gagal bayar di sektor perasuransian dan heboh produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Agresivitas dalam hal edukasi sebaiknya dilakukan sebaik-baiknya walau memerlukan anggaran yang tidak sedikit untuk menghindari bertambahnya korban.

Penulis berharap akan terpilih manusia-manusia langka yang baik dalam sikap, bukan semata mata yang terbaik dalam kompetensi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia