OPINI: Menengok Potensi Transformasi Ekonomi Hijau

Penyampaian APBN 2023 memberikan warna yang sedikit berbeda dengan adanya strategi pemerintah untuk mendorong transformasi struktural melalui penghiliran industri, pengembangan ekonomi hijau dan biru, serta peningkatan peran ekonomi digital.

Beberapa strategi tersebut memang merupakan isu jangka panjang, yang berarti strategi tersebut harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus dari tahun ke tahun, yang pada akhirnya mendorong terjadinya transformasi ekonomi.

Secara definisi, ekonomi hijau merupakan perekonomian yang berorientasi pada ekonomi yang rendah karbon dan inklusif. Sayangnya, dua aspek ekonomi hijau ini belum tecermin dalam perekonomian Indonesia.

Terkait dengan ekonomi rendah karbon, Indonesia masih merupakan salah satu negara penghasil emisi karbon yang cukup besar di dunia.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Guizzardi et. al.(2021), emisi karbon yang berasal dari Indonesia pada 2021 diperkirakan sekitar 568,3 juta ton karbon dioksida (CO2) atau setara dengan 2,1 ton CO2 per kapita per tahun.

Lebih lanjut, data dari World Research Institute (WRI) mengindikasikan bahwa pada 2019, sebagian besar emisi karbon berasal dari penggunaan lahan dan energi.

Dari sisi perekonomian yang inklusif, perkembangan juga masih kurang menggembirakan. Koefisien gini yang mengindikasikan kesenjangan pendapatan antara rumah tangga miskin dan kaya, juga cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam masa pandemi.

Sebagai contoh, pada Maret 2022, koefisien gini nasional sekitar 0,403, meningkat apabila dibandingkan dengan Maret 2021 sebesar 0,401 dan Maret 2020 sebesar 0,334.

Walaupun memiliki tantangan untuk mewujudkan perekonomian hijau terkait emisi karbon yang relatif tinggi dan kesenjangan pendapatan yang makin lebar antara rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya, Indonesia memiliki beberapa potensi untuk mendukung transformasi menuju perekonomian hijau, seperti komitmen untuk mengurangi emisi karbon, penyerapan emisi karbon oleh hutan tropis, pengembangan industri hijau, dan peluang pembiayaan hijau.

Komitmen untuk mengurangi emisi karbon tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sesuai dengan Paris Agreement. Berdasarkan NDC, Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 29% dari skenario business as usual pada=2030.

Pengurangan ini akan lebih besar apabila mendapatkan dukungan kerja sama internasional, yang akan mendorong pengurangan emisi karbon sampai dengan 41% dari skenario business as usual. Faktor pendorong transformasi ekonomi hijau yang kedua adalah peningkatan nilai sumber daya alam seperti sektor kehutanan.

Ke depan, peran hutan sebagai emiter karbon harus ditransformasi menjadi penyerap karbon melalui pengurangan emisi karbon karena peralihan dan penggunaan lahan, meningkatkan kapasitas hutan melalui reforestasi, dan optimalisasi lahan yang belum produktif (KMLHK 2022).

Selain potensi sumber daya alam dalam bentuk hutan, Indonesia juga memiliki potensi pengembangan industri hijau yang rendah karbon. Pengembangan industri hijau ini sangat memungkinkan karena Indonesia memiliki beberapa jenis komoditas seperti nikel, mangan, dan kobalt yang penting dalam membangun industri yang rendah karbon seperti industri baterai dan industri kendaraan listrik.

Sebagai contoh, laporan dari US Geological Survey di 2020 menyatakan bahwa Indonesia merupakan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, sekitar 30% dari total cadangan nikel dunia.

Indonesia juga merupakan salah satu produsen terbesar nikel di dunia. Dengan potensi cadangan nikel yang besar tersebut, maka BKPM (2022) merilis penanaman modal asing terkait industri baterai yang berasal dari LG Energy Solution dan Contemporary Amperes Technology (CATL).

Potensi terakhir adalah Indonesia juga berpeluang untuk menerbitkan instrumen investasi yang berkonsep environment, social, and governance (ESG) seperti obligasi hijau.

Obligasi hijau ini ditujukan untuk mempromosikan transisi ke ekonomi hijau melalui pembiayaan proyek hijau seperti energi baru dan terbarukan, efisiensi energi, peningkatan ketahanan dan mitigasi risiko perubahan iklim, transportasi berkelanjutan, manajemen pengelolaan sampah, pariwisata hijau, bangunan hijau, dan pertanian yang berkelanjutan. Salah satu jenis instrumen hijau yang telah diterbitkan adalah global green sukuk yang diterbitkan pertama kali pada 2018.

Sampai dengan 2020, global green sukuk ini berhasil menghimpun dana sebesar US$2,75 miliar, diikuti dengan penerbitan retail green sukuk pada tahun 2019—2020 yang berhasil menghimpun dana sebesar US$490,1 juta (Kemenkeu, 2021).

Ke depan, upaya pemerintah Indonesia untuk menginisiasi transformasi struktural menuju ekonomi hijau patut diapresiasi. Transformasi ini tentunya harus diingat merupakan strategi jangka panjang yang memang harus dimulai sesegera mungkin.

Mengingat Indonesia memiliki beberapa potensi seperti komitmen yang kuat untuk mengurangi emisi karbon, optimalisasi potensi hutan, potensi pengembangan industri hijau, dan prospek pembiayaan hijau, maka rakyat Indonesia tentunya berharap besar pada transformasi ekonomi hijau ini.

Namun, perlu diingat bahwa tujuan dari ekonomi hijau adalah ekonomi yang rendah karbon dan inklusif bagi semua kalangan masyarakat. Merupakan tugas kita bersama untuk mengawal agenda transformasi ekonomi ini ke depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia