Advertisement

OPINI: Hobi Impor dan Hantu Deindustrialisasi

Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution
Sabtu, 09 April 2022 - 06:17 WIB
Maya Herawati
OPINI: Hobi Impor dan Hantu Deindustrialisasi Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/2/2022). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Advertisement

Keluhan Jokowi soal pengadaan barang dan jasa di institusi pemerintah dan BUMN yang lebih didominasi oleh barang impor adalah sinyal bahwa Jokowi memang kurang aware terhadap kondisi fundamental perekonomian nasional selama ini.

Pertanyaan sederhananya, mengapa baru di tahun ke delapan masa jabatan presiden Jokowi mengeluhkan keberadaan barang-barang impor tersebut? Bukankah barang-barang modal dari proyek-proyek infrastruktur yang digadang-gadang Jokowi selama ini diimpor semua? Sampai-sampai industri baja nasional nyaris tepar dan industri semen nasional overproduction?

Advertisement

PROMOTED:  Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional

Letak persoalan pengadaan barang impor sejatinya bukan hanya pada pengambilan keputusan di level Panitia pengadaan barang, tetapi justru berawal dari persoalan fundamental dan struktural ekonomi nasional yang nyaris terlupakan oleh pemerintah selama ini.

Pada tataran teknis, keberadaan satu atau dua barang hasil produksi dalam negeri belum cukup untuk memengaruhi pilihan para pembuat keputusan di level teknis pengadaan barang jika harga barang impor ternyata lebih murah.

Jokowi atau menterinya, tidak cukup hanya bergantung pada satu produk dalam negeri untuk kategori tertentu sebagai alasan agar tidak mengimpor barang atau jasa, tetapi harus bertumpu pada banyak produk yang sama yang didukung oleh ekosistem industri yang kompetitif, sehingga kebutuhan atas barang-barang atau jasa tertentu bisa benar-benar disubstitusi dengan mudah dan dengan harga yang tidak merugikan keuangan negara.

Jadi persoalannya bukan hanya pada keberadaan para importir yang doyan mencari rente dari kuota impor, yang memang sedari dulu telah merusak kesehatan ekonomi nasional, tetapi juga pada ekosistem industri nasional yang nyaris terlupakan oleh Jokowi selama ini karena terlalu terpaku pada proyek-proyek infrastruktur. Ekosistem industri nasional sudah tidak lagi menunjukkan keberpihakan kepada pelaku-pelaku industri domestik. Faktanya, sudah lebih dari satu dekade kontribusi industri pengolahan nasional pada PDB terus menurun, bahkan kini tersisa di bawah 20%.

Indonesia pelan-pelan mengalami proses deindustrialisasi setelah proses industrialisasi nasional ternyata gagal mencapai tahap pematangan. Indonesia pernah menikmati era industri yang membanggakan. Ambil contoh di era 1990-an. Industri manufaktur Indonesia masih berjaya dengan pertumbuhan 11% per tahun dan menguasai 4,6% industri manufaktur dunia. Kini kejayaan tersebut hanya tinggal kenangan. Industri manufaktur Indonesia hanya mampu tumbuh sekitar 3%—5% per tahun.

Lebih dari itu, pelemahan kinerja industri manufaktur juga berdampak pada fundamental perekonomian nasional. Struktur ekonomi menjadi kian rapuh, karena hanya didukung oleh perkembangan sektor yang kurang menyerap tenaga kerja formal di satu sisi dan cenderung melebarkan ruang bagi pekerja informal di sisi lain. Teori sederhananya, Indonesia akan sulit maju jika sektor informal terlalu besar, karena produktivitas ekonomi akan sangat sulit berkembang dan sulit dikelola secara profesional.

Oleh karena itu, hendaknya tidak sekadar mengkritik. Pemerintah sudah waktunya mulai menginventarisir produk-produk kebutuhan domestik yang bisa diproduksi di dalam negeri dengan harga yang kompetitif alias tidak kalah bersaing dengan harga dan kualitas produk impor. Untuk itu, beberapa strategi kunci harus dikedepankan kembali. Pertama, pemerintah harus sangat fokus pada keunggulan komparatif industri nasional di segala sektor. Semua produk dan barang yang hanya ada atau dihasilkan di Indonesia harus diberi penekanan lebih dan didorong untuk muncul ke level nasional dan global.

Kedua, membuka semua peluang untuk penerapan strategi substitusi impor. Pemerintah perlu menyediakan energi lebih untuk memilah-milah (inventarisasi) barang atau produk yang produksinya bisa dialihkan ke dalam negeri dengan biaya yang kompetitif dan kualitas yang tetap bagus, sembari mulai terlibat aktif dalam siklus global value chain. Strategi substitusi impor memang bukan barang baru. Meskipun begitu, daya gedornya terhadap perekonomian nasional masih sangat ampuh jika diterapkan pada barang atau produk yang tepat karena mampu memberi pengaruh positif pada lapangan pekerjaan domestik di satu sisi dan neraca perdagangan di sisi lain (export-import balancing).

Ketiga, pemerintah harus mulai memikirkan strategi keunggulan kompetitif (competitive advantages strategy) untuk barang-barang produksi domestik yang bisa dibawa bersaing dengan produk sejenis di kancah global. Faktanya sampai saat ini, nyaris tidak ada produk industri nasional yang muncul sebagai brand global. Mayoritas ekspor Indonesia adalah bahan-bahan mentah atau hasil kerajinan tradisional, bukan barang hasil industri manufaktur.

Jadi, ketiga strategi ini harus dijalankan secara paralel agar Indonesia tidak tertinggal. Pemerintah harus merumuskan ketiga strategi ini mulai dari konsep sampai ke tataran teknis dalam jangka waktu tertentu, jika tak ingin terus-menerus berkutat dari satu keluhan ke keluhan yang lain atas situasi industri nasional atau atas barang impor yang mendominasi pengadaan barang nasional. Semoga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Advertisement

alt

Truk Proyek Tol Perparah Kerusakan di Ruas Jalan Tempel-Dekso

Sleman
| Minggu, 05 Februari 2023, 16:27 WIB

Advertisement

alt

Lirik 'Angin' Dewa 19, Lagu Pembuka Konser di JIS

Hiburan
| Minggu, 05 Februari 2023, 16:17 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement